Yang Lebih Berbahaya dari ‘Oligarki Milenial’

Oleh: Ode Rizki Prabtama*)

Conflict of interest dalam tubuh kekuasaan adalah hal yang sudah pasti terjadi. Kalau dalam dunia percaturan biasa disebut dengan there is no free lunch, tidak ada makan siang gratis . Artinya setiap langkah atau keputusan pasti ada kepentingan di baliknya. Hal serupa bisa kita lihat bersama pada fenomena staf khusus (stafsus) ‘milenial’ Presiden dua minggu belakangan ini. Hal tersebut menunjukkan kepada publik bagaimana oligarki (baca: pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu) memainkan perannya di negara ini.

Di tengah hajat negara dalam mengurusi pandemi covid-19, telinga publik diganggu dengan konflik ‘oligarki milenial’. Adalah Adamas Belva Syah Devara (Belva) dan Andi Taufan Garuda Putra (Andi), dua anak muda potensial yang baru saja mundur dari jabatan staf khusus ‘milenial’ Presiden.

Dua orang tersebut menjadi stimulus diksi ‘oligarki milenial’ menguat. Sebelumnya seperti September tahun lalu misalnya, yang viral adalah diksi ‘demokrasi oligarki’ bersamaan dengan dan menjadi tagar di tengah aksi masa besar-besaran penolakan beberapa Rancangan Undang Undang. Sedangkan ‘oligarki milenial’ adalah diksi baru yang berarti sekelompok kaum muda yang berada di pusat kekuasaan dan berulah semena-mena.

Belva diganyang publik karena disinyalir terlibat konflik pemenangan proyek kartu pra kerja senilai 20 triliun dari APBN oleh Ruangguru bersama tujuh perusahaan lainnya. Hal ini wajar dipersoalkan publik sebab minimal ada dua hal. Pertama, posisi Belva sebagai orang istana sekaligus CEO Ruangguru mengindikasikan adanya pengaruh ‘orang dalam’ untuk memenangkan proyek kartu pra kerja. Hal ini tentu saja mencederai marwah birokrasi karena ada kepentingan oligarki yang mencoba mendulang keuntungan dari anggaran negara. Padalah di sisi yang lain, penanganan covid-19 membutuhkan fokusan anggaran yang banyak.

Kedua, PT. Ruangguru dianggap tidak layak mendapat proyek tersebut sebab ia merupakan perusahaan asing beralamat Singapura. Di samping itu, publik menyayangkan program tersebut karena untuk mengikuti kususnya, masyarakat perlu membayar sejumlah biaya dan seharusnya kursus online tersebut bisa disajikan secara gratis. Juga yang lebih konyol adalah, konten-konten materi online seperti yang ada pada SkillAcademy (anak perusahaan Ruangguru) banyak bersebaran secara gratis di kanal YouTube.

Sementara, Andi diprotes sebab ulahnya menyurati Camat, seluruh Camat se-Indonesia untuk mendukung perusahaan fintech-nya dengan modus percepatan urusan edukasi pencegahan dampak covid-19. Kelakuan Andi, sama seperti Belva dapat dikatakan telah mencederai citra birokrasi negara. Bagaimana tidak? Seperti yang ditulis politikus muda, Fahd Pahdepie dalam sebuah artikel bahwa sebagai stafsus, siapapun dia, termasuk Andi tidak memiliki wewenang melayangkan surat ke luar apalagi menginstrusikan sebuah kebijakan kepada pejabat lain di struktur birokrasi pemerintahan tertentu. Padahal menurut Fahd, stafsus hanya boleh bersurat ke dalam untuk keperluan rekomendasi rencana kebijakan. Penyalahgunaan wewenang tersebut diperparah dengan surat yang dilayangkan Andi berkop Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Ini hal dengan dalih apapun, tentu saja sangat memalukan.

Hemat saya, cukup kita bicarakan Belva dan Andi. Dengan mundurnya mereka berdua tentu memberikan legasi yang cukup baik pada publik. Dalam arti bagaimana anak muda harus berjiwa kesatria dengan mendahulukan kepentingan dan marwah bangsa daripada kepentingan pribadi. Walau masih banyak hal yang perlu diusik dari dua kasus tersebut, dan harus dituntaskan, mari kita berefleksi untuk melihat bahaya yang lebih besar pada konflik kepentingan oligarki di negara ini. Pendek kata, kasus Belva dan Andi (oligarki milenial) hanyalah fenomena gunung es. Ada oligarki tua yang harus diselesaikan. Ini sangat berbahaya dan sudah sejak lama mencuri uang negara.

