f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.
pernikahan

Provokasi Pelanggaran Hak Anak dalam Pernikahan

Berbicara tentang pernikahan anak dan pelanggaran yang terjadi pada anak adalah salah satu tugas KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). KPAI adalah lembaga negara yang sifatnya independen yang termandat dalam UU no 35 Tahun 2014 dan terakhir berubah dengan UU No 17 Tahun 2016.

Berdasarkan UU No 35/2014, tugas KPAI adalah melakukan pengawasan terhadapa pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan anak. Memberikan masukan, mengumpulkan data dan informasi, menelaah dan menerima atas pengaduan, melakukan mediasi, melakukan kerjasama, dan mmberi laporan kepada pihak yang berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini. Jadi untuk persoalan tentang Aisha Wedding ini adalah kewajiban KPAI bukan tugas polisi.

***

Mandat KPAI bukan hanya pada UU Perlindungan anak namun juga tentang SPPA dan sekaligus UUD 1945 yang terdapat pada pasal 28 B, dengan bunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selain itu ditegaskan pula bahwa perlindungan anak di sini dimulai umur 0-18 tahun terlepas dia sudah menikah atau belum. Nah sering terjadi pula ketika anak sudah menikah umurnya dibawah 18 tahun sudah tidak dianggap sebagai anak lagi padahal hak-haknya tetap harus dipenuhi.

Pada UU No 16 terkait perkawinan yang baru ada prinsip perlindungan anak terkait non dikriminasi yang mana disini tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dan tetap dengan ketentuan 19 tahun. Kemudian kepentingan anak tetap menjadi prioritas, namun seringkali kepentingan terbaik menurut orang tua menjadi prioritas. Ada pula hak hidup dan tumbuh kembang yang mana pada hal ini dalam konteks perkawinan tumbuh dan kembangnya menjadi terganggu. Dan terakhir adalah partisipasi anak.

Hak anak dan kewajiban orang tua juga disebutkan dalam UU perlindungan anak, salah satunya yang ditekankan adalah mencegah perkawinan pada usia anak. Selanjutnya tanggung jawab perlindungan anak ada pada negara dan pemerintah, masyarakat, orang tua dan keluarga dan anak itu sendiri, poin ini termaktub pada pasal 20 UU PA No. 35/2014.

Baca Juga  Rida Kepada Orang Tua Mendatangkan Rida Allah
***

Situasi pada masa pandemi kasus yang tertinggi adalah keluarga dan pengasuhan alternatif. Covid berdampak pada hampir seluruh lapisan masyarakat dan banyak konflik-konflik berdampak pada anak termasuk isinya adalah kekerasan dan tidak terecuali perkawinan anak yang begitu tinggi.

Ada beberapa bentuk pernikahan anak, di antaranya adalah dimohonkan disepensasi, kemudian ada nikah siri yang mana itu tidak tercatat, ada juga nikah sirri dengan menggunakan tokoh agama dan ada nikah yang tak dicatat. Ada beberapa hak jika terjadi pernikahan. Ketika anak menikah sebenarnya hak pendidikan tidak terpenuhi, hak kesehatan untuk mendapat derajat kesehatan yang optimal itu juga terlanggar, hak bermain dan memanfaatkan waktu luang juga terlangar, begitupun dengan hak untuk tumbuh dan berkembangnya.

Kemudian ketika masuk pada fase lingkungan yang “bukan anak”, anak mengasuh anak secara psikologis tidak siap. Penyebab pernikahan pada anak bukan hanya masalah pronografi, kesalahpahaman kespro, kultur juga sangat memengaruhi contohnya seperti ketika mendapat lamaran dan menolaknya maka akan berakibat karma.

Contoh lain ketika ada anggapan dari pada mendekati zina maka lebih baik dinikahkan meskipun anaknya masih kecil, hal ini merupakan pemahaman agama yang harus diluruskan. Pola asuh dan masalah ekonomi juga sebagai penyebab adanya pernikahan anak, karena anak dianggap sebagai aset dan orang tua sudah tidak memiliki uang untuk biaya pendidikan, maka jalan yang ditempuh adalah menikahkan anaknya dan beban sudah berpindah kepada suami.

Data Perkawinan Anak ada Keragaman

1. Data permohonan dispensasi kawin dari BADILAG. Ini adalah data real yang dimohonkan dispensasi, namun itu hanya sebagian karena ada data  pernikahan yang tidak dicatatkan. Seperti contoh terakhir yaitu DPRD NTB yang dimintakan disepensasi sekitar 850 tapi yang tidak dicatatkan sekitar 6 ribuan lebih. Maka dari itu pengaruh kultural ini menjadi PR besar dari pada dispensasi.

Baca Juga  Musim Nikah, Bagaimana Pemilihan Pasangan dalam Psikologi ?

