Omnibus Law Tidak Meliburkan Pandemi

Indonesia sedang masa darurat bencana, wilayah kedaruratannya nasional, bahkan pemerintah sendiri yang menyatakan hingga sekarang melalui surat resmi. Belum dicabut.

Ketika kondisi darurat bencana pandemi tentu kebijakan-kebijakan yang relevan dibahas adalah kebijakan yang berhubungan dengan solusi bangsa ini bisa bertahan dan keluar dari pandemi. Fokusnya adalah kebijakan yang dapat menurunkan risiko penularan dan meningkatkan daya tahan masyarakat secara kesehatan, ekonomi, dan stabilitas sosial politik.

Pendek kata, mari kita laku prihatin bersama karena keberadaan wabah ini nyata.

Sandi Operasi “Cipta Kerja”

Namun kemungkinan kontrak-kontrak politik yang telah diteken dalam rangka memenangkan kompetisi di perhelatan pilpres dan pileg 2019 sudah mendesak begitu keras; segera minta jatah karena mungkin takut diabaikan para pemain politik. Bukankah ada pameo bahwa “politikuspun tidak percaya bahwa omongannya ternyata ada yang mempercayai”

Akhirnya target-target investasi terus digenjot, setelah jalan tol manusia dan barang berhasil dibangun sekarang jalan tol pemodal asing dihaluskan sehalus mungkin. Dengan sandi operasi “Cipta Kerja“. Tidak sekedar jalan tol yg mulus, bahkan digelar karpet merah lengkap dengan perayaan bagi yang segolongan dan sefaham, tentu sekepentingan.

Semua penguasa memang sama saja, mungkin juga ketika kita yang giliran berkuasa. Celakanya kira bangun sebuah negara dengan kesadaran sekedar meneruskan pola penjajahan saja, ada pihak yang jadi penguasa, ada pihak yang dikuasai. Padahal konon Pancasila dan UUD 45 dibangun untuk mendirikan negara tanpa penguasa.

Negara yang semua hal seharusnya bisa dibicarakan secara hidmat dengan kebijaksanaan, bukan dengan saling memaksakan. Penguasa memaksakan maunya karena merasa mumpung berkuasa, yang tidak berkuasa terpaksa cari cara agar teriakannya didengar oleh mereka yang berkuasa; atau tepatnya mereka yang sedang bagi-bagi kekuasaan.

Ekstra Parlementer-lah Saluran Daruratnya

Kisah klasikpun terjadi, mereka yang berteriak terus cari cara agar didengarkan hingga terpaksa turun ke jalan bertaruh nyawa menghadapi polisi sekaligus pandemi, beberapa terjebak skenario kekerasan. Sementara para penguasa dan pendukungnya kemudian sok suci membangun narasi bahwa mereka yang turun ke jalan itu harus dipertanyakan mewakili rakyat yang mana ? Mereka yang turun ke jalan itu bodoh karena malah menyusahkan sesama rakyat kecil. Karena secara formal mereka anggap sistem telah mengesahkan para penguasa itu adalah pilihan rakyat dan wakil rakyat.

Ketahuilah, ketika ada anak bangsa yang terpaksa turun ke jalan bertaruh nyawa berhadapan dengan pandemi, polisi dan antek politisi; maka cara pandang sistem normal tidak bisa berlaku. Sistem parlementer terbukti tidak mewakili aspirasi. Negara dalam kondisi darurat saluran aspirasi, ekstra parlementerlah saluran daruratnya.

Kekuasaan itu cenderung korup, termasuk ketika kita yang sedang tidak berkuasa ini guliran memegang kekuasaan. Akar masalah korupsi, kesewenang-wenangan dan kebebalan bukanlah rendahnya moral, karena tingginya moral akan kalah dengan keserakahan dan kesombongan.

Akhirnya kedaruratan bencana yg seharusnya dilalui dengan “laku prihatin bersama” dipaksakan oleh para inverstor kekuasaan dengan standar investasi kondisi normal. Pandemi atau tidak pandemi tetap mereka memaksa modal harus kembali.

Demonstrasi Mahasiswa

Demonstrasi mahasiswa adalah gerakan moral, dijalankan dengan skenario layaknya panggung teater, mengusung pesan yang coba disorongkan untuk membongkar gerendel sistem yang dianggap macet dan tuli.

Musuh terbesar demonstrasi mahasiswa adalah upaya demoralisasi. Bentuknya bisa pembunuhan narasi besar, pembunuhan karakter organ gerakan, hingga pembunuhan karakter pribadi demonstran.

Gugatan demonstran tidak sempat khatam baca UU, demonstran menyusahkan sesama rakyat, hingga demonstran pembuat kerusuhan adalah upaya-upaya demoralisasi itu. Termasuk tuduhan bahwa demonstran dibayar.

Begitu gerakan demoralisasi demonstrasi bisa efektif dijalankan, maka demonstrasi akan tenggelam dalam narasi kecerobohan, kesiasiaan.

Sementara, Sidang DPR adalah event politik, dan politik tidak banyak terpengaruh urusan moralitas. Mau dibunuh karakternya seribu kalipun, keputusan politik tidak akan berubah. Mau diserang isu UU pesanan, isu anggota DPR tidakk baca draft, anggota DPR tidak peduli rakyat atau anggota DPR memancing demonstrasi berujung rusuh. Semua itu tidakk akan mengubah keputusan politik.

Celakanya, sidang DPR berlangsung rusuhpun produk politiknya tetap mengikat kita semua, jangankan yang tidak baca draft, yang buta hurufpun harus tunduk pada produk mereka.