Manusia dalam literatur teologi agama samawi berada pada puncak kesempurnaan daripada makhluk lainnya. Namun hal ini tetap tidak menjadikan manusia tak terbatas. Salah satu contoh keterbatasan manusia yang paling mudah untuk kita pahami dari teori sosial adalah manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya seperti makan; minum; hingga kebutuhan seksual. Dari keterbatasan ini manusia pada akhirnya menciptakan patronnya sendiri dengan membuat peraturan; menyepakati moral secara sadar maupun tidak sadar dan lain sebagainya yang tujuannya sederhana yaitu keteraturan. Termasuk pada sektor pemenuhan kebutuhan seksual, yang mana agar terjadinya keteraturan tersebut maka dalam hemat penulis hadirlah tradisi pernikahan sebagai simbol legalitas antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual.
Selanjutnya tujuan pernikahan terdapat dalam banyak kitab agama-agama besar seperti Islam, Yahudi dan Nasrani. Agama Islam menyampaikan tujuannya dalam Surah Ar Rum ayat 21 adalah untuk menjadikan pasangan yang menikah cenderung saling menyayangi; merasa tentram dalam hidup; dan menjadikan perkawinan sebagai tanda kekuasaan Tuhan. Selaras dengan itu, dalam Agama Nasrani, tujuan pernikahan pada Kejadian 2:24; Matius 19:5; Markus 10:7-8; dan Efesus 5:31 yakni penyatuan yang tuhan kehendaki. Terakhir dalam literatur keagamaan Yahudi, pernikahan merupakan sebuah hal yang kudus atau suci tidak jauh berbeda dari dua agama samawi lainnya. Maka, kesimpulan mengenai pernikahan menurut hemat penulis adalah sebagai selain sebagai simbol legalitas juga sebagai hal yang seiring perkembangannya menjadi sakral, terutama adanya dampak faktor dari institusi keagamaan.
***
Seiring pekembangan zaman, pernikahan bertransformasi menjadi sebuah stigma yang memiliki sisi positif maupun negatif. Sisi positifnya, masyarakat masih menganggap hal ini sebagai legalitas bagi pasangan untuk masuk kepada hal-hal yang intim. Namun, stigma masyarakat yang berkembang juga tidak kalah seru, yakni pernikahan menjadi suatu hal yang wajib; dan sebagai ukuran keberhasilan serta keunggulan seorang insan manusia. Kemudian dalam stigmanya, orang yang tidak menikah di usia sekian–khususnya di Indonesia–menjadi sebuah pertanyaan besar seperti: “dia kenapa ya ngga nikah? Normal kan?”, “Kok ngga nikah-nikah ya, mandul kali ya?” dan lain sebagai. Hal yang miris tentu jika menelisik ke dalam stigma-stigma negatif pernikahan. Padahal, seharusnya sebelum masuk kepada stigma tersebut yang selanjutnya mungkin menjadi “status quo”, seharusnya permasalahan pada pernikahan menjadi hal yang perlu menjadi perhatian.
Permasalahan pada pernikahan sejatinya menjadi akar permasalahan yang berbuntut panjang bahkan pada potret anak Indonesia dengan berbagai permasalahan. Hal ini dapat kita buktikan dengan logika sederhana yang mana tanpa pernikahan tentunya secara kajian legalitasnya sebuah keluarga tidak akan ada. “Aku menikah maka keluargaku ada, suami/istriku ada dan anakku ada,” sederhana namun memiliki urgensi yang tinggi. Sedangkan jika kondisi empirisnya kita bedah, permasalahan pada pernikahan di Indonesia sendiri harus mendapat perhatian khusus. Terbukti dalam data yang lokadata.id terbitkan, bahwa permasalahan yang marak di Indonesia ialah pernikahan dini yang angkanya sangat tinggi, bahkan Indonesia adalah negara tertinggi kedua angka pernikahan dini di negara ASEAN.
Bahkan pada masa pandemi ini terhitung mencapai angka 34 ribu. Permohonan dispensasi perkawinan dini sepanjang bulan Januari-Juni 2020 yang dicatat oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Dari tersebut, yang dikabulkan sebesar 97% dan 60%, di dalamnya pengaju berusia dibawah 18 tahun. Jumlah permohonan dispensasi tersebut jauh lebih banyak dibandingkan sepanjang tahun lalu, yakni 23.700 pengajuan.
