f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Fb. In. Tw. Be.
pernyataan

Muhadjir Effendy dan Pernyataan Keluarga Miskin

Saya sama sekali tidak kaget. Pernyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy kembali menuai polemik. Kali ini bermula dari pemaparannya dalam webinar Kongres Wanita Indonesia (Kowani) tentang Hari Anak 2020 pada 4 Agustus 2020. Sejak awal menjadi menteri, beberapa teman memprediksi akan banyak pernyataan beliau yang disalahpahami. Retorika atau story telling Pak Menteri PMK tidak sebanding dengan Gubernur DKI Anies Baswedan, misalnya. Sementara itu, media massa daring memasuki fase baru yang mengubah pola komunikasi publik.

Sebagai disclaimer, saya sama sekali bukan staf khusus atau juru bicara Pak Menko PMK, juga bukan influencer yang biasa diminta memadamkan suasana atau menggiring opini publik. Tulisan ini sekadar merespons fenomena dari kacamata subjektif saya sebagai wartawan yang terbiasa mendengar kalimat receh semisal ini dalam setiap liputan. Bagi wartawan, tentu ada kode etik yang perlu diperhatikan, dibanding sekadar mengejar viewer. Koran Harian Kompas menyebutnya sebagai jurnalisme rasa (roso) yang memandu para jurnalis mereka dalam menyerap dan memproduksi informasi.

Kode etik atau aspek etika merupakan hal mendasar bagi jurnalis yang mengemban misi mulia menyampaikan kebenaran, menyuarakan kepentingan publik, dan menjadi penyeimbang kekuasaan. Michael Josephson mengatakan bahwa etika memiliki dua dimensi: (1) kemampuan membedakan antara yang benar dan salah, baik dan buruk, patut dan tidak patut, dan (2) komitmen melakukan tindakan atau perilaku benar, baik, dan patut. Para jurnalis tidak hanya mengabarkan informasi, namun juga mempertimbangkan tentang apa yang sebaiknya diberitakan. Tidak hanya melihat benar-salah, namun juga dampak yang dituju. Seorang jurnalis tidak patut memuat sepotong informasi yang meskipun benar namun dicerabut dari konteks pembicaraan.

*

Misalnya kita perlu mempertanyakan roso sang penulis berita yang menyebut Pak Menko PMK meminta Menag Fachrul Razi untuk membuat fatwa bahwa orang kaya harus menikah dengan orang miskin. Sang wartawan mengutip kalimat itu dengan meninggalkan konteks atau suasana pembicaraan yang berupa celetukan di sela pemaparannya. Alih-alih menjabarkan konteks, wartawan justru mencukupkan diri dengan berita yang mengundang kontroversi dan melupakan banyak poin pembicaraan yang sebenarnya lebih penting. Publik yang membaca berita ini tentu berjarak dengan peristiwa yang sebenarnya, sehingga interpretasi mereka menjadi tidak terkendali oleh karena menyentuh aspek emosional. Tanpa penjelasan konteks, pesan Menko PMK yang sebenarnya adalah pemihakan pada kaum miskin justru dipahami sebaliknya.

Baca Juga  Mengeja Peranan Perempuan di Pedesaan

Terkait pernyataan Muhadjir Effendy dalam kasus keluarga miskin besanan, mari kita cermati perlahan. Pertama, berita semisal ini selalu muncul dan ramai di media daring dan media sosial. Jika kita cermati lebih jauh, asal usul berita semisal ini bermula pada judul dua media online: det*k dan c*nindonesia (mohon koreksi jika saya salah). Sebelumnya, di media ini juga muncul berita tentang guru honor yang bergaji kecil akan masuk surga dan fatwa orang kaya nikahi orang miskin. Berita dengan framing kalimat serupa ini hampir tidak kita temukan di media cetak mainstream. Jika pernyataan itu memiliki nilai berita secara jurnalistik, tentu media cetak juga akan memberitakan.

Kedua, judul yang memicu kontroversi tersebut tidak mewakili substansi isi berita. Selama puluhan menit Menko PMK berbicara tentang banyak poin penting justru tidak dikutip secara utuh. Namun begitu ada satu atau dua penggalan kalimat yang mengundang klikbait, langsung dikutip dan dijadikan judul tulisan. Dalam kasus ini, kalimat Pak Menko PMK adalah, “Sesama keluarga miskin besanan kemudian lahirlah keluarga miskin baru sehingga ini perlu ada pemotongan mata rantai keluarga miskin, kenapa? Karena kemiskinan itu pada dasarnya basisnya adalah di dalam keluarga.” Namun yang banyak diberitakan adalah penggalannya.

