f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.
putusan

Maslahah Mursalah Putusan MK 46/2010 Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Al-Ghazali

Nasab anak merupakan elemen yang sangat vital dalam sebuah hubungan rumah tangga. Hal ini merupakan peristiwa penting, sebab akan menjadi legitimasi bagi seorang bahwa dia lahir dari keluarga yang sah dimata hukum.

Dalam kehidupan bermasyarakat, seorang anak yang tidak memiliki status nasab secara patrilineal; kerap kali mendapat cibiran dan olokan yang tidak manusiawi dari masyarakat. Oleh sebab itu, perlu dibentuk suatu aturan hukum yang memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadila; dalam rangka menjamin hak-hak asasi yang melekat pada seorang anak yang dilahirkan. Terlebih lagi status nasab anak yang masih dipersengketakan.

Lantas, Bagaimana dengan Anak yang Lahir di Luar Pernikahan?

Anak hasil hubungan di luar nikah dalam pandangan Islam atau anak yang lahir di luar nikah disebut dengan istilah anak zina (walad al-zina); atau anak yang lahir di luar pernikahan yang sah yang di anggap sebagai anak yang tidak sah.

Sedangkan dalam hukum perdata, anak yang lahir di luar nikah di namakan “natuurlijk kind” yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang wanita di luar perkawinan yang dianggap sah menurut adat atau hukum yang berlaku.

Anak yang lahir di luar yang sah mengalami keterputusan nasab dengan ayah biologisnya sebagaimana disebutkan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini beresiko bagi anak hilangnya hak keperdataan anak seperti warisan dan dokumen administrasi kependudukan.

Akibat Hukum yang Ditimbulkan

Permasalahan ini melahirkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bermula dari permohonan pengujian materil Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono; selaku pemohon yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Pernikahan yang bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan (2) dan Pasal 28D UUD 1945.

Baca Juga  Maqashid Asy-Syariah dan Tantangan Kehidupan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PU-U-VIII/ 2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menghadirkan keputusan baru; bahwa status anak luar nikah nasabnya mengikuti ayah biologis.

Hal ini disebutkan dalam putusannya yang menerangkan bahwa anak luar nikah dapat dibuktikan nasabnya dengan teknologi ilmu pengetahuan. Status nasab anak jika ditinjau dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu anak sah dan anak tidak sah.

Pertama, anak tidak sah yang diatur dalam pasal 42 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Anak yang sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Kedua, anak yang tidak sah sebagaimana diatur dalam pasal 43 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya[1].

Maqasid Al-Syari’ah Al-Ghazali

Berbicara konterks maslahah Al-Ghazali, mendefinisikan maslahah sebagai ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (mudarat).

Al-Ghazali tidak menggunakan hikmah sebagai illat (ta’lil ahkam bil hikmah), ia hanya mau menetapkan hukum berdasarkan illat (ta’lilul ahkam bil illah). Hal ini berbeda dengan aliran Kufah yang selalu mencari rahasia di balik ketetapan hukum. Mereka menetapkan hukum terkadang dengan hikmah sebab terkadang suatu ketetapan hukum dibuat berdasarkan hikmah.

Tujuan ditetapkannya hukum atau syariat perkawinan pada dasarnya kembali kepada tujuan umum hukum Islam itu sendiri. Salah satu dari tujuan tersebut yakni untuk melindungi dan menjaga keturunan, atau dalam istilah fiqh disebut hifẓun nasl.

Artinya bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PU-U-VIII/ 2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menghadirkan keputusan baru, bahwa status anak luar nikah nasabnya mengikuti ayah biologis.

Baca Juga  Mengembangkan Teologi Altruisme Piagam Madinah

Hal ini disebutkan dalam putusannya yang menerangkan bahwa anak luar nikah dapat dibuktikan nasabnya dengan teknologi ilmu pengetahuan. Pertimbangan lainya adalah tidak mungkin seorang perempuan tersebut dapat melahirkan seorang anak tanpa bantuan dari seorang laki-laki. Sehingga jika ditinjau dari konsep maslahah, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PU-U-VIII/ 2010 sangat relevan.


Bagikan
Post a Comment