Oligarki Tua yang harus tumbang

Kasus Belva dan Andi memberi celah bagi publik untuk berpikir lebih dalam, memahami kebobrokan oligarki. Banyak proyek-proyek negara yang hanya diperoleh sekelompok orang sejak lama. Dengan serapan APBN yang lebih banyak tentunya. Sebut saja Luhut Binsar Panjaitan, Prabowo Subianto, Surya Paloh, dan banyak cukong-cukong lainya. Sebagian mereka terlibat secara langsung dalam pemerintahan dan yang lain berkuasa dengan modal secara total dari laur. Perusahaan-perusahaan para oligarki tua tersebut sudah sejak lama menjadi partner pemerintah dalam mengelola uang negara.

Tidak sedikit orang yang tahu bahwa Luhut sekaligus Menko Kemaritiman juga ‘menteri segala urusan’ itu merupakan pemilik dari sejumlah perusahaan. Tambang batu bara salah satunya. Keuntungan yang didapat dar perusahaan perusak lingkungan hidup secara brutal ini ratusan triliun. Lebih banyak dari proyek Belva tentu saja. Pun merajanya berbagai perusahaan Luhut misalnya, sudah barang pasti ada keterhubungan dengan kekuasaanya sebagai Menteri sejak zaman Gus Dur. Ini adalah kebobrokan yang terus berkejaran selama puluhan tahun.

Prabowo demikian, Mentri Pertahanan era Jokowi ini layak disebut sebagai penguasa hutan Indonesia. Sebab ia adalah pemilik dari puluhan perusahaan yang mengelola ratusan ribu hektar hutan dengan Hak Guna Usaha (HGU). Di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur misalnya, Perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan PT Tanjung Redeb Hutani milik Prabowo mengelola lahan seluas 180.330 hektar dengan izin pengelolaan perusahaan berlaku hingga 2035.

Selain itu, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh adalah pemilik dari berbagai perusahaan diantaranya adalah PT Emas Mineral Murni yang mengelola konsesi lebih dari 16.000 ha. Bukan hanya di sektor tambang, bos dari Menteri Komunikasi dan Informatika RI (Johnny G. Plate) ini memimpin berbagai perusahaan media seperti stasiun televisi Metro TV dan lain sebagainya.

Surya Paloh memang bukan pejabat negara namun beliau adalah pemimpin partai politik dan keterhubungan beliau dengan pemerintah cukup erat. Argumen ini dapat didukung dengan banyak alasan misalnya, partai Nasdem adalah partai penkung Jokowi pada saat Pilpres 2019 lalu. Sudah barang tentu partai ini mendapat bagian di pemerintahan, buktinya adalah Johnny G. Plate diangkat sebagai Menkominfo. Konsekuensinya, intervensi kebijakan di pemerintahan yang menguntungkan perusahaannya sudah pasti ada.

Oleh karena itu, dari sini kita bisa lihat bahwa sebetulnya yang lebih berbahaya dari oligarki milenial adalah oligarki tua. Sebab secara politik sesungguhnya anak muda tidak begitu kuat dibandingkan para politisi senior yang telah bertakhta puluhan tahun. Mereka layak disebut oligarki kelas kakap. Jumlah proyek negara yang dimenangkan pun sangat banyak. Yang disebut dalam tulisan ini tentu hanya contoh. Bahkan, walaupun sudah berulang kali menyalahi aturan birokrasi dan ketahuan, mereka para oligarki tua itu tidak mau untuk mundur dari jabatan-jabatan strategis mereka.

Terakhir, oligarki milenial telah menunjukkan teladan. Sekarang saatnya oligarki tua melakukan itu. Jika menginginkan konflik kepentingan oligarki di bangsa ini selesai maka para oligarki harus ditumbangkan. Di balik proyek-proyek tersebut ada modus mengeruk keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Buktinya telah kita lihat bersama. Sekian.

*) Ode Rizki Prabtama, Ketua Umum IMM Cabang Malang Raya, Pegiat JIMM.