Solusi Deteksi Gangguan Jiwa di Tingkat Puskesmas (2)

Solusi Deteksi Gangguan Jiwa di Tingkat Puskesmas (1)

Oleh: Ratna Yunita Setiyani Subardjo

Di daerah lain, Puskesmas Bareng, Malang, Jawa Timur menempatkan dua mahasiswa magister profesi klinis dari Universitas Muhammadiyah Malang untuk memberikan layanan psikologi. Layanan di DKI dan Malang baru terbatas pada pemberian jasa psikologi dengan menempatkan mahasiswa magister profesi klinis sebagai pelaksana lapangan program layanan konsultasi psikologi. Di Yogyakarta yang ditempatkan adalah psikolog profesional dengan jam kerja Senin-Sabtu dari pukul 07.30-15.00.

Daerah lain belum memiliki layanan serupa. Dampaknya, banyak penderita yang belum tertangani secara profesional, bahkan untuk tahap pemeriksaan awal. Beberapa daerah seperti Riau dan Trenggalek, tertarik untuk belajar tentang penempatan psikolog di Puskesmas, sehingga mereka studi banding ke Layanan Psikologi Puskesmas Kraton pada 2014 dan 2015.

Pangkas biaya mahal

Selama ini, masyarakat hanya dapat mengakses layanan psikologi di rumah sakit besar dan biro-biro psikologi, yang biasanya mahal karena layanan dibayar oleh pasien sendiri. Sekali konseling dibutuhkan biaya rata-rata diperlukan sekitar Rp 150.000-250.000. Bila harus ada perlakuan lain seperti tes dan intervensi, paling tidak pasien harus menyiapkan dana Rp 500.000 per sekali kunjungan. Untuk ukuran desa, ini biaya yang relatif mahal.

Di Puskesmas Kota Yogyakarta, pasien layanan psikologi hanya dibebani biaya Rp 7.000 per kunjungan, bahkan gratis bagi pemegang KTP Kota Yogyakarta. Karena, ongkosnya ditanggung oleh jaminan kesehatan daerah. Layanan ini membuka semua kelas ekonomi bisa berkonsultasi karena gangguan jiwa bisa terjadi pada semua kelas ekonomi dan kelas sosial.

Penyembuhan gangguan ini membutuhkan biaya besar. Obat generasi lama hanya Rp 200-400 per butir, tapi obat generasi baru melonjak hingga Rp 75.000 per butir. Setiap pasien perlu menyiapkan biaya Rp 2,5 juta per bulan.

Karena itu perlu terobosan untuk menjawab masalah tersebut dengan menempatkan psikolog di Puskesmas. Maka, diperlukan kerjasama pemerintah, universitas, dan tenaga profesional untuk layanan ini. Di Yogyakarta, Center Public Mental Health– Universitas Gadjah Mada (CPMH-UGM) bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Ikatan Psikolog Klinis DIY dan profesi kesehatan telah memberikan pelayanan kesehatan jiwa di layanan primer.

Melibatkan masyarakat

Selain melibatkan psikolog profesional, penanganan gangguan jiwa perlu mengajak keluarga yang memiliki anggota keluarga pengidap masalah kejiwaan. Kami memberdayakan masyarakat dengan membentuk paguyuban keluarga pasien penderita gangguan jiwa dan membentuk kader kesehatan jiwa yang terlatih (kini ada 25 orang) untuk 43 rukun warga (RW) atau 175 RT di wilayah kerja Puskesmas Kraton.

Kemandirian masyarakat dalam menangani masalah kesehatannya menjadi tujuan utama perawatan kesehatan jiwa di komunitas. Pemberdayaan keluarga dan komunitas merupakan salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatannya. Pengetahuan keluarga mengenai kesehatan mental merupakan awal usaha dalam memberikan iklim yang kondusif bagi anggota keluarganya yang memiliki indikasi gangguan jiwa.

Peran keluarga penting, supaya mereka punya orang yang bisa berbagai cerita dan keluh kesah. Jadi mereka tidak merasa sendiri dalam menjalani upaya pemulihannya. Di sisi lain, juga dapat menjadi sumber problem bagi anggota keluarga yang mengalami ketidakstabilan mental sebagai akibat minimnya pengetahuan mengenai persoalan kejiwaan keluarganya.

Pasien bisa kambuh dan kembali menunjukkan gejala gangguan jiwa karena keluarga lupa mengingatkan mengonsumsi obat.

Di Puskesmas Kraton, program kesehatan jiwa memiliki tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Membentuk paguyuban keluarga penderita gangguan jiwa dan membentuk kader kesehatan jiwa yang terlