Mengenang Munir, Aktivis HAM yang Dicintai tapi Dilenyapkan

Bagi bangsa Indonesia, September adalah bulan yang penuh dengan catatan sejarah. Pasalnya, pelbagai macam peristiwa besar meletus pada bulan ini. Baik sejarah yang mengharumkan nama bangsa maupun sejarah kelam yang beraromakan darah, yang (berusaha) disembunyikan. Sebut saja, gerakan pemberontakan yang bertujuan untuk menggulingkan Presiden Soekarno atau yang lebih kita kenal dengan G30S/PKI terjadi pada bulan September, yakni 30 September 1965. Abdurahman Wahid, alias Gus Dur, Presiden keempat, sekaligus Bapak Pluralisme Indonesia, juga lahir pada bulan ini, tepatnya 7 September 1940. Tidak hanya itu, 7 September 2004 juga menjadi peristiwa bersejarah yang tidak terlupakan, sekaligus menjadi bagi aib bangsa ini, yaitu misteri meninggalnya aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) bernama Munir Said Thalib. Sampai saat ini, kasus tersebut tak kunjung terungkap.

Saya tidak akan membahas ihwal GS30/PKI yang menyeramkan itu, saya lebih tertarik untuk mengulas perjuangan dua manusia yang sangat dicintai oleh wong-wong cilik yang kurang beruntung. Tidak hanya dicintai, dua manusia berhati mulia itu juga sangat mencintai manusia Indonesia. Namun, di sisi lain mereka berdua sangat dibenci oleh para penguasa pada zamannya. Oleh sebab itu, tak heran jika Gus Dur dan Munir menjadi ancaman dan musuh bersama. Akibatnya, keduanya sama-sama disingkirkan oleh orang-orang yang merasa terancam dengan kehadirannya.

*

Pada akhirnya, Gus Dur lengser dari Istana Negara dengan dalih yang sama sekali tak berdasar dan sampai sekarang tidak ada bukti yang kuat. Sedangkan Munir, terbunuh pada saat ia terbang dalam pesawat Garuda menuju Belanda.

Kini, nama Gus Dur dan Munir kekal abadi, diingat oleh masyarakat lintas generasi. Keduanya selalu dielu-elukan dan acap kali menjadi buah perbincangan. Utamanya oleh mereka yang terpinggirkan dan termarjinalkan. Di saat kondisi negara tidak sedang baik-baik saja, wong-wong cilik tertindas oleh pemodal besar, negara tidak hadir untuk rakyat; kehadiran Gus Dur dan Munir selalu menjadi kerinduan.

Apa yang Gus Dur dan Munir lakukan sehingga keduanya begitu banyak orang cintai dan rindukan? Tentu saja tak ada yang tidak tahu akan sosok Gus Dur. Namun, tak banyak yang tahu akan kiprah dan perjuangan Munir bagi bangsa ini, terlebih para generasi Z sekarang ini. Untuk itu, agaknya kita perlu mengingat kembali sepak terjang Munir agar kita dapat meneladani sikap; keteguhan hati; keberanian; dan kepeduliannya terhadap kaum papa.

Kiprah Munir

Sejak menjadi mahasiswa hukum di Universitas Brawijaya Malang, Munir cukup aktif berorganisasi di luar kampus. Kepeduliannya terhadap sesama terasah dan tumbuh subur di sana. Terbukti ia termasuk salah satu dari sekian mahasiswa yang membantu dan memperjuangkan petani dalam kasus sengketa tanah antara para petani dan pihak Universitas Brawijaya. Waktu itu, Munir mengkordinir para petani untuk melakukan demonstrasi agar pihak kampus mengurungkan niatnya untuk mencaplok lahan petani dalam rangka perluasan area kampus. Walhasil, Munir dan para petani berhasil memenangkan sengketa.

Selepas lulus kuliah, kehidupan Munir tak jauh dengan orang-orang yang tertindas dan orang yang mencari jalan keadilan. Ia bak malaikat yang dikirim untuk menyelamatkan nasib banyak orang. Pada tahun 1989, pria kelahiran Batu, Malang itu tercatat bekerja sebagai sukarelawan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pos Malang.

