Ada yang ganjil dalam cara kita menakar keberanian perempuan. Ketika seorang perempuan bersikukuh pada pendiriannya, ia dicap keras kepala. Ketika ia menyanggah pendapat, ia dianggap tidak tahu tata krama. Dan ketika ia menentukan jalan hidupnya sendiri, ia dituding melampaui batas. Sementara itu, ketegasan yang serupa tidak selalu mengundang penghakiman yang sama ketika ditunjukkan oleh laki-laki.
Tentu, tidak semua perempuan mengalami perlakuan demikian. Namun, ketika perilaku seseorang lebih dahulu ditimbang melalui jenis kelaminnya daripada gagasan dan tindakannya, ada sesuatu yang patut kita selidiki hingga ke akarnya. Siapa yang menetapkan batas kepantasan itu? Dari mana kita belajar bahwa perempuan yang baik harus pandai menjaga perasaan orang lain, bahkan jika untuk itu ia mesti menyangkal suara batinnya sendiri?
Pertanyaan ini membawa kita kepada Opu Daeng Risadju, perempuan dari Luwu, Sulawesi Selatan, yang memilih memasuki gelanggang pergerakan pada masa kolonial. Ia terlibat dalam Sarekat Islam, memimpin cabangnya di Palopo, serta mengorganisasi pergerakan di sejumlah wilayah Luwu. Aktivitas politiknya membuatnya berulang kali berhadapan dengan aparat kolonial dan mengalami penahanan. Ia bahkan rela melepaskan kedudukan kebangsawanannya daripada menghentikan perjuangan politik yang diyakininya (Amir & Azis, 2022). Sejarahnya bukan sekadar kisah tentang nyali, melainkan tentang kesediaan menggugat kemapanan ketika kemapanan itu mengekang hak manusia untuk berpikir, bersuara, dan bertindak.
Keberanian Opu patut dikenang. Namun, mengenangnya menuntut lebih dari sekadar melafalkan nama dan mengagumi keteguhannya. Kita perlu memahami apa yang diperjuangkannya, tatanan apa yang dihadapinya, dan nilai apa yang masih relevan bagi kehidupan kita. Sebab, sejarah dapat kehilangan daya gugah ketika perlawanan diringkas menjadi legenda, sementara gagasan yang menghidupkannya dibiarkan luruh bersama waktu.
Kita bisa saja memuliakan perempuan pemberani setelah perjuangannya usai, ketika ia telah memperoleh tempat terhormat dalam sejarah dan tak lagi hadir untuk menggugat kenyamanan kita. Akan tetapi, bagaimana ketika keberanian itu menjelma dalam kehidupan sehari-hari ketika seorang perempuan menolak perlakuan yang merendahkan, menyampaikan pendapat yang tidak populer, atau memilih jalan yang berbeda dari harapan lingkungannya? Apakah kita akan mendengarkan gagasannya, atau justru sibuk mengadili caranya berbicara?
Pertanyaan itu bukan tuduhan bahwa masyarakat selalu menolak perempuan yang berani. Ia adalah ajakan untuk memeriksa norma yang kerap bekerja tanpa gemuruh, menyelinap melalui nasihat yang terdengar luhur, pujian yang bersyarat, dan kebiasaan yang diterima begitu saja hingga tampak seperti hukum alam.
Ketika kepantasan menjadi belenggu
Dalam kajian komunikasi, Stuart Hall (1980) menjelaskan bahwa representasi bukan sekadar pantulan kenyataan. Makna dibentuk dan diedarkan melalui bahasa, citra, serta narasi yang kita gunakan untuk memahami dunia. Cara perempuan diceritakan, dengan demikian, turut memengaruhi cara masyarakat menilai mereka: siapa yang dianggap pantas memimpin, siapa yang dipuji karena kepatuhannya, dan siapa yang dicurigai ketika berani menyimpang dari kebiasaan.
Cobalah perhatikan bagaimana kata lembut, patuh, tegas, dan ambisius dapat memperoleh bobot berbeda ketika dilekatkan kepada perempuan. Kelembutan bisa menjadi kebajikan, tetapi tidak semestinya menjadi kewajiban yang meniadakan ketegasan. Kesantunan penting dalam pergaulan, tetapi tidak boleh dijadikan dalih untuk membungkam keberatan. Ambisi dapat mendorong seseorang berkarya, tetapi pada perempuan ia kadang dibaca sebagai keserakahan atau keinginan menguasai.
