Sertifikasi Halal di Indonesia memasuki babak baru setelah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag mulai memberlakukan tahap kedua kewajiban bersertifikat halal pada tanggal 17 Oktober 2021 yang lalu.
Bagaimanakah sebetulnya kewajiban sertifikasi halal barang gunaan, khususnya obat dan kosmetik tersebut, berikut ini wawancara daring dengan Prof. Dr. Maksum Radji, ahli biologi molekular dari Prodi Farmasi FIKES Universitas Esa Unggul Jakarta, yang juga Pembina Pondok Pesantren Babussalam Socah, Bangkalan.
Tahapan Sertifikasi Halal
Kewajiban sertifikasi halal di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal; di mana produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sebagaimana dilansir dari situs Kementerian Agama RI, https://kemenag.go.id/ tahap pertama kewajiban sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag, mulai diberlakukan sejak 17 Oktober 2019. Pada tahap pertama ini, kewajiban sertifikasi halal diberlakukan untuk produk makanan, minuman, serta hasil dan jasa sembelihan.
Sesuai dengan Amanah UU No. 33 tahun 2014 tersebut sertifikasi halal dilaksanakan oleh BPJPH dengan melibatkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang berwenang dalam pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk; serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan fatwa kehalalan produk.
Menurut Menteri Agama, pada tahap pertama, BPJPH telah mensertifikasi 27.188 produk pelaku usaha. Namun, BPJPH Kemenag masih perlu terus bekerja keras mengingat sasaran jumlah pelaku usaha lebih dari 65,5 juta untuk memantau sertifikasi halal bagi produk-produk yang beredar. Serangkaian upaya harus terus dilakukan; khususnya untuk melayani dan mengedukasi para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) melalui program sertifikasi halal gratis (Sehati).
Tahap Kedua
Sedangkan kewajiban sertifikasi halal tahap kedua, akan mulai diberlakukan bagi sediaan farmasi termasuk obat, kosmetik dan barang gunaan lainnya sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Cakupan produk dalam Jaminan Produk Halal sangatlah luas, meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, wajar jika kebijakan pentahapan sertifikasi halal ini perlu dilakukan.
Jenis Produk yang Wajib Bersertifikasi Halal
Dalam PP Nomor 39 Tahun 2021, secara rinci mengatur pentahapan jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Pada pasal 139, diatur kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produk dilakukan secara bertahap. Pentahapan pertama terdiri atas (a) produk makanan dan minuman; (b) bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman; dan (c) hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Pasal 140 mengatur bahwa penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai sejak 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024.
Sedangkan pada tahap kedua kewajiban bersertifikat halal diatur dalam Pasal 141 PP Nomor 39 Tahun 2021; meliputi beberapa jenis produk yaitu:
- Obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan (sampai 17 Oktober 2026);
- Obat bebas dan obat bebas terbatas (sampai 17 Oktober 2029);
- Obat keras dikecualikan psikotropika (sampai 17 Oktober 2034);
- Kosmetik, produk kimiawi, dan produk rekayasa genetik (sampai 17 Oktober 2026);
- Barang gunaan yang dipakai kategori sandang, penutup kepala, dan aksesoris (sampai 17 Oktober 2026);
- Barang gunaan yang digunakan kategori perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, alat tulis, dan perlengkapan kantor (sampai 17 Oktober 2026);
- Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (sampai 17 Oktober 2026);
- Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (sampai 17 Oktober 2029);
- Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (sampai dengan tanggal 17 Oktober 2034); dan
- Produk berupa obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang bahan bakunya belum bersumber dari bahan halal dan/atau cara pembuatannya belum halal, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Cara Deteksi Produk Halal
Dewasa ini untuk mengetahui secara pasti kehalalan suatu produk sangat sulit dilakukan secara kasat mata. Mengingat bahwa komponen produk yang tidak halal telah bercampur sedemikian rupa dengan komponen atau senyawa lainnya di dalam suatu produk. Untuk itu perlu berbagai tahapan pengujian secara laboratorium untuk membuktikan keamanan dan kehalalan produk tersebut.
Oleh sebab itu laboratorium pemeriksa produk halal memiliki peran penting dalam sertifikasi halal; karena hasil pemeriksaannya akan menjadi salah satu landasan dalam penetapan status kehalalan suatu produk. Salah satu peran laboratorium adalah memastikan bahwa produk tidak mengandung bahan yang haram atau najis yang dilarang dalam Islam; dan tidak ada kontaminasi antara bahan dan atau produk yang halal dengan yang haram atau najis.
