f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.
Kepercayaan Masyarakat dan Sertifikasi Halal Indonesia

Kepercayaan Masyarakat dan Sertifikasi Halal Indonesia

Oleh : Syifa Rosyiana Dewi

Di zaman yang sudah serba maju ini, dalam memilih sesuatu, umat Muslim sudah mempertimbangkan pilihan-pilihan mereka dengan melihat sisi halal dan haramnya. Contoh simplenya saja saat memilih makanan, kebanyakan memilih untuk mengunjungi tempat makan yang jelas kehalalannya.

Saat pergi ke Mall besar, terkadang banyak pilihan makanan khas luar negeri yang telah menambahkan label halal di depan restorannya. Hal ini tentu membantu umat muslim untuk mengenali halal atau haram restoran yang dipilihnya.

Namun ada cerita lucu nih Rahmania, pernah seseorang sebut saja Wati dia bercerita kepada saya tentang pengalamannya bertanya halal haram di salah satu toko kue di Mall, kejadiannya berkisar pada tahun 2008. Toko kue itu bernama Bread***s dan cukup banyak dikunjungi ibu-ibu berjilbab yang notabennya pasti banyak yang muslim. Selain itu, toko kue ini pernah hits banget pada awal kemunculannya.

Suatu ketika, Wati iseng bertanya kepada salah satu karyawannya perihal sertifikat halal Bread***s. Dia tercengang ketika mendapati bahwa toko kue ini tidak memiliki sertifikat halal dari MUI. Dia berpikir jadi selama ini dia berbelanja ditempat yang salah. Masak sih Bread***s sebesar itu nggak punya sertifikat halal?

Esoknya Wati bercerita pada sanak saudaranya perihal Bread***s. Jelas awalnya mereka tidak percaya dan cenderung kaget ‘masak sih?’. Sejak saat itu, Wati secara pribadi enggan lagi membeli kue-kue dari toko tersebut.

Memang pada tahun-tahun itu banyak berita tentang Bread***s yang tak lagi memperpanjang sertifikasi halal MUI. Selain itu, muncul juga berita di tahun 2018 terkait adanya video salah satu pelanggan di Bread***s yang melihat tikus di dapurnya. Sontak berita ini menghebohkan jagad maya, dan kembali mempertanyakan sertifikasi halal toko kue itu.

Tapi apakah karena hal itu Bread***s menjadi sepi? Saya rasa juga enggak sampai sekarang masih banyak pelanggan setia Bread***s yang banyak juga dari kalangan muslim.

Dari sana, kita mulai bisa menyadari ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pembelian produk halal diantaranya kepercayaan (tuntunan agama) yang kita miliki, jati diri atau identitas diri, dan adanya jaminan halal, kalau di Indonesia sih jelas MUI.

Jelas sebagai seorang muslim kita akan menuju tempat makan yang halal bagi kita. Halal haram ini soal penting bagi umat muslim. Bahkan Allah saja telah mewanti-wanti agar kita menjaga perut kita dari makanan haram.

Masyarakat udah mulai melek tentang ini, bahkan kalau di level kampung juga banyak masyarakat yang udah mulai peka soal halal haram. Bukan atas dasar jaminan MUI, kalau di kampung banyak masyarakat yang percaya bahwa halal dan haramnya sesuatu harus ditanyakan pada sesepuh kampungnya atau pemuka agama di Kampung. Ini juga karena terbatasnya mereka mengakses informasi dari atas.

Tahun 2014 juga muncul polemik tentang sertifikat halal MUI yang akan dikenai biaya.  Muncullah pemikiran di tengah masyarakat bahwa sertifikat halal MUI bisa diperjualbelikan. Membaca berita Tempo.co terkait salah satu organisasi asal Australia yang hendak meminta sertifikasi halal namun tak kunjung didapatnya karena ada setoran yang tak resmi harus dibayar.

Mengutip Tempo.co (24/2/2014)

Usut punya usut rupanya ada setoran tak resmi yang harus dibayar kepada MUI jika sebuah lembaga ingin mendapatkan lisensi itu. Seorang bekas manajer keuangan di lembaga sertifikasi mengaku pernah mencairkan uang sejumlah Aus$ 50 ribu untuk bosnya. Uang itu digunakan untuk “membayar” MUI agar lembaganya mendapat lisensi yang diinginkan.

“Waktu itu MUI mengancam akan menarik lisensi kami,” katanya kepada Tempo di Melbourne, dua pekan lalu. Tak hanya “ongkos” lisensi, pengusaha di Australia juga wajib membayar semua keperluan kunjungan MUI ke Australia. Kunjungan ini dilakukan untuk menilai apakah perusahaan-perusahaan tersebut layak mendapatkan lisensi dari MUI.

Hal ini tentu membuat ironi di tengah umat muslim. Kalau sudah begini mau percaya siapa juga nggak tau. Bisa-bisanya sertifikasi halal diperjual belikan. 

Awalnya saya merasa mungkin berita itu bohong atau hanya akal-akalan saja, tidak mungkin MUI setega itu menjualnya pikir saya. Tetapi saat mengikuti kajian di Masjid UGM yang kebetulan setiap senin itu bahas soal produk halal dan haram.  Tanpa kita sadari banyak obat dan makanan yang sebenarnya nggak halal karena ada kandungan alkohol dan barang haram lainnya di dalamnya. Banyak juga senyawa mirip atau turunan dari alkohol yang kadang kita juga nggak apal namanya. Alias nggak hati-hati kalau pas beli.

Kita yang orang awam ini jelas nggak banyak tau soal produk-produk mana aja yang dilarang selain alkohol dan babi yang kita tau cuma kalau laper ya makan kalau sakit ya minum obat.

Dari kejadian itu jadi paham  kajian halal dan haram ini sebenarnya panjang banget. Ditambah, sekarang ini banyak orang yang makin bingung sama informasi yang bejibun soal halal dan haram. Nggak tau mau percaya sama MUI atau mau percaya sama kelompok-kelompok yang menetapkan halal dan haram sendiri berdasar kajian mereka. Atau banyak juga mereka yang memilih sami’na wa ato’na sama Himpunan Putusan Tarjih misalnya karena yakin itu  nggak diperjual belikan.

Ada juga golongan lain yang berpendapat, kalau sudah dijamin halal oleh MUI yasudahlah berarti halal. Toh kalau ternyata itu diperjual belikan bukan salah kita, salahnya MUI, dosanya MUI bukan dosa kita.

Tahun 2019 muncul berita tentang aturan baru MUI tentang sertifikasi halal. Dari informasi yang tersiar dalam berita yang ditulis news.detik.com (17/9/2019) mengatakan bahwa pembayaran dalam pengajuan sertifikasi produk halal itu dilakukan pada 3 pihak yang terlibat, yaitu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), MUI, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Namun besaran biaya yang harus dibayarkan oleh pihak yang mengajukan belum disebutkan.

Cerita tersebut adalah sekelumit kisah kesimpang siuran soal sertifikasi produk halal dan kepercayaan masyarakat terhadap sertifikasi halal. Hingga kini lembaga penjamin halal meliputi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), MUI, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terus berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lisensi halalnya.

Keputusan halal haram kini orang lebih memilih mengacu pada organisasi massa keislaman yang tidak memiliki profit sehingga segala keputusannya masih dipandang benar dan tanpa kepentingan. Sayangnya, sosialisasi juga masih kurang sehingga banyak gerakan kanan yang mengambil kesempatan ini untuk menarik hati umat.

Semoga aja Allah melindungi kita dengan mengarahkan selalu konsumsi halal dan thoyib ya Rahmania! Aamiin

*) Syifa Rosyiana Dewi, Redaksi Rahma.id,

Bagikan
Post a Comment