Darurat Reproduksi di Tengah Bencana
Indonesia saat ini kembali diguncang rentetan bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan longsor yang melanda Aceh serta sejumlah wilayah di Sumatera yang memakan banyak korban jiwa.
Data BNBP menunjukkan, hingga Senin (1/12/25), jumlah korban bencana di Sumatera terus bertambah. Tercatat 604 orang meninggal dunia, 464 masih hilang, dan sekitar 2.600 warga mengalami luka. Secara keseluruhan, lebih dari 1,5 juta penduduk terdampak, dengan 570 ribu di antaranya terpaksa mengungsi. Di Aceh, korban jiwa mencapai 156 orang dengan 181 hilang dan 1.800 luka-luka. Di Sumatera Barat, 165 warga meninggal, 114 hilang, dan 112 cedera. Sementara di Sumatera Utara, tercatat 283 korban meninggal, 169 hilang, dan 613 luka. BNPB juga melaporkan kerusakan besar, 3.500 rumah rusak berat, 4.100 rusak sedang, 20.500 rusak ringan, serta ratusan jembatan dan fasilitas pendidikan turut terdampak.
Dalam setiap bencana, kebutuhan dasar selalu dipahami secara sempit: makanan, air bersih, obat-obatan, dan tempat berlindung. Namun di balik hiruk-pikuk evakuasi dan tumpukan bantuan darurat, ada kebutuhan penting yang kerap hilang dari prioritas, yakni kesehatan reproduksi perempuan. Ketika banjir dan longsor memutus akses, merendam rumah, dan memaksa ratusan ribu orang mengungsi, tubuh perempuan menanggung beban krisis dengan cara yang berbeda dan lebih kompleks.
Ketika Layanan Reproduksi Terputus
Akses terhadap produk kebersihan reproduksi menjadi tantangan pertama yang menghantam. Dalam daftar bantuan yang terburu-buru disusun, pembalut, pakaian dalam bersih, atau sabun khusus area sensitif hampir selalu tidak masuk. Padahal, tanpa akses tersebut, perempuan menghadapi risiko infeksi dan iritasi yang bisa berkembang menjadi masalah kesehatan serius. Banyak yang akhirnya menggunakan bahan seadanya, seperti kain basah, tisu, bahkan potongan pakaian yang tidak steril dan nyaman. Di pengungsian yang padat, rasa malu dan ketidaknyamanan itu semakin menekan, menciptakan beban emosional tambahan di tengah situasi yang traumatis.
Perempuan hamil dan menyusui berada pada lapisan kerentanan yang lebih dalam. Ibu hamil membutuhkan pemeriksaan rutin, deteksi komplikasi, suplai nutrisi yang memadai, hingga rencana persalinan yang aman. Semua kebutuhan ini sulit terpenuhi ketika puskesmas terendam atau tenaga medis kewalahan menangani korban luka. Sementara itu, ibu menyusui bergulat dengan stres, kelelahan, dan minimnya ruang aman untuk menyusui. Produksi ASI bisa menurun, dan bayi pun terancam kekurangan gizi.
Sistem sanitasi yang hancur menambah panjang daftar krisis. Toilet darurat yang dipakai bersama, minimnya air bersih, serta hilangnya privasi membuat perempuan tidak bisa menjaga kebersihan tubuhnya dengan layak. Risiko infeksi saluran kemih, jamur, atau masalah reproduksi lain meningkat drastis. Lingkungan yang penuh lumpur dan sampah membuat kebersihan diri menjadi tantangan yang hampir mustahil.
Di luar itu, akses terhadap kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi berhenti total. Banyak perempuan membutuhkan KB untuk alasan kesehatan, keamanan, atau kondisi mental yang belum stabil. Ketika layanan ini terputus, risiko kehamilan tidak direncanakan meningkat, di saat tubuh dan situasi mereka belum siap.
Blind Spot Penanganan Bencana
Kebutuhan reproduksi perempuan, menjadi kebutuhan yang tak terlihat tapi sangat nyata adanya di tengah ramainya penanganan bencana. Sayangnya, kebutuhan ini hampir selalu terpinggirkan karena penanganan bencana di Indonesia masih bersifat gender-blind. Proses distribusi bantuan biasanya mengikuti formula standar, seperti sembako, air, selimut, dan tenda, tanpa mempertimbangkan kebutuhan khas perempuan. Tanpa pembalut, pakaian dalam bersih, perlengkapan kebersihan pribadi, atau dukungan untuk ibu hamil dan menyusui, perempuan sangat rentan menghadapi berbagai risiko kesehatan.
Di banyak komunitas, budaya tabu memperburuk keadaan. Menstruasi, kontrasepsi, atau kondisi kehamilan jarang dibicarakan secara terbuka, bahkan dalam situasi darurat. Banyak perempuan memilih diam, enggan meminta kebutuhan dasar karena takut dianggap merepotkan atau ‘meminta yang tidak penting’. Padahal kebutuhan-kebutuhan ini sangat menentukan kesehatan tubuh dan martabat mereka.
Selain itu, kebijakan penanggulangan bencana selama ini tidak menempatkan kesehatan reproduksi sebagai layanan minimum yang wajib ada di fase darurat. Padahal standar internasional seperti dari United Nations Populations Fund (UNFPA) menegaskan bahwa layanan ini menyelamatkan nyawa, termasuk mencegah komplikasi kehamilan, kekerasan seksual, hingga infeksi.
Memastikan Kesehatan Reproduksi di Garis Depan
Krisis memang datang tanpa peringatan, tetapi cara meresponsnya tidak boleh mengandalkan spontanitas. Agar kebutuhan reproduksi perempuan tidak lagi tercecer di tengah riuhnya penanganan bencana, perubahan pendekatan harus dimulai sejak tahap awal, yakni memastikan pemetaan kebutuhan berbasis gender menjadi standar.
Distribusi bantuan mesti memasukkan dignity kit (pembalut, pakaian dalam bersih, perlengkapan sanitasi, termasuk dukungan bagi ibu hamil dan bayi) bukan sekadar pelengkap yang bisa ditambahkan nanti.
Namun perbaikan tidak berhenti di sana. Perempuan harus dilibatkan dalam tim tanggap darurat, bukan hanya sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai perencana yang memahami langsung kebutuhan tubuh mereka sendiri. Kehadiran layanan reproduksi darurat di lokasi pengungsian, mulai dari pemeriksaan antenatal, pos laktasi, hingga akses kontrasepsi, sangat penting untuk memastikan keselamatan ibu dan anak.
Upaya ini juga membutuhkan perubahan budaya. Selama menstruasi, kehamilan, dan laktasi masih dianggap tabu, relawan dan masyarakat akan terus memandang kebutuhan perempuan sebagai ‘opsional’. Pendidikan publik dan pelatihan relawan menjadi kunci agar empati tidak bergantung pada keberanian perempuan untuk meminta bantuan.
Mengintegrasikan hak reproduksi ke dalam protokol resmi penanganan bencana bukan hanya langkah teknis, tetapi sikap moral bahwa tidak ada tubuh, terutama tubuh perempuan, yang boleh dilupakan ketika dunia runtuh di sekelilingnya.

Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kota Yogyakarta
Instagram : @salmasyalala
