f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.
kapitalisasi pendidikan

Kapitalisasi Pendidikan, Bagaimana Nasib Anak?

Dalam sebuah diskusi singkat di salah satu acara kaderisasi, saya pernah terlibat dalam sebuah obrolan menarik seputar pendidikan dan sekolah. Lebih tepatnya, salah seorang kawan saya dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Banten memulai diskusi dengan sebuah poin di mana ia tidak sepakat dengan adanya kapitalisasi pendidikan.

Saya tentu saja juga sependapat dengan beliau. Tetapi, menurut saya, kapitalisasi pendidikan—untuk dibicarakan hari ini—adalah konsekuensi logis dari adanya liberalisasi di bidang ekonomi semenjak revolusi industri yang pertama. Jadi, menurut hemat saya, justru pertanyaan besarnya bukanlah pada pendidikan kita yang sudah terlanjur dikapitalisasi, tetapi, pada bagaimana kelanjutannya. Tulisan ini akan mencoba melihat bagaimana kapitalisasi pendidikan memarjinalisasi beberapa anak-anak di Indonesia.

Kapitalisasi Pendidikan di Indonesia

Di Indonesia, kapitalisasi pendidikan telah diamini oleh terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 77 tahun 2007 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Di sana disebutkan bahwa pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan nonformal; dapat dimasuki oleh modal asing dengan batasan kepemilikan modal asing maksimal 49 persen.

Peraturan ini mengindikasikan beberapa hal. Pertama, pemerintah melalui peraturan di atas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung adanya komersialisasi pendidikan. Kedua, pemerintah dalam hal ini, selain karena faktor ekonomi, memerlukan adanya pihak lain dalam keterlibatan pembangunan pendidikan di Indonesia.

Dalam jangka yang panjang, peraturan ini akan menuai bencana-bencana terstruktur. Sebab, ketika pendidikan sudah dikendalikan oleh pihak swasta dan pemilik modal, perlahan tapi pasti—meminjam istilah Freire dalam Sekolah Kapitalisme yang Licik—pendidikan akan menjadi sesuatu yang mahal dan eksklusif.

***

Perpres no 77 tahun 2007 mereduksi posisi pemerintah di sekolah. Padahal, ketidakhadiran pemerintah dalam dunia pendidikan adalah hal yang berbahaya. Sebab, sebagai salah satu pilar pendidikan, peran pemerintah sangat vital dalam pengambilan keputusan-keputusan serta kebijakan strategis terkait sekolah.

Baca Juga  Pendidikan Berkarakter Pancasila dan Generasi Masa Depan

Swasta dan pemilik modal, dalam hal ini, tanpa intervensi negara punya keleluasaan untuk menentukan bayaran-bayaran dan biaya operasional di sekolah yang tidak jarang cenderung tidak memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Untuk menyebut contoh, ini artinya semakin mahal sekolah, maka mereka yang bisa menjangkaunya akan semakin sedikit.

Hal ini yang menyebabkan sekolah pada akhirnya malah membuat mereka yang kaya menjadi semakin pintar dan sebaliknya bagi yang miskin. Pendidikan yang dikomersialisasi akan menyebabkan jurang kesenjangan dan ketimpangan pendidikan semakin lebar. Dalam kasus yang ekstrem, pendidikan yang terlampau mahal membuat, “Orang miskin dilarang sekolah,” menjadi mungkin.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, hal di atas jelas bertentangan dengan prinsip pendidikan yang humanis. Di mana seharusnya, pendidikan menjadi sesuatu yang terbuka untuk semua, inklusif, dan juga sangat ramah untuk berbagai kalangan. Sampai di sini, timbullah pertanyaan baru: Tidak semua anak lahir dari keluarga yang berkecukupan, lalu di mana posisi anak?

Kapitalisasi Pendidikan: Bencana Bagi Anak

Seperti sudah disinggung sebelumnya, kapitalisasi pendidikan tentu saja tidak hanya berdampak pada sisi ekonomi. Ketika berbicara mengenai aktor, justru anaklah yang menjadi pihak yang paling terdampak.

Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkapkan data angka anak putus sekolah di Indonesia pada tahun 2019, di sepanjang tahun itu, ada sekitar 4,3 juta siswa di berbagai jenjang. Mayoritas dari mereka, yaitu sekitar 54 persen, putus sekolah karena alasan ekonomi. Mereka tidak punya biaya dan akhirnya harus bekerja.

Fakta ini tentu saja membuat kita mengernyitkan dahi. Padahal, anak-anak itu memiliki hak yang sama untuk bersekolah. Anak-anak itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jika kita tarik ke awal, maka, kapitalisasi pendidikan-lah salah satu faktor yang membuat bencana bagi anak di Indonesia ini terjadi.

Baca Juga  Perempuan Berpendidikan Tinggi dan Segala Dramanya

Untuk menyebut contoh, Siti Nurhayati dalam sebuah jurnal yang berjudul Pengaruh Kondisi Ekonomi Terhadap Tingkat Pendidikan Anak di Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas menunjukkan bahwa mahalnya pendidikan di Indonesia berpengaruh terhadap rendahnya minat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih lanjut.

Penelitian-penelitian yang lain banyak dilakukan di Indonesia juga membuktikan, besarnya biaya untuk sekolah, oleh mereka yang memiliki tuntutan ekonomi yang tinggi; mereduksi minat belajar yang dalam jangka panjang berpotensi pada meningkatnya jumlah anak putus sekolah.

Tidak hanya itu, kapitalisasi pendidikan juga turut memengaruhi keadaan psikologis anak di sekolah. Biaya sekolah yang terlampau mahal membuat keluarga—terutama mereka yang sangat terbatas ekonominya—menekan anak untuk belajar lebih keras dari biasanya. Anak dituntut menjadi pintar di sekolah sebab adanya anggapan umum bahwa; “Biaya yang dikeluarkan di pendidikan berkorelasi positif dengan prestasi belajar anak”.

Ini jelas melanggar prinsip humanistik pendidikan dimana posisi anak sebetulnya harus dibiarkan bebas mengeksplorasi diri. Tuntutan dan pemaksaan itu akan menyebabkan anak tertekan.

Mengembalikan Pendidikan

Pendidikan dan sekolah seharusnya menjadi alat dan tempat bagi anak untuk membebaskan diri. Meminjam istilah Freire, membebaskan diri dari belenggu kebodohan, juga dari belenggu penindasan. Pendidikan yang sangat kapitalistik sudah melenceng dari tujuan pendidikan kita yang sesungguhnya: Menciptakan insan-insan yang merdeka, cerdas, kritis, terampil, dan juga berperilaku mulia.

Pendidikan dalam hal ini, harus sejalan dengan konsep yang digagas oleh John Amos Comenius, sebagaimana dikutip oleh Agnes Soejono dalam bukunya; “Anak merupakan karunia Tuhan kepada manusia yang karenanya, harus dirawat, dipelihara, dididik dengan baik, tidak dengan kekerasan dan pukulan,” dan melanjut dari apa yang dikatakan Comenius, semua anak dari semua tingkatan harus punya kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan.

Baca Juga  Menakar Keberhasilan Revolusi Industri di Tengah Pandemi

Oleh karenanya, menutup tulisan ini, anak dan pendidikan harus dikembalikan dari belenggu kapitalisme yang eksklusif, yang menyekat, kepada pendidikan yang inklusif dan membebaskan.

Bagikan
Post a Comment