f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.
RKUHP

RKUHP dan Potensi Marginalisasi Perempuan

Meskipun mendapat banyak protes dari masyarakat, pemerintah dan DPR memutuskan untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang_undang Hukum Pidana (RKUHP). Keputusan tersebut terkesan terburu-buru apalagi di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang semakin meningkat di Indonesia. Di tambah lagi, informasi yang didapat terkait dengan perkembangan pembahasan RKUHP tersebut terkesan tertutup dari pemberitaan dan sulit diakses berita terbarunya.

Sebagaimana kita ketahui, dalam RKUHP terdapat banyak pasal kontroversial yang mengakibatkan gelombang protes dan penolakan dari masyarakat menjadi luas. Terutama kalangan akademisi. Seharusnya, pemerintah lebih jeli dalam menelaah pasal demi pasal, mengingat RKUHP akan menggantikan KUHP yang merupakan warisan kolonial Belanda.

Berdasarkan pancasila, melindungi segenap bangsa dan budaya Indonesia. Semangat yang diusung dalam RUU KUHP adalah dekolonialisasi, rekodifikasi dan sinkroniasi aturan hukum. Semangat tersebut sangat baik dan penulis juga mendukung, namun ternyata masih banyak pasal-pasal kontroversial dan diskriminatif yang justru kembali pada kolonialisasi. Salah satunya membungkam kritik masyarakat, termasuk kebebasan pers. Hal ini menimbulkan kekebalan atau imunitas lembaga negara dari kritik, yang mana kontradiktif dengan hakikat negara demokrasi itu sendiri.

Adapun dikriminasi yang penulis maksud adalah kecenderungan terhadap golongan/kelompok/jenis kelamin, dalam hal ini adalah perempuan. Lalu, apa saja pasal-pasal yang berpotensi mendiskriminasi dan memarginalkan perempuan?

Pasal 21: Pelanggaran Adat

Dalam pasal ini, pelanggar hukum adat di masyarakat bisa dipidana penjara. Hal ini berpotensi marginalisasi perempuan, mengapa? Karena harus diakui bahwa hukum adat banyak mendiskriminasi perempuan, karena  Indonesia menganut paham patriarki dalam banyak adatnya, sehingga perempuan dalam tradisi adat merupakan obyek, second sex, konco wingking. Perempuan identik dengan kasur, sumur dan dapur.

Dalam hukum adat, perempuan menjadi simbol moralitas dan seringkali perempuan sebagai pihak yang harus melaksanakan hukum tersebut. Marginalisasi perempuan dalam sistemasi aturan hukum Indonesia seharusnya menjadi agenda penting pemerintah dalam mengevaluasi dan membuat aturan yang ramah dan pro terhadap perempuan. Namun dengan adanya pasal ini, justru seakan meneguhkan dan melegitimasi marginalisasi perempuan dengan dalih adat. 

Pasal 470: Aborsi

Hari ini, perihal aborsi memang masih menjadi perdebatan di seluruh dunia, antara pro life (menyelamatkan calon anak dalam kandungan) dan pro choice (menyerahkan pilihan pada Ibu apakah mau mengandungnya atau tidak). Dalam RKUHP disebutkan, sengaja menggugurkan kandungan apapun keadaanya, penjara 4 tahun.

Sebenarnya, menurut saya tidak ada yang salah dengan larangan menggungurkan kandungan, namun apabila konteks yang terjadi pada korban perkosaan, pasal ini sangat mendiskriminasi. Pasal ini bertentangan dengan UU Kesehatan yangg membolehkan aborsi bagi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis selama belum melewati 6 minggu dan alasan medis lainnya.

Saya bukan bermaksud unutk menyetujui aborsi, namun lebih melihat pada maslahat perempuan. Karena, mendidik anak adalah proses sepanjang hidup, jika tidak siap justru akan melahirkan depresi dan penyakit psikis baru, baik bagi anak maupun ibunya. Misalnya pada ibu normal saja berpotensi mengalami baby blues, apalagi korban perkosaan. Saat hamil, korban perkosaan berpotensi mencelakai diri dan calon bayinya. Apapun itu, perkosaan adalah tindak pemaksaan, sangat fatal bagi perempuan yang mendapatkan pelecehan seksual. Belum lagi efek trauma seumur hidup akibat judgement dari masyarakat sekitar terhadap anak hasil perkosaan.