Sangat sulit untuk memastikan apakah sediaan farmasi termasuk kosmetik yang kita gunakan mengandung senyawa yang haram yang berasal dari salah satu komponen babi atau hewan haram secara syar’i. Contohnya bagaimana kita mengetahui kosmetik atau cangkang kapsul kemasan obat yang kita konsumsi mengandung gelatin yang haram atau tidak.
Seperti kita ketahui bahwa pemanfaatan gelatin secara luas telah menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat muslim; karena pada umumnya gelatin terbuat dari kulit babi dan sapi. Berdasarkan berbagai data penelitian diketahui bahwa produksi gelatin dunia didominasi oleh gelatin kulit babi yaitu sebesar 46 persen. Sisanya sebanyak 29,4 % dari kulit sapi, 23,1 % dari campuran tulang babi dan sapi, dan 1,5% dari tulang ikan, kerang, dan lain-lain. Contoh lainnya bagaimana kita mengetahui bahwa abon sapi yang kita konsumsi bebas dari serpihan abon yang bahan utamanya daging babi atau hewan lainnya yang haram kita konsumsi. Kontaminasi atau pencampuran semacam ini perlu diwaspadai oleh umat muslim.
Metode utama untuk mendeteksi keberadaan senyawa atau komponen haram dalam suatu sediaan obat atau kosmetik, pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua pendekatan utama; yaitu, teknologi deteksi berbasis protein dan metode deteksi berbasis DNA.
Metode Uji Berbasis Protein
Sebagaimana dilansir pada laman https://farmasetika.com/ tentang cara deteksi kandungan babi dalam produk farmasi, metode berbasis protein yang dapat digunakan seperti enzyme linked immunosorbent assay (ELISA), SDS PAGE dan rapid kit (Porcine Detection Kit) berbasis ikatan antibodi-antigen. Salah satu kit deteksi komponen babi yaitu Pork Detection Test/Porcine Test yang tersedia dipasaran adalah Xema Rapid Test. Alat uji cepat ini dapat menentukan kandungan komponen babi pada sampel sediaan farmasi dan makanan, serta alat pemotong, maupun fasilitas produksi lainnya sangat mudah dilakukan.
Hasil pengujiannya, cepat bisa didapatkan hanya dalam waktu beberapa menit (5-10 menit). Tingkat akurasinya tinggi dan dapat mendeteksi kadar yang kecil (0,1%) atau setara dengan 5-10 miligram antigen babi/kilogram (5-10 ppm). Pork Detection Test/Porcine Test merupakan suatu peranti uji cepat immuno-chromatograhic (lateral flow) yang digunakan untuk pengujian kualitatif atau semi-kuantitatif untuk mendeteksi adanya kandungan protein babi yang spesifik dalam suatu sediaan.
Metode Uji Berbasis DNA
Metode uji berbasis DNA umumnya lebih spesifik dan sensitif, karena selain mampu mendeteksi dengan akurat fragmen sekuen DNA yang highly conserved yang menjadi sidik jari DNA pada spesies babi, juga sangat sensitif karena mampu mendeteksi DNA dalam jumlah yang sangat kecil melalui proses amplifikasi DNA. Kandungan DNA spesifik spesies babi ini masih dapat dideteksi meskipun produknya telah mengalami proses pengolahan yang kompleks karena sifat DNA yang lebih stabil dibandingkan dengan protein babi.
Teknologi analisis DNA diantaranya teknologi amplifikasi DNA menggunakan PCR, Real Time PCR, Digital PCR serta LAMP (Loop mediated isothermal amplification), hibridisasi DNA, sequensing DNA dan DNA microarray. Metode PCR banyak digunakan untuk mendeteksi DNA spesifik spesies tertentu seperti DNA yang spesifik porcine (babi), bovine (sapi), ovine (domba) atau bahkan spesifik manusia. Metode PCR adalah metode amplifikasi urutan fragmen DNA tertentu secara in-vitro menggunakan sepasang primer (oligonukleotida) yang komplementer dengan urutan cetakan DNA yang spesifik dengan bantuan enzim DNA polymerase.
