Akhirnya pemerintah membolehkan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah pada bulan Januari 2021. Menurut saya pertimbangan psikologis, ekonomi dan politik yang menjadi pertimbangan utama kali ini, pertimbangan dari sisi eidemiologi menjadi nomor berikutnya. Namun saya mengajak pertimbangan epidemiologi harus tetap menjadi perhatian yang serius dalam pelaksanaannya. Pernyataan dan pengkondisian bahwa kondisi masih darurat harus menjadi kesadaran utama.
Pendek kata, pernyataan pemerintah yang mengijinkan pembukaan sekolah di bulan Januari 2021 bukan berarti kondisi darurat pandemi sudah lewat.
Pembukaan Sekolah Meningkatkan Skala Kedaruratan
Bahkan bila dilihat dari prespektif manajemen kedaruratan bencana pembukaan sekolah ini berpotensi meningkatkan skala kedarutatan. Karena populasi warga yang beraktifitas di luar rumah meningkat; potensi terjadi kerumunan berlipat-lipat, dan yang pasti jumlah populasi anak-anak yang terpapar risiko penularan meningkat sangat banyak.
Mendikbud memang menyampaikan bahwa orang tua boleh melarang anaknya tidak sekolah dahulu. Seakan ingin menyampaikan bahwa keselamatan anak sepenuhnya tergantung dari orang tua. Prakteknya di lapangan tidak mudah. Orang tua dengan tingkat pendidikan tinggi, memiliki waktu pengawasan anak yang cukup dan juga mendapat akses informasi yang cukup tentang pandemi yang punya pilihan tidak mengijinkan anaknya berangkat ke sekolah. Jumlah orang tua seberuntung ini di Indonesia tidak banyak.
Pilihan strategisnya adalah bagaimana membangun ketahanan keluarga, komunitas dan sekolah untuk melakukan manajemen risiko terpaparnya warga sekolah dari penularan covid-19. Konsep Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang memiliki payung kebijakan Permendikbud Nomor 33 tahun 2019 bisa menjadi sandaran pelaksanaannya.
Sehingga pembukaan sekolah dalam masa darurat pandemi ini bisa dikelola risikonya. Aktivasi Sekretariat Nasional SPAB dan percepatan aktivasi Sekretariat bersama SPAB di Provinsi dan Kabupaten untuk mendampingi sekolah, masyarakat dan keluarga dalam melakukan manajemen risiko pandemi.
Manajemen Risiko Berbasis Komunitas
Manajemen risiko pandemi pada satuan pendidikan harus berbasis partisipatif, berfokus pada upaya edukasi dan kajian risiko untuk meningkatkan tingkat presepsi risiko warga sekolah, adaptasi protokol kesehatan, pembuatan prosedur darutat penindakan kasus yang fungsional dan kontekstual, pembentukan tim siaga bencana untuk menegakkan protokol dan melakukan tindakan darurat bila ada kasus konfirmasi positif.
Satu hal yang penting dilakukan adalah melakukan simulasi-simulasi bertahap sesuai tingkat risiko, baik simulasi penegakan protokol, simulasi penindakan pelanggaran protokol maupun tindakan darurat ketika ada kasus. Tanpa simulasi dan latihan serius protokol kesehatan dan protap tindakan darurat hanya akan jadi dokumen yang tidak bisa menolong apa – apa.
Karena partisipatif dan berbasis komunitas, keputusan untuk membuka atau menutup aktivitas tatap muka di sekolah bisa menjadi kesepakatan bersama. Bukan bersifat orang per orang seperti arahan Mendikbud.