Kata-kata itu tidak dengan sendirinya menindas. Persoalannya terletak pada cara kata tersebut digunakan, kepada siapa ia ditagihkan, dan perilaku siapa yang hendak dikendalikan. Di situlah bahasa dapat menjadi ruang perundingan makna, tetapi juga menjadi pagar yang membatasi kemungkinan seseorang untuk menjadi dirinya sendiri.
Penelitian Fitri Hariana Oktaviani (2024) terhadap 36 perempuan pemimpin di Indonesia memperlihatkan bagaimana mereka menegosiasikan norma feminitas dominan ketika membangun identitas dan menjalankan kepemimpinan. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan tidak berlangsung dalam ruang hampa; penerimaan sosial turut dibentuk oleh harapan mengenai bagaimana seorang perempuan seharusnya bersikap dan memimpin. Temuan tersebut tidak mewakili semua pengalaman perempuan, tetapi memberi pijakan empiris untuk memahami bahwa persoalan gender tidak dapat direduksi menjadi keberanian atau kemampuan individual semata.
Di sinilah kita perlu membedakan kelembutan dari ketundukan, kesantunan dari pembungkaman, dan kebijaksanaan dari ketakutan untuk bersuara. Perempuan tidak kehilangan marwahnya hanya karena menyanggah pendapat atau menolak perlakuan yang merendahkan. Namun, keberanian pun bukan pembenaran untuk merendahkan orang lain. Ia tetap memerlukan kejernihan nalar, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat sesama.
Sebab, tujuan perjuangan bukanlah membalikkan ketidakadilan, melainkan meruntuhkan anggapan bahwa ada manusia yang harus mengecilkan dirinya agar manusia lain merasa berkuasa.
Suara yang memerlukan perlindungan
Ruang digital membuka bentang kemungkinan baru bagi perempuan untuk bertukar pikiran, menyampaikan kritik, membangun jejaring, dan mengambil bagian dalam percakapan publik. Namun, keluasan ruang tidak selalu berarti kelapangan hidup. Analisis Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2024 yang dipublikasikan UNFPA pada 2026 mencatat bahwa 7,5 persen perempuan mengalami kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi. Angka ini tidak membuktikan bahwa perempuan mengalami kekerasan semata-mata karena berani berbicara. Akan tetapi, ia mengingatkan kita bahwa perluasan partisipasi digital harus disertai perlindungan yang nyata.
Kita tidak sedang menyamakan perjuangan Opu melawan kolonialisme dengan pergulatan perempuan masa kini. Zaman, bentuk kekuasaan, dan risiko yang dihadapi berbeda. Namun, sejarahnya mengingatkan kita bahwa keberanian selalu bersentuhan dengan keadaan sosial yang dapat membuka jalan atau merintangi langkah seseorang.
Karena itu, pertanyaan siapa yang mendidik kita untuk takut pada perempuan yang berani? tidak dimaksudkan untuk mencari satu pihak sebagai pesakitan. Pertanyaan ini mengajak kita menelusuri bagaimana prasangka diwariskan, bagaimana kepantasan ditetapkan, dan bagaimana kebiasaan yang berulang akhirnya menjelma menjadi sesuatu yang dianggap lumrah. Keluarga, sekolah, media, tempat kerja, dan institusi publik ikut membentuk cara kita memahami perempuan. Tidak semuanya bekerja dengan niat buruk; justru karena sebagian norma diwariskan atas nama kebaikan, kita perlu lebih saksama menimbang akibatnya.
Kepada perempuan yang hari ini sedang belajar, bekerja, memimpin, merintis usaha, atau berusaha keluar dari keadaan yang merendahkan dirinya: jangan biarkan penilaian orang lain menjadi satu-satunya cermin tempat kamu mengenali diri. Peliharalah nalar, perluas pengetahuan, rawat keberanian, dan pilihlah perjuangan yang bermakna bagimu. Kamu tidak harus menjadi tokoh besar untuk berhak menentukan arah hidup sendiri.
