Indonesia Darurat Musuh Bayangan

Sebenarnya bangsa kita ini bangsa yang kaya. Selain kaya akan sumber daya alam, kita juga kaya akan persoalan. Tapi kenapa kok perdebatan yang mencuat kebanyakan jika bukan soal Pancasila dan radikal, itu pasti soal agama.

Apa sebenarnya yang menjadi problem antara mereka ber-tiga? Sampai-sampai tidak salah jika dibuatkan jargon ala-ala Teh Botol S*sro, “apapun persoalannya, ideologi solusinya”.

Menjadi hal yang cukup membingungkan, dikatakan kurang referensi pun tidak. Karena, pada banyak momen wawancara dengan para politisi atau pejabat, yang menjadi background selalu rak buku. Itu kan menunjukkan kalau bangsa kita ini bangsa yang kuat dalam hal literasi, atau anggaplah begitu.

Terlebih, yang beberapa waktu lalu viral foto Pak Anies yang sedang membaca buku, kemudian diterjemahkan oleh masyarakat sebagai media kritik dari Pak Anies tentang laju demokrasi Indonesia. Tapi saya masih tetap tidak habis pikir, kuat secara literasi tapi kok mainstream dalam solusi?

***

Maksud saya begini, persoalan yang dihadapi bangsa kita ini tidak kurang-kurang kok, bahkan kalau dibagi-bagi ke negara tetangga juga masih ada kembalian. Nah, dari ragamnya persoalan itu pasti beragam juga dong perdebatannya. Bisa mencakup aspek ekonomi, politik, budaya, pendidikan. Tapi kok ujung-ujungnya yang dilemparkan ke publik itu-itu lagi?

Pemerintah melemparkan isu radikal, sekaligus memberi solusi berupa seminar Pancasila, bahkan sampai dibentuk badan pembinaan untuk mengawal isi kepala masyarakat, terlebih soal pandangan hidup. Lalu kelompok lain menyaut, bukan, kita harus berkaca pada kejayaan khilafah zaman dulu. Loh, sebentar. Apa Pancasila tidak bisa dibikin jaya juga? sampai harus khilafah solusinya?

Bahkan pernah ada rilis berita di salah satu media, bahwa berdasarkan data dari Badan Intelijen Negara (BIN) terdapat sekitar 39% mahasiswa Indonesia yang terpapar paham radikal. Seketika saya berfikir, kapan BIN mulai gerak? Adakah penyamaran di kampus? Atau sekadar penyebaran kuisioner layaknya mahasiswa/i semester akhir untuk keperluan skripsi? Jika benar BIN melakukan penyamaran di kampus-kampus, maka saya anggap hal itu sebagai ke-sia-siaan yang tidak perlu.

***

Kita benar-benar ada di situasi darurat topik perdebatan. Teman-teman tahu apa penyebabnya? Ya, benar. Penyebabnya adalah kita selalu melihat banyak persoalan dalam antropologi Indonesia hanya dari dua aspek; yaitu ideologi dan agama. Nah, justru dari situ lah radikal ekstrem tumbuh.

Padahal, jika kita mau sedikit bersabar dalam membaca keadaan, setiap institusi itu memiliki aspek persoalan masing-masing yang saya yakini penyebabnya bukan hanya karena anti pancasila atau anti agama.

Pertama, Institusi pemerintahan misalnya, tidak sedikit produk-produk kebijakan yang selalu saja dinilai dari aspek yang sudah kita bahas di atas. Bahkan, karena beberapa kebijakannya yang dinilai kontroversial, sampai-sampai sekelas Presiden sempat diisukan keturunan Komunis, itu sekelas Presiden loh.

Padahal kebijakan itu bisa saja dinilai rapuhnya di mana, tapi Indonesia memang tidak pernah se-sederhana itu. Atau mungkin justru tidak ingin repot membedah banyak kebijakan, dan akhirnya berfikir “yaudah, pake isu Komunis aja lah”. Isu tahunan kita, yang setiap peringatannya selalu diwarnai dengan jargon “awas paham Komunis” tanpa pernah bisa menunjukkan di kepala siapa paham itu bercokol.