Berdasarkan berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan metode real time polymerase chain reaction (RT-PCR); merupakan salah satu metode deteksi yang akurat dalam menentukan acanya cemaran komponen haram dalam suatu sediaan farmasi dan kosmetik. Metode RT-PCR ini, juga sangat potensial dalam menganalisis adanya kandungan campuran komponen babi dalam daging bakso atau abon daging sapi. Kasus pencampuran daging haram dengan daging tersebut tentu dapat menimbulkan kekeresahan masyarakat muslim.
Dengan beberapa teknik deteksi di atas, melalui uji keamanan dan kehalalan suatu sediaan; kita dapat menjamin apakah produk yang kita gunakan dan kita konsumsi mengandung substansi yang haram atau tidak. Sehingga produk yang bebas dari kandungan komponen babi tersebut halal dan thoyyib digunakan oleh umat muslim.
Salah satu tantangan bagi ilmuan muslim antara lain adalah dalam mendeteksi komponen gelatin babi dalam sediaan kapsul. Gelatin babi yang merupakan salah satu komponen bahan baku pembiatan kapsul obat sulit untuk dideteksi; karena umumnya gelatin telah berubah struktur senyawa kimianya setelah melalui proses pencetakan cangkang kapsul obat. Oleh sebab itu upaya untuk memperoleh bahan baku gelatin selain gelatin babi merupakan upaya penting bagi ilmuan muslim; misalnya yang berasal dari gelatin kambing atau domba.
Salah satu trobosan penting telah dilakukan dengan cara membuat cangkang kapsul obat dari gelatin yang diisolasi dari kulit kambing Etawa. Penelitian ini dilakukan oleh Zilhadia, dalam rangka disertasinya pada Program Doktoral Fakultas Farmasi Universitas Indonesia (UI); telah berhasil menemukan formula untuk membuat cangkang kapsul obat yang halal yang memiliki potensi yang menjanjikan untuk dikembangkan menjadi kapsul obat yang halal.
Bagaimana Mengetahui Suatu Produk Halal
Produk atau sediaan farmasi termasuk kosmetik yang terjamin kehalalannya wajib hukumnya untuk digunakan oleh umat muslim. Karena sediaan farmasi atau kosmetik yang halal akan terbebas dari najis sehingga aman jika digunakan sekali pun untuk ibadah.
Suatu sediaan obat atau kosmetik dinyatakan haram jika produk tersebut mengandung bahan najis atau bahan non halal. Oleh sebab itu penting bagi umat Islam untuk mengetahui daftar produk halal yang telah mendapat sertifikasi halal. Dengan demikian, terhindar dari perkara yang dilarang dalam agama Islam.
Adapun cara praktis untuk mengetahui kehalalan suatu produk adalah:
Pertama, sebelum memutuskan untuk membeli suatu sediaan, pastikan untuk memeriksa terlebih dahulu apakah pada kemasannya ada label halal atau tidak. Jika ada, sudah dapat dipastikan bahwa produk tersebut aman dan bebas dari kontaminasi bahan najis atau non-halal.
Kedua, perhatikan komposisi bahan utama suatu sediaan. Untuk sediaan kosmetik misalnya pastikan bahwa tidak terdapat bahan atau senyawa yang haram. Bahan yang dinyatakan haram pada umumnya jika menggunakan lemak atau bagian tubuh yang berasal dari hewan yang dinyatakan haram. Kandungan yang dinyatakan haram antara lain, komponen yang berasal dari babi dan binatang yang diharamkan lainnya; komponen yang berasal dari tubuh manusia, darah, bangkai dan hewan halal yang penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam.
Ketiga, pilih produk bersertifikat legal. Selain label halal, penting juga untuk memilih kosmetik yang telah memiliki sertifikat legal; yaitu memiliki nomor registrasi resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain itu teliti dengan baik nama dan alamat produsen dalam label kemasan sehingga mudah untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang produk yang digunakan; termasuk untuk mengakses informasi tentang produk dari situs resmi regulator, baik BPOM ataupun MUI dan Kemenag RI.
Sertifikasi halal pada suatu produk dan sediaan obat dan kosmetik sejatinya bertujuan untuk melindungi konsumen muslim agar tidak ada keraguan lagi dalam menggunakan dan mengkonsumsi produk yang diharamkan sesuai Syariat Islam.
Program sertifikasi halal ini perlu kita dukung bersama untuk memberikan jaminan bahwa tubuh kita tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan yang diharamkan, sekaligus menjadi penentu diterimanya ibadah seorang muslim oleh Allah SWT.
Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya bagi kita semua. Aamiin.