Ada banyak masalah terkait dengan boleh tidaknya korban perkosaan melakukan aborsi, namun RKUHP tidak mengakomodasi itu. Bahkan ada pengecualian parsial, untuk dokter yang membantu aborsi akibat dari perkosaan dan medis, tidak dipidana, tetapi pelaku aborsi tetap dipidana. Pasal ini tentu harus dipertimbangkan kembali oleh Pemerintah dan DPR.

Pasal 432: Perempuan pulang malam dan terlunta-lunta

Dalam pasal ini menyebutkan “salah satunya adalah wanita pulang malam karena bekerja dan terlunta lunta di denda 1 juta”. Pasal ini tentu harus dijelaskan lebih lanjut oleh pemerintah. Batasan terlunta-lunta seperti apa? Kemudian seharusnya pemerintah mengevaluasi, jika ada yang terlunta-lunta di tengah jalan, tentu ada faktor sosial dan menyebabkan hal tersebut. Bukankah anak jalanan dan gelandangan (terlunta-lunta) dilindungi oleh negara sebagaimana tercantum dalam konsititusi?

Menjadi kontroversial adalah apabila ada perempuan yang memang bekerja dalam sektor informal di malam hari, seperti pedagang kaki lima, perempuan yang menjual nasi goreng? Dan sebagainya yang tidak ada perlindungan hukum bagi pekerja sektor informal tersebut. Hal ini berpotensi terjadinya diskriminasi dan marginalisasi pada perempuan yang bekerja di malam hari baik di sektor formal maupun informal. Sekali lagi, seharusnya pemerintah mengevaluasi pasal ini dan memperjelas maksud kalimat perempuan pulang malam dan terlunta-lunta dijalan.

Pasal 419: Tentang hidup bersama

Perempuan yang terpaksa menginap dengan lawan jenis untuk menghemat biaya terancam pidana 6 tahun”. Pasal ini juga sangat diskriminatif dari segi bahasa. Mengapa hanya perempuan? dan redaksi ‘untukmenghemat biaya’ berindikasi bahwa ada faktor ekonomi. Namun mengapa pemerintah tidak mengevaluasi dan membuat kebijakan preventif sehingga perempuan tidak harus menginap untuk menghemat biaya.

Sehingga, dalam hal ini perempuan menjadi korban ganda, dalam pasal sebelumnya dilarang pulang malam (untuk bekerja) dan diskriminasi pidana 6 tahun karena menginap untuk menghemat biaya. Perlu dicatat, perempuan yang terpaksa menginap dengan lawan jenis juga bisa berarti perempuan yang menikah secara agama maupun adat yang tidak tercatat institusi perkawinan.

Tentu yang paling berpotensi terkena pasal ini adalah perempuan yang menikah tidak tercatat. Misalnya poligami, nikah siri, nikah adat, dan sebab sebab lainnya. Beberapa daerah di Indonesia mengalami konflik dan juga daerah Kepulauan tentu akses untuk mencatatkan perkawinan menjadi sulit.

Selain itu, yang perlu menjadi perhatian dalam pasal ini adalah hukuman pidana 6 tahun. Memang betul, pada beberapa kasus, ada perbuatan yang salah secara moral, namun tidak semua perbuatan salah secara moral tersebut harus diselesaikan dengan pidana. Sebagaimana yang kita ketahui, perspektif pidana adalah upaya terakhir. Dan harus ada batasannya. Apakah tidak menghasilkan kesewenang wenangan? Sesuai dengan kepentingan nasional dan dilihat dampaknya ketika dikriminalisasi.

Lalu bagaimana tujuannya? Untuk melindungi korban atau justru merugikan perempuan, korban perkosaan dan anak. Sebelumnya dari pasal ini adalah delik aduan, sehingga menunggu ada aduan dari pihak yang dirugikan. Namun dalam RUU RKUHP, kepala desa dan yang setara dengan itu bisa melaporkan. Ini berpotensi melahirkan penghakiman dari masyarakat dan kesewenang-wenangan.

*

Hukum pidana tidak bisa dipaksakan untuk semua perbuatan, ada perbuatan yang memang salah secara moral tetapi tidak semua harus dipidana. Ada baiknya pemerintah menunda terlebih dahulu pembahasan RKUHP dan mendengarkan masukan dari masyarakat terutama perempuan.

Menurut saya, perempuan harus ditempatkan pada aspek penting sebagai subyek dalam pengambilan kebijakan. Harus ada banyak perspektif baik dari ahli HAM, ahli diskursus gender, ahli pidana, kesehatan, dan sebagainya dalam pengambilan aturan. Sehingga perempuan tidak terus-menerus terdiskriminasi dan termarginalkan (menjadi korban) dari kebijakan pemerintah

Bagikan
Post a Comment