Pilkada Berkualitas di Era Pandemi

Tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang akan berlangsung di 270 daerah memasuki masa penting yakni 9 Desember sebagai hari pemungutan dan penghitungan suara. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh International IDEA yang berjudul “Global Overview of Covid-19: Impact on Elections”, setidaknya ada 50 negara dan wilayah yang menggelar pemilihan di tengah pandemi.

Dua dari tiga negara yang dijadwalkan menyelenggarakan Pemilu pada tahun 2020 memutuskan untuk menunda agenda politik. Tentu bukan tanpa alasan, sebagian besar dari negara-negara tersebut merasa bahwa keselamatan dan kesehatan rakyat jauh lebih diutamakan.

Indonesia menjadi salah satu negara yang berani mengambil risiko menyelenggarakan pemilihan di tengah pandemi. Alasannya, jika Pilkada 2020 ditunda lebih lama lagi, dikhawatirkan akan terjadi kesulitan untuk menggantikan ratusan kepala daerah dengan para penjabat.

Selain kesulitan menemukan figur tepat pada waktu bersamaan, kewenangan penjabat tak seleluasa kepala daerah definitif hasil pilkada. Argumentasi itu masih ditambah dengan Pilkada 2020 yang dapat menjadi ajang bagi masyarakat memilih pemimpin yang cakap mengatasi situasi pandemi.

…

Sisi lain, ini menjadi pilihan dilematis pemilih untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Nyatanya, tak bisa dimungkiri masih banyak pemilih yang ragu ke TPS karena kekhawatiran tertular virus. Meski memang belum ada pemberitaan terkait dengan kluster baru Pilkada, namun angka warga yang terpapar virus mengalami lonjakan signifikan mencapai 10-15 persen.

Merujuk data Komisi Pemilihan Umum (KPU), total pemilih yang terlibat sejumlah 100.359.152 orang.

Angka tersebut menjadi tantangan cukup berat, utamanya berkaitan dengan partisipasi pemilih. Sebab rendahnya partisipasi publik akan menyebabkan pilkada kehilangan legitimasi dan berdampak pada kualitas demokrasi suatu negara. Sebaliknya, jika partisipasi pemilih meningkat, akan membangun legacy keberhasilan demokrasi.

Pengalaman negara lain, menyelenggarakan pemilu di saat pandemi terbukti sulit dan penuh resiko. Jika Indonesia tidak dapat mengantisipasi sulitnya penyelenggaraan pilkada, bukan tidak mungkin agenda kontestasi politik ini menjadi pukulan bagi upaya penanganan pandemi. Oleh karena itu, negara harus dapat menjamin keselamatan jiwa semua pihak.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan John Locke dalam natural law bahwa manusia harus dilindungi sebisa mungkin, tidak ada satu orang pun yang diperbolehkan menyakiti atau membahayakan hidup, kesehatan dan kebebasan milik orang lain.

Kesiapan Maksimal Penyelenggara

Kesiapan maksimal penyelenggara menjadi kunci pilkada sehat dan berkualitas. Mitigasi risiko di tahapan puncak ini tentu saja sudah dipetakan oleh KPU Republik Indonesia. Berbagai macam permasalahan yang diprediksi akan terjadi juga telah disiapkan dengan solusi konkritnya. Namun setidaknya ada beberapa hal yang mesti diperhatikan.

Pertama, memastikan semua kebutuhan logistik dapat terpenuhi di setiap TPS; meliputi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan lainnya. Pastikan logistik pilkada tepat jumlah, tepat spek, tepat waktu dan tepat sasaran. Logistik akan sangat bergantung pada tingkat akurasi data pemilih. Tempat penyimpanan logistik juga mesti aman, bebas banjir dan berkualitas baik.

Kedua, sumberdaya penyelenggara dan saksi dipastikan sehat dan telah mengikuti rapid test/swab test; KPPS sudah paham mengikuti prosedur untuk penanganan pemilih yang terkonfirmasi positif Covid-19 agar tidak menularkan virus kepada penyelenggara.

Dalam hal ini pemakaian APD lengkap mestinya dipakai tidak hanya untuk KPPS; tapi juga oleh PTPS dan saksi yang sama-sama akan menjemput atau berinteraksi dengan pasien Covid-19.

Ketiga, sosialisasi maksimal kepada pemilih mengenai prosedur pemungutan dan penghitungan suara serta apa saja yang harus dibawa dari rumah. Sebab, pemilih juga masih banyak yang belum mengetahui harus membawa alat tulis sendiri.

Dengan ini, KPU perlu membuat video youtube tutorial langkah datang ke TPS. Link tersebut bisa dibagikan di berbagai flatform media sosial agar sampai ke pemilih. Khususnya pada kelompok rentan seperti disabilitas, lansia serta perempuan. Koordinasi dengan seluruh stakeholder, ormas, OKP dan pemantau pilkada menjadi kunci untuk dapat membantu informasi tersosialisasikan dengan baik.

…

Keempat, mendorong Bawaslu untuk menyampaikan seluruh hasil pengawasannya kepada publik termasuk penyelenggara yang dinyatakan reaktif hasil rapid test. Bawaslu juga wajib memastikan seluruh sub tahapan dapat berjalan sesuai dengan aturan Perundang-undangan.

Kelima, KPU ataupun Bawaslu harus netral dan independen. Hak pilih rakyat harus dihormati dan tidak dikalahkan oleh masalah administrasi. Profesionalisme penyelenggara pemilu akan menentukan kesuksesan perhelatan pilkada. Berbagai dugaan adanya penyimpangan terhadap tahapan pilkada, termasuk hasil pilkada, hendaknya bisa diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pastikan juga KPU dan Bawaslu terkoneksi dengan jaringan dan akses internet yang baik untuk melakukan input data pada Sirekap dan Siwaslu.

Tetap Optimis

Sebagai warga negara yang baik, hendaknya pemilih harus menghadirkan optimisme yang tinggi. Memilih atau tidak memilih memang hak asasi manusia, tetapi pesimisme ataupun golput juga tidak akan menyelesaikan persoalan demokrasi. Malah justru tidak memberikan dampak dan kontribusi apapun dalam kemajuan demokrasi.

Tetap datang ke TPS untuk menentukan pilihan pemimpin. Regulasi aturan KPU sudah demikian ketat memberlakukan protokol kesehatan hingga pemungutan dan penghitungan suara usai. Jadi, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Hal yang paling penting adalah tetap memakai masker, membawa alat tulis sendiri, KTP, hadir di TPS sesuai dengan waktu yang tertera dalam C-Pemberitahuan KWK dan tidak melakukan kerumunan. Semoga pilkada 2020 bisa menghasilkan pemimpin berkualitas dan berintegritas.