2. Dalam data SUSENAS dari BPS itu merupakan data prevalensi pernikahan usia anak target RPJMN nya adalah 8,74% sementara tahun ini adalah 11,21%.

3. Dalam data BAPPENAS menunjukkan bahwa pernikahan anak mencapai 11,2% dan data di tahun 2019 sebelum pernikahan usia anak itu naik ada sekitar 14 ribu. Nah setelah data meningkat jumlahnya hampir sama di bulan November-Desember 2019 yaitu seitar 14 ribu. Hal itu wajar karena langkah hukum yang baik sehingga ada mitigasi pra dan paska yang seharusnya dilakukan.

Studi Pernikahan Anak

Dalam studi yang kapal perempuan dan KPPA, motif pernikahan terjadi karena adanya keinginan diri sendiri dan ada pula yang terpaksa karena orang tua. Ada jjuga empat tipe pendidikan dan pekerjaan yaitu:

1. Berhenti sekolah, bekerja, menikah dan berhenti bekerja, dan bekerja kembali sesudah memiliki anak.

2. Berhenti sekolah, bekerja, menikah dan berhenti bekerja,cerai, bekerja, menikah berhenti bekerja.

3. Menikah, berhenti sekolah, bekerja.

4. Menikah, berhenti sekolah, sekolah kembali, bekerja.

Studi PUSKAPA menunjukkan penguatan hukum dan kebijakan mencegah perkawinan anak, memastikan layanan kesehatan dan pendidikan untuk mencegah dan menangani perkwinan usia anak. Tercatat dalam studi KPI, 59% responden belum memahami UU No 16 tahu 2019, studi INFID masih ada yang mengatakan 56,1% anak perempuan boleh menikah di bawah 19 Tahun.

Sementara persepsi alasan nikah anak adalah anak sudah hamil 84,5% dan anak sudah berhubungan seksual 61%. Dalam studi AIPJ sebelum tersahkannya UU baru anak hamil hanya 25%, sudah melakukan hubungan sekksual 33%, berisiko dalam hubungan seksual 17%, berisiko melanggar nilai agama 17%, berisiko melanggar nilai sosial 7%.

Dalam kondisi seperti ini terlihat bahwa bukan sepenuhnya persoalan kehamilan namun persoalan kultur juga sangat kuat dalam putusan pengadilan. Ketika kenaikan terjadi hal yang sangat perlu adalah mitigasi, kenaikan ini terjadi karena adanya ketaatan hukum tinggal bagaimana proses mitigasinya daripada pernikahan kultural.

Baca Juga  Menyiapkan Bekal Akhirat dan Dunia untuk Anak

Perubahan UU diizinkan 19 tahun, dan perubahan yang penting adalah pada pasal 7 ayat 1, orang tua pihak laki-laki atau orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Lalu dalam ayat 2, wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.

Strategi Pencegahan Pernikahan

Strategi pencegahan pernikahan anak ada pra dan paska. Dalam pra sendiri ada 2

1. Pencegahan

– Sosialisasi UU perkawinan dan damak perkawinan anak

– Peer Group konseling.

– Melakukan upaya pencegahan jika ada anak yang diduga akan di kawinkan. Perlu edukasi dan mediasi.

– adanya potensi nikah siri.

2. Ada permohonan

– Adanya pendampingan dari gugus tugas

– Ada pemastian hak anak terpenuhi

– Tetap melakukan edukasi kepada keluarga

Sedangkan dalam tahap paska juga ada 2

1. Dikabulkan

– Pemastian hak pendidikan anak, hak kesehatan

– Edukasi dan pendampingan kerentanan psikologis, ekonomi

– Orang tua dan mertua ikut bertanggung jawab.

2. Ditolak

-Pemastian hak pendidikan anak, hak keshetan

– Pendampingan psikologis anak dan keluarga

– Pendampingan masyarakat dan sekolah agar meanjutkan proses tumbuh kembangnya.

Strategi Pencegahan Pernikahan Anak

Ada beberapa yang harus terealisasikan, yaitu pencegahan, gugus tugas pencegahan dan penanganan, PN dan PA.

1. Kebijakan : RPP perkawinan anak. RAN-RANDA-RANDES. Program dan penanganan.

2. Gugus tugas pencegahan dan penanganan, koordinasi antar SKPO daerah dalam pencegahan dan penanganan Kab/Kota-Desa. Kab/Kota: Bupati/Walikota, Kemenag, Dinas PPPA, Dinkes, Disdik, DinkopUKM. Desa : Kades, Tomas, Toga, Forum anak, Puskesmas, Sekolah, Orang tua.

3. PN dan PA : Pelatihan hakim berperspektif perlindugan anak untuk perkara dispensasi kawin. Ruang siding dan fasilitas sidang perdata ramah anak.

Sumber : Materi Rita Pranawati dalam Webinar PP NAsyiatul Aisyiyah

Bagikan
Post a Comment