Langkah Integratif Wujudkan Hak Anak dalam Bersosial

Hak anak dalam bersosial perlu menjadi perhatian bersama oleh keluarga inti, keluarga, dan lembaga pengasuhan yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak lebih spesifik, Secara lebih luas, setiap elemen masyarakat dan negara turut membangun berbagai program dan kebijakan bersosial yang ramah anak.

Di era sekarang, oleh mayoritas orang tua memilih bekerja, sering kali lingkungan sosial menjadi pertimbangan sekian untuk tumbuh kembang anak. Sebab idealnya, setiap keluarga dapat menentukan lingkungan sosial pilihan untuk anak. Tak terkecuali juga merekomendasikan penguatan giat masyarakat yang positif untuk anak melalui partisipasi kepada elemen stakeholder setempat.

Pilihan bersosial bermula dari kita memilih tempat tinggal dan mendiskusikan pola pengasuhan, itupun jika ingin menetapkan standar pengasuhan terbaik untuk anak. Dengan catatan, tidak membatasi anak untuk berekspresi dan mengenal keragaman lingkungan sosialnya; namun tetap dalam pantauan dan arahan keluarga. Sebab dalam beberapa penelitian yang penulis baca, keluarga sebaiknya tidak membuat balon-balon prasangka untuk anak akan lingkungan sosialnya, agar anak tumbuh dan berkarakter inklusif.

Kemen PPA Implementasikan Konvensi Hak Anak

Sekalipun langkah integratif yang penulis maksud untuk lintas sektoral, tapi salah satu inisiatornya dari Kemen PPA. Menurutnya, untuk mewujudkan hak anak dalam aspek sosial memerlukan pendekatan komprehensif dan integratif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Hal ini tertuang dalam Konvensi Hak Anak (KHA), yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. KHA menjadi acuan bersama setiap elektoral yang berfokus pada isu anak.

Bentuknya, dalam hal implementasi, yaitu menggiatkan penyuluhan dan kampanye hak anak. Ini upaya dari DPPA, DP3AKB, dan lembaga lainnya yang terintegrasi melakukan penyuluhan interaktif dan kampanye hak anak, baik pada tingkat elektoral, non swasta, dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak anak.  Misalnya di Bina, terdapat Yayasan Islamic Relief Indonesia berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) untuk melaksanakan kampanye hak anak dan pelayanan integratif di tingkat komunitas dalam laman Save the Children Indonesia.

Langkah Integratif

Untuk mewujudkan aspek sosial yang positif untuk anak, maka upayanya antara lain; pertama, peningkatan kesadaran masyarakat. Caranya dengan sosialisasi dan edukasi tentang hak-hak anak, sehingga masyarakat dapat memahami dan menghormati hak-hak tersebut, sehingga tercipta lingkungan yang mendukung perkembangan anak.

Kedua, penguatan peran keluarga.Sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran penting dalam pemenuhan hak anak. Orang tua perlu diberikan pengetahuan dan keterampilan dalam pengasuhan yang baik untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak. Ketiga, penyediaan layanan sosial yang komprehensif. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan yang mudah diakses oleh semua anak, tanpa diskriminasi.

Keempat, pembentukan kebijakan yang mendukung. Pemerintah perlu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang memastikan setiap anak mendapatkan hak-haknya, sesuai dengan prinsip-prinsip KHA. Kelima, partisipasi anak dalam pengambilan keputusan. Yaitu dengan memberikan ruang bagi anak untuk menyuarakan pendapatnya sesuai dengan usia dan tingkat kematangan mereka.

Mewujudkan Hak Anak dalam Bersosial

Memberikan pemerataan edukasi masyarakat tentang hak anak adalah penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak, dan perlindungan mereka dari segala bentuk kekerasan. Pendidikan ini dapat berupa seminar, lokakarya, dan kampanye informasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Sebab menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), meskipun komitmen negara dalam berbagai aspek semakin baik, namun ragam pelanggaran hak anak masih terjadi.

Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kapasitas layanan perlindungan anak yang responsif terhadap kebutuhan anak. Misalnya memastikan setiap anak memiliki akses mudah dan gratis untuk mendapatkan akta kelahiran resmi mereka. Proses pengurusan akta kelahiran harus sederhana, cepat, dan transparan untuk menghindari hambatan administratif. Kemudian, dalam pelatihan bagi petugas layanan dan penyedia layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial menerapkan layanan ramah anak. Atau, memahami penanganan dalam kasus-kasus yang melibatkan anak.

Lebih lanjut, dalam upaya pemenuhan hak-hak anak yatim piatu perlindungan sosial yang komprehensif dan partisipatif sangat diperlukan. Pemerintah perlu segera menyusun strategi dan langkah-langkah perlindungan sosial untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak tersebut. Khususnya hak identitas anak. Peningkatan akses terhadap identitas anak merupakan langkah penting dalam pemenuhan hak-hak anak. Hal ini karena identitas menjadi dasar untuk mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan lainnya.

Selanjutnya, penyediaan ruang bagi anak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka, sesuai dengan usia dan kematangan mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui forum anak, konsultasi, atau mekanisme partisipatif lainnya. Menurut petunjuk teknis Save the Children, anak dapat berperan sebagai pelopor dan pelapor dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di sekitarnya.