f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.
politik

Berpolitik dengan Berlandaskan Maqoshid Syariah

Politik dalam Islam telah mendapatkan embrionya dari masa Rasulullah Saw dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu menurut mayoritas muslim menerapkan model masyarakat Islam ideal seperti pada masa rasulullah bukanlah sebuah utopia. Sebab hal tersebut pernah terwujud dan mengalami kejayaan di masanya.

Jika pada masa Makkah kaum muslimin mendapatkan posisi marginal atau tertindas. Berbeda dengan masa Madinah kaum muslimin mengalami perubahan yang sangat dramatis. Di mana umat Islam memegang dan menguasai posisi-posisi startegis; bahkan Islam pada saat itu dapat sebagai a self governing community. Sehingga karena hal tersebut pakar politik modern memandang Islam sebagai sistem pemerintahan dan agama.

Politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan. sehingga negara dapat melahirkan sikap dan perilaku politik (Political Behavior) serta budaya politik (Political Culture). Yang orientasinya pada nilai-nilai Islam. Salah satu cara penjagaan atau perlindungan terhadap umat (ri’ayah syu-un al ummah) adalah dengan menggunakan politik dalam Islam.

Islam dan politik tidak boleh terpisahkan. Karena sekali saja umat Islam mengabaikan politik maka dari situlah akan melahirkan berbagai macam ketertindasan atau keterbelengguan. Sehingga  yang terjadi kaum muslimin tidak mempuyai kemerdekaan dalam menjalankan syariat Islam

Akan tetapi jika yang terjadi sebaliknya lebih memperhatikan politik tanpa dasar keislaman; maka yang yang terlahir dari hal tersebut adalah masyarakat yang selalu mengagungkan kekuasaan, jabatan dan keduniaan saja. Kosong dari nilai nilai moral dan spiritual. Sehingga politik dan Islam sangat penting untuk mengigatkan berlangsungnya kebebasan dan kemerdekaan dalam melaksanakan syariat Islam.

Masalah Tafsir Makna Politik

Taufik Abdullah berpendapat bahwa perilaku dan budaya politik yang memakai kata sifat Islam bermula pada suatu kepribadian moral dan doktrinan terhadap keutuhan komunitas masyarakat Islam. Senada dengan hal tersebut; Azyumardi juga mengemukakan  pandangan Antropolog Dale Eickelman dan ilmuan politik James Piscatori yang menyimpulkan bahwa masalah politik Islam pada masa sekarang ini adalah masalah pertarungan terhadap penafsiran makna-makna Islam dan penguasaan lembaga-lembaga politik formal; serta informasi yang mendukung pemaknaan Islam tersebut. Pertarungan ini melibatkan objektivikasi pengetahuan tentang Islam yang akan melahirkan pluralifikasi kekuasaan keagamaan.

Baca Juga  Berbaktilah Sebelum Terlambat

Jika mengamati pandangan para pakar politik Islam di Indonesia, maka paradigma antara hubungan agama dengan negara cenderung berkembang di antara pemikiran formalistiik dan substantivistik. Kelompok keagamaan foralisme cenderung melakukan politisasi agama dalam memainkan perannya dalam perpolitikan. Sedangkan kelompok substantivisme cenderung melakukan substansi agama ke dalam proses politik

Berkaitan dengan hal tersebut Din Syamsudin berpendapat bahwa dalam proses pencarian landasan dalam berpolitik umat Islam harus di hadapkan pada dua hal yang sangat penting yaitu, ˆ adalah harus menjawab tantangan realitas politik. Kedua adalah tantangan memahami idealitas agama untuk menemukan jawabannya.

Maqashid Syariah sebagai Jalan Keluar dan Landasan Berpolitik

Dari berbagai definisi yang ada tentang  maqashid syariah; dapat kita fahami bahwa adanya maqashid syariah adalah sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam sehingga terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Bukan sebaliknya aturan yang menghantarkan pada kerusakan tatanan-tatanan sosial. Sehingga agar kebijakan dan hukum menghantarkan pada keadilan dan kemaslahatan masyarakat; perlunya pemimpin atau wakil rakyat yang paham akan kondisi serta realitas sosial yang ada.

