Egoisme Elit Meruntuhkan Persepsi Risiko Publik terhadap Bahaya Pandemi

Masyarakat awam sulit memahami realitas bahaya yang bernama pandemi dengan virus Covid-19 yang menyertainya. Karena ukurannya yang sangat kecil dan untuk memahami karakteristiknya membutuhkan pendidikan khusus yang tidak mudah. Juga membutuhkan laboratorium khusus yang tidak murah. Karena itu upaya membangun persepsi risiko masyarakat terhadap bahaya virus Covid-19 itu tidak mudah, butuh waktu dan upaya yang persisten.

Bila persepsi risiko sudah terbentuk pada titik aman, maka saat itulah berbagai macam protokol kesehatan akan otomatis berjalan atas dasar kesadaran, sehingga sangat perlu untuk mengupayakan tetap tinggi, tidak menurun, hingga pandemi berakhir. Jangan diganggu dengan agenda-agenda pragmatis dan egois, apalagi dilakukan para pejabat, elit politik dan pemuka masyarakat.

***

Ketika indeks persepsi risiko bahaya covid-19 tinggi, maka protokol-protokol kesehatan itu otomatis akan dijalankan secara sukarela. Namun bila indeks persepsi risiko rendah maka harus ada upaya represif dari pemerintah, untuk menegakkan protokol tanpa pandang bulu. Karena pemerintah adalah institusi yang mendapat amanat undang-undang untuk menegakkan hukum; bahkan bisa menggunakan senjata api dan menangkap serta menghukum pelanggar peraturan demi keselamatan bersama.

Kerumunan – kerumunan kampanye pilkada terbukti telah banyak terjadi pelanggaran protokol. Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) mencatat terdapat 375 pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi pada kurun 6-15 Oktober 2020. Angka pelanggaran bertambah 138 kasus bila dibandingkan dengan pengawasan pada kurun waktu sebelumnya, yaitu pada 26 September hingga 5 Oktober yang tercatat 237 kasus.

Sementara Indonesia kembali mencatat rekor penambahan harian kasus positif Covid-19 pada Jumat (13/11/2020) sebanyak  5.444 kasus Covid-19 dalam 24 jam saja. Angka tersebut merupakan penambahan paling tinggi sejak kasus pertama Covid-19 diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Gelombang pertama pandemi di Indonesia belum tempak kapan terjadi; sementara gelombang kedua pandemi mengancam setelahnya seperti yang terjadi di beberapa negara di Eropa saat ini.

***

Toleransi terhadap kegiatan pengumpulan massa seperti kampanye pilkada, ibadah, kegiatan keluarga hingga resepsi pernikahan apalagi  dengan tamu yang sangat banyak tentu akan berkontribusi pada penurunan indeks persepsi risiko publik. Apalagi kalau hal itu dilakukan para elit dan tokoh panutan publik. Sekali publik runtuh kepercayaannya kepada protokol kesehatan dan tenaga kesehatan, maka akan sangat sulit dinaikkan lagi. Padahal selama ini narasi pengganggu sudah sangat banyak seperti tuduhan permainan status positif oleh rumah sakit hingga narasi new normal yang dipaksakan dan terbukti salah kaprah.

Masyarakat yang sudah jenuh dan tidak sabar ingin kembali ke suasana normal; termasuk aktivitas ibadah dan sekolah akan mendapatkan legitimasi untuk melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Padahal ketika para elit terinfeksi Covid-19 risiko kematian bagi mereka jauh lebih rendah karena memiliki akses pada layanan kesehatan, ruang isolasi dan asupan .

Sementara bagi rakyat kebanyakan yang menurunkan presepsi risikonya karena mencontoh perilaku elit risiko kesakitan dan kematian akan jauh lebih tinggi. Karena terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan, ruang isolasi maupun asupan gizi untuk meningkatkan imunitas. Satu anggota keluarga miskin terinfeksi maka pengendalian penularan sangat sulit dikendalikan. Apalagi yang tinggal di pemukiman yang padat, bahkan masih banyak yang tinggal di pemukiman yang kumuh.

Bila elit dibiarkan memberikan contoh-contoh pelanggaran protokol; maka sesungguhnya Indonesia sudah masuk penerapan herd immunity. Di mana siapa yang kuat, sehat, kaya, berkuasa akan bertahan menghadapi keganasan virus Covid-19 dibanding mereka yang miskin, sakit-sakitan, lemah, dan rakyat kebanyakan yang dalam penerapan herd immunity tentu kemungkinan bertahannya akan rendah.