***
Permasalahan pernikahan dini menjadi masalah jika kita kaji dalam sudut pandang kesehatan reproduksi dan psikologi perkembangan. Pada usia yang dimaksud yaitu usia di bawah 20 tahun, menurut WHO lebih beresiko mengalami eclampsia, puerperal endometritis dan systemic infection yaitu gejala komplikasi setelah persalinan dan infeksi pasca kelahiran yang sangat berbahaya jika tidak ditangani karena dapat menyebabkan kerusakan otak permanen dan stroke.
Selanjutnya, pernikahan dini dalam tinjauan medis juga sangat berdampak pada kesehatan kesehatan anak kedepannya. Rilis WHO menyebutkan salah satu penyebab utama hadirnya stunting adalah karena pernikahan dini yang tidak berlandaskan pada kecukupan ilmu calon orang tua tentang gizi anak pra-kelahiran dan pasca kelahiran. Sedangkan dalam kajian psikologisnya, pernikahan dini yang terjadi di bawah usia 20 tahun akan berdampak pada ketahanan mental calon orang tua. Jika kita kaji dari perspektif psikolgi perkembangan, pada usia inilah manusia termasuk usia yang paling penting dan “rentan” dari masa kehidupan, setelah fase yang biasa kita sebut “golden age”.
Pernikahan dini di bawah usia 20 tahun sangatlah riskan jika tidak memiliki bekal kognitif dan psikis yang baik, bahkan di atas 20 tahun saja masih sangat rentan menghadapi permasalahan dalam perjalanannya. Permasalahan tentu akan ada di rentang usia berapapun. Namun pada konteks ini terlebih di usia 13 tahun hingga 20 tahun meminjam istilah Eriksson, bahwa individu masuk kepada tahap identity vs role confusion yang mana pada tahap ini individu sedang proses mencari jati diri dan merasa kebingungan (Erikson: 1963). Individu pada tahap ini juga berhadapan dengan realita hidup yang sudah mulai jelas dan merasa bahwa ia bukan anak kecil lagi namun juga belum cukup siap sebagai orang dewasa. Keberhasilan individu pada tahap ini juga tidak lepas dari pengalaman holistiknya, namun jika dibatasi pada permasalahan pernikahan dini, maka menjadi sebuah tantangan dan diskursus yang lebih rumit lagi.
***
Menjawab tantangan pernikahan dari segala sudut pandang, baik medis; psikologis maupun teologis, terdapat satu benang merah yang dapat kita ambil, yaitu dengan pernikahan berbasis ilmu. Konsep pernikahan berbasis ilmu sebenarnya sangat sederhana, yaitu bagaimana pernikahan haruslah berdasarkan pemahaman. Sebagai upaya meningkatkan pemahaman, secara implementatif calon pasangan memiliki kewajiban untuk mengikuti kelas klasikal bimbingan dan konseling insentif minimal 6 bulan sebelum memutuskan untuk menikah. Dan tentunya setelah pendampingan tersebut akan ada penilaian tersendiri. Hasil penilaian tersebut akan menjadi syarat utama secara administratif kenegaraan untuk pasangan dapat menikah. Standar penilaian dalam konsep ini menyesuaikan dengan kearifan lokal; nilai religiusitas yang masyarakat anut; dan nilai moral yang berlaku pada masyarakat sekitar.
Selanjutnya konsep utama standar penilaiannya berdasar pada konsep religiusitas; psikologis; dan manajerial teknis yang berkaitan dengan pernikahan yang tentunya menjadi kurikulum. Setelah itu, segi penilaiannya pun akan dilakukan secara holistik melihat tiga aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Kognitif tentang pemahaman, afektif tentang sikap, tingkah laku, psikologis dan psikomotor akan dilihat dari kehadiran dan keterselesaian tugas yang diberikan. Maka dengan begitu harapannya permasalahan dapat terselesaikan dan ketahanan keluarga nasional dapat tercapai.