Peran politik yang berlandaskan maqashid syariah adalah salah satu upaya untuk membentuk suatu pemimpin yang memihak pada keadilan dan peka terhadap realitas sosial yang ada. Karena keputusan-keputusan dari seorang pemimpin haruslah demikian. Seperti  salah satu ungkapan yang ada dalam ushul fiqh Tasharruf Al-Imam Manuthun Bi Al-Maslahah  yang artinya bahwa kebijakan atau keputusan seorang pemimpin harus melihat atau mengacu pada kemaslahatan yang dipimpin (masyarakat).

Betapapun usaha untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat dari suatu produk hukum di tengah-tengah masyarakat adalah suatu hal yang tidak mudah untuk di realisasikan. Terlebih ada komponen-komponen yang saling berkaitan anatra satu dengan yang laniinya.

Baca Juga  Lembaga Perkawinan, Orang tua, dan Anak Perspektif Perkawinan (Analisis Norma Hukum Keluarga Islam)

Perlu kita ketahui bersama sebenarnya konsep Maqashid Syariah sudah ada sejak abad ke-3 melalui karya Imam Turmudzi yang berjudul al- Salah wa Maqashiduhu. Dan dikembangkan oleh para pakar sesudahnya. Sampai pada abad ke 20 muncullah seorang pakar Maqosihd al Syariah dari Tunisia yang bernama Muhammad tahir Ibnu Asyur yang dianggap sebagai bapak maqoshid al syariah kontemporer. Ia berhasil mewujudkan maqosid al-syariah sebagai konsep baru yang terlepas dari kajian ushul fiqh yang sebelumnya merupakan kajian dari ushul fiqh.

Maqsid Terbagi Menjadi Tiga Poin

Kajian hukum Islam klasik menyebutkan bahwa Maqasid terbagi menjadi tiga poin penting yang harus dipahami, yaitu; ad-daruriyat, al-hajiyat dan attahsiniyat.

Daruriyat terbagi lagi kedalam hifz ad-din (perlindungan agama), hifz an-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-mal (perlindungan harta), hifz al-aql (perlindungan akal), hifz an-nasl (perlindungan keturunan) dan hifz al-‘ird (perlindungan kehormatan).

Daruriyyat dipahami sebagai tujuan yang harus ada. Yang ketiadaannya dipahami sebagai tujuan yang harus ada. Dan yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total. Misalnya untuk menyelamatkan jiwa, Islam mewajjibkan Ibadah,

Hajiyyat didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori daruriyyat. Misalnya untuk melaksanakan ibadah shalat sebagai tujuan primer perlunya berbagai fasilitas. Antara lain; bangunan masjid, jika tidak ada masjid maka terjadi kesulitan dalam melaksanakan ibadah

Dari beberapa poin penting inilah sebenarnya seorang politikus muslim ketika berpolitik berusaha untuk mewujudkan nilai nilai yang ada dalam Maqoshid Syariah. sehingga setiap keputusan atau kebijakan dapat berlandaskan kepada nilai nilai maqoshid yang ada. Agar menjawab permasalahan dan problematika yang ada di tengah tengah masyarakat.

Baca Juga  Ramadanku Kali Ini Berbeda Kawan

Kemudian maqashid syariah dikembangkan oleh Jasser Auda melalui karyanya yang berjudul Maqasid al-shari’ah as philosophy of Islamic law: a System Approach yang ingin mendobrak paradigm lama tetutupnya pintu ijtihad. Karya fenomenal ini merupakan sebuah pendekatan kekinian yang lahir dari alam modern dan mencoba menjawab tantangan umat Islam yang berkenaan dengan isu-isu kontemporer.

Editor: Rifky Aritama

Bagikan
Post a Comment