Kemudian, tepat pada tahun 1993, Munir mengawali karir profesionalnya sebagai pengacara praktek di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Surabaya, sekaligus menjadi aktivis buruh. Dan, di sanalah untuk kali pertama Munir menangani kasus besar ketimbang kasus-kasus sebelumnya, seperti kasus Marsinah. Kinerja Munir yang moncer dan menjanjikan membuat banyak orang simpati dan meliriknya. Tepat pada tahun 1998, Munir pindah ke YLBHI Jakarta sebagai sekretaris operasional.

*

Sulaiman Said dalam bukunya Munir (2014) menyebutkan, semenjak Munir bekerja di Jakarta, ia menangani banyak kasus pelanggaran HAM yang lebih rumit daripada sebelumnya. Lelaki keturunan Arab tersebut tercatat pernah menangani kasus pembunuhan besar-besaran terhadap masyarakat sipil di Tanjung Priok pada 1984, sejak 1998.

Bapak dua anak ini juga sempat mendapat amanah sebagai penasihat hukum dalam kasus hilangnya 24 aktivis dan mahasiswa di Jakarta, 1997-1998. Dalam kasus penembakan mahasiswa di Semanggi 1998-1999, Munir juga mendapat keperacayaan sebagai penasihat hukum, sekaligus membersamai para orang tua yang menuntut keadilan atas meninggalnya anak-anaknya.

Tidak hanya itu, tatkala konflik di Timor-Timur, Maluku, dan Aceh meletus, Munir juga berkecipung aktif di dalamnya. Bahkan, ia termasuk sebagai penasihat hukum, kordinator advokat di Aceh dan Papua, anggota Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM di Timor-Timur, juga tercatat sebagai penggagas Komisi Perdamaian dan Rekonsiliasi di Maluku.

Maraknya pelbagai kasus kemanusian di Indonesia, tindak kekerasan aparat yang sewenang-wenangnya kepada warga sipil, menggerakkan hati Munir untuk mendirikan Kontras, yakni Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Dengan berdirinya Kontras pada Maret 1998, Munir berharap dapat mengusut tuntas kasus pelangaran HAM berat oleh aparat negara.

Berkat dedikasinya dalam memperjuangkan kaum lemah, Munir kerap kali mendapat banyak penghargaan, baik dalam tingkat nasional maupun internasional, seperti penghargaan nobel alternatif di Swedia, yakni “The Light Livelihood Award”. Bahkan, Munir juga mendapat beasiswa S2 di Utrecht Universiteit Belanda yang disponsori oleh International Cocoa Organization (ICCO).

Terbunuhnya Munir

Dalam perjalannya menuju Belanda pada 7 September 2004, nasib buruk menimpa Munir. Selepas menyantap mie goreng dan es jeruk dalam pesawat, ia mendadak diare dan muntah-muntah. Munir yang semula bugar tiba-tiba kritis. Tepat di udara Hongaria, tubuh Munir kaku, dingin, ia sudah tak lagi bernyawa. Rupanya makanan yang ia makan itu sudah diracun arsenikum dan dipersiapkan untuk melenyapkannya.

Sampai saat ini, terhitung 17 tahun lamanya, kasus Munir tak kunjung menemui titik terang. Negara tak mampu mengepakkan sayap kekuasaannya untuk menangkap dalang dari pembunuhan Munir. Hal demikian menunjukkan secara gamblang bahwa penegakkan HAM bukanlah program prioritas dari pemerintah.

Tak hanya itu, hal itu juga semakin menguatkan bahwa Indonesia adalah negara yang kurang atau bahkan tidak menjamin dan melindungi hak asasi bagi masyarakatnya. Mochtar Pabottingu dalam kolom opini Kompas edisi Selasa (21/09/2021) menyebutkan, hal seperti itu merupakan keangkuhan kekuasaan sekaligus pelecehan pro justitia atau apa yang Jhon Rawls sebut “justice as fairness”, keadilan sebagai kesetimbangan. Munir memang sudah tiada. Namun, keberanian, dedikasi, dan semangat juangnya dalam memperjuangkan keadilan akan terus rakyat kenang dan menjadi teladan. Saya dan Anda sekalian semoga dapat meneruskan dan meneladani perjuangannya. Dan, semoga kasus pembunuhan Munir segera terungkap agar bangsa kita tidak mendapatkan label sebagai bangsa yang penakut, sebagaimana yang pernah Gus Dur ucapkan pada suatu kesempatan.