*

Dalam forum itu, Pak Menko PMK berbicara panjang lebar tentang banyak tema menarik yang sebenarnya mengandung nilai berita, namun tidak mengundang klikbait. Misalnya tentang keprihatinan pemerintah pada persoalan kemiskinan struktural. “Sebagaimana kita ketahui bapak ibu sekalian, rumah tangga miskin di Indonesia itu jumlahnya masih sangat tinggi, masih sekitar 76 juta rumah tangga miskin di Indonesia itu.” Menko PMK juga menjabarkan tentang pemerintah yang menargetkan untuk menurunkan angka stunting hingga 14 persen pada 2024 dari angka sebelumnya 27 persen. Menko juga bicara tentang 365.000 pasangan yang bercerai setiap tahun dari 2 juta pasangan yang menikah. Menurutnya, banyak permaslahan ini dialami oleh penduduk miskin.

Baca Juga  Terjadi lagi! Kekerasan Terhadap Jurnalis

Ketiga, banyak yang lantas berkomentar bahwa Pak Menko PMK ini adalah sosok yang anti dengan orang miskin. Tuduhan ini rasanya tidak relevan. Tidak ada pernyataan atau tindakan Pak Menko PMK yang dapat ditafsirkan secara simflifikasi atau generalisasi yang mengarah ke kesimpulan itu. Konteks yang harusnya dipahami, Menko PMK diberi wewenang oleh presiden untuk mengurusi Sumber Daya Manusia yang di dalamnya mencakup masalah kemiskinan. Wajar, Menko PMK cukup gencar berbicara tema ini di mana-mana. Benang merah yang dibicarakan bahwa masih banyak warga yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan solusinya perlu ada intervensi pemerintah. Pemerintah memulai dengan program kartu-kartuan hingga pencegahan stunting untuk meningkatkan kualitas manusia dan memutus mata rantai kemiskinan.

*

Terkait pernyataan bahwa Pak Muhadjir merendahkan orang miskin, saya ingin sedikit berbagi cerita. Pada November 2019 lalu, saya berkesempatan meliput program pemberdayaan Suku Warmon Kokoda di Papua oleh Muhammadiyah. Mereka merupakan suku asli Papua yang saking miskinnya sampai tidak mempunyai tanah tempat tinggal. Mereka terusir dari tanah mereka yang di kemudian hari menjadi lahan kegiatan ekonomi, lahan bagi pendatang, dan lahan gedung pemerintahan. Kepala Suku Warmon Kokoda, Syamsuddin bercerita bahwa saat itu Pak Muhadjir yang menjabat sebagai Rektor UMM termasuk yang awal mula membelikan satu hektar tanah yang kini didiami oleh mereka. Menurut saya, ini salah satu bentuk pemihakan nyata beliau pada orang miskin. Di kesempatan lain, beliau sering mengulang ajaran Al-Maun bahwa termasuk orang yang mendustakan agama adalah orang yang melupakan anak yatim dan orang miskin.

Inilah realitas kita hari ini di tengah suasana pasca-kebenaran. Para pejabat publik harus siap dengan situasi ini. Kebanyakan media-media daring memang hidup dengan cara seperti ini. Jika pada jurnalistik konvensional, nilai berita harus mencakup 5W+1H, maka pada jurnalistik di era terkini, mencakup 6W+1H, bertambah satu W, yaitu “wow” atau sesuatu yang mengundang decak kagum atau mengaduk-aduk emosi massa. Berita yang akan dibaca di tengah banjir informasi adalah berita yang heboh dan meriah. Sekali lagi, tak perlu menyalahkan siapa-siapa, beginilah realitas yang harus kita terima dan sikapi dengan bijaksana.

Baca Juga  Memotret Jogja dari Manusia Silver
*

Tiba-tiba saya teringat salah satu twit dari novelis Eka Kurniawan pada 22 Juli 2020 ketika mengomentari tentang kontroversi klepon islami yang ternyata adalah rekayasa atau tidak nyata. Semoga berkenan saya kutip di sini: “memang problem kita ini di kiri-kanan, depan-belakang: tak mau ngecek sumber. mau konservatif atau liberal, semua sumbu pendek. langsung nge-gas. Telan semua info mentah2. segila-gilanya orang, mengharamkan klepon sudah cukup utk curiga dan cek-ricek sumbernya.” Kita sering terjebak dalam lingkaran informasi yang bias oleh karena preferensi kita sebelumnya. Tak jarang, perilaku kita membaca berita adalah untuk menguatkan informasi yang kita percayai sebelumnya, bukan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. (t)

Bagikan
Post a Comment