Namun, keberanian tidak berarti ketiadaan gentar. Tidak pula setiap perempuan harus melawan dengan suara lantang untuk membuktikan harga dirinya. Ada yang sedang menghimpun daya; ada yang memilih diam demi keselamatan; ada pula yang berjuang melalui pendidikan, kerja sunyi, pengasuhan, atau solidaritas yang tak pernah masuk pemberitaan. Kita tidak berhak mengukur martabat perempuan hanya dari kesanggupannya menanggung risiko. Yang patut diperjuangkan ialah keadaan yang memberi mereka lebih banyak pilihan, bukan keadaan yang memaksa mereka terus-menerus menjadi tangguh.
Di sinilah tanggung jawab bersama bermula. Pendidikan sejarah perlu menghadirkan perempuan sebagai pelaku yang berpikir, memilih, dan mengubah keadaan, bukan sekadar sisipan dalam kisah besar bangsa. Media perlu memberi tempat bagi gagasan perempuan tanpa mereduksinya menjadi penampilan atau sensasi. Institusi publik dan tempat kerja perlu menyediakan perlindungan yang dapat diakses, sementara masyarakat mesti belajar mendengarkan tanpa tergesa-gesa menghakimi.
Kita tidak boleh menyerahkan seluruh pekerjaan perubahan kepada perempuan yang selama ini menanggung bebannya. Tidak adil meminta mereka terus berani sementara lingkungan di sekitarnya enggan berbenah. Keberanian individual memang dapat menjadi suluh, tetapi perubahan yang berkelanjutan memerlukan tanggung jawab bersama, keberpihakan institusional, dan kesediaan menata ulang kebiasaan yang melanggengkan ketimpangan.
Opu Daeng Risadju telah menjadi bagian dari sejarah. Kita tidak perlu menuntut setiap perempuan mengulangi pengorbanannya, apalagi menjadikan penderitaan sebagai ukuran kepahlawanan. Yang perlu diwarisi bukan keharusan untuk terus terluka, melainkan kesadaran bahwa martabat manusia patut dipertahankan dan ketidakadilan tidak semestinya diterima hanya karena telah lama dianggap lumrah.
Barangkali, ukuran kemajuan sebuah masyarakat bukanlah seberapa fasih ia memuji perempuan pemberani dari masa silam. Ukurannya justru tampak dalam perkara sehari-hari: apakah anak perempuan memperoleh kesempatan belajar yang setara, apakah pendapat perempuan didengar tanpa prasangka, apakah kepemimpinan mereka dinilai berdasarkan kecakapan, dan apakah mereka dapat berkata tidak tanpa kehilangan hak untuk dihormati.
Jadi, siapa yang mendidik kita untuk takut pada perempuan yang berani?
Mungkin ketakutan itu tidak diajarkan oleh satu orang atau satu zaman. Ia tumbuh dari prasangka yang tak pernah diperiksa, kepantasan yang tak pernah dipertanyakan, dan kebiasaan yang terus diulang hingga kita lupa bahwa sesuatu yang lumrah belum tentu adil. Jika demikian, kita pun dapat memilih untuk tidak meneruskannya. Kita dapat mendidik diri sendiri untuk mendengar, mengoreksi cara pandang, dan memberi ruang bagi orang lain untuk tumbuh tanpa harus mengecilkan dirinya.
Jangan hanya mendidik perempuan agar berani menghadapi dunia. Didiklah dunia agar tidak lagi merasa terancam oleh keberanian perempuan.
Sebab, kemajuan bukanlah ketika perempuan akhirnya memperoleh izin untuk berdiri setelah berkali-kali membuktikan kelayakannya. Kemajuan adalah ketika martabatnya tidak bergantung pada kepatuhan, suaranya tidak harus ditebus dengan pengorbanan, dan masa depannya tidak ditentukan oleh prasangka yang diwariskan kepadanya.
Warisan paling luhur dari seorang perempuan pemberani bukanlah kewajiban bagi generasi sesudahnya untuk menjadi pahlawan. Warisan itu adalah pengingat bahwa manusia tidak seharusnya dipaksa memilih antara menjaga martabat dirinya dan memperoleh penerimaan masyarakat. Jangan sampai kita mewariskan ketakutan yang sama kepada generasi berikutnya, padahal kita memiliki kesempatan untuk memutus mata rantainya.