***

Kedua, Institusi Pendidikan. Bukan hanya pemerintah yang punya soal, akademisi juga punya soalnya tersendiri. Jika kita lacak di berbagai jejak digital itu kita akan punya cukup bahan perdebatan tentang persoalan di lingkup pendidikan.

Seperti misalnya, pelecehan seksual di lingkungan kampus. Kenapa isu-isu itu justru malah kalah saing dengan berita pelarangan cadar di lingkup Perguruan Tinggi misalnya? Padahal soal-soal seperti itu yang lebih membutuhkan cepat tanggap dari berbagai lini. Tapi kok pandangan hidup lagi, tafsir lagi, radikal lagi, anti pancasila lagi. Padahal kampus itu tempat yang jadi pusat nongkrong-nya para pemikir.

Seharusnya, dalam soal-soal semacam itu bisa menjadi Grand Issue dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama-sama dengan Kemdikbud, tapi kok malah jadi wilayah operasi-nya BIN?

***

Ketiga, lingkup sosial. Ini tentunya jadi lingkup yang paling kompleks dan paling banyak membuat onar. Dari lingkup ini muncul berbagai konflik horizontal. Jika seruan toleransi yang dijadikan solusi, masih masuk akal. Tapi, kalau lagi-lagi narasi soal anti pancasila atau radikal ekstrem yang dimunculkan, maka dapat dipastikan bahwa kita benar-benar gagap dalam menyikapi isu-isu sosial melalui ragam sudut pandang.

Kenapa setiap kali ada krisis lingkungan maupun konflik kemanusiaan di Indonesia, yang lebih sering diundang oleh Presiden adalah pemuka agama? Saya serius bertanya tentang itu, kenapa? Sebenarnya baik dan bagus sebagai masukan, tapi kenapa yang pertama muncul di pikiran Presiden adalah pemuka agama?

Belum tentu konflik itu karena pertentangan agama atau ideologi, bisa jadi karena berebut lahan produktif akibat distribusi ekonomi yang tidak merata dan lain sebagainya. Terlebih lagi soal baliho Habib Rizieq Shihab (HRS) juga beberapa waktu lalu, itu kan bisa digunakan pendekatan tata kota dan izin reklame, tapi kok narasi yang muncul malah merong-rong persatuan dan kesatuan NKRI?

Pembaca yang budiman, nyata bahwa kita memang bangsa yang sangat sulit untuk melihat persoalan di luar dari kacamata ideologi dan agama. Kacamata yang diharapkan mampu mengurai persoalan, justru membawa persoalan baru yang lebih rumit.

***

Sebenarnya, sudut pandang ideologi dan agama itu memang mencakup banyak persoalan, tetapi karena kita yang kebablasan dan cenderung menonjolkan sikap fanatisme semata, dalam artian memuja-muja kebenaran atas pandang hidup kita sendiri tanpa mau menghargai pandang hidup orang lain, itu lah yang menumbuhkan jiwa intoleran dalam diri kita.

Jika tidak segera berbenah, bangsa kita akan dianggap sebagai bangsa yang beragama secara konservatif dalam artian yang buruk. Dakwah memang perlu, bahkan menjadi kewajiban, tetapi dakwah pun mesti disesuaikan dengan konteks, dan jangan sampai tafsir ugal-ugalan dijadikan sebagai bahan dakwah yang justru akan memecah belah keberagaman yang telah lama dirajut.

Menyedihkan apabila terus-terusan melihat bagaimana kita bersikap atas riuh persoalan yang muncul. Negara lain menciptakan musuh bayang-bayang dari luar dalam bentuk perang dagang dan kedaulatan ekonomi, dan Indonesia justru menciptakan musuh bayangan dalam bentuk anti pancasila dan radikal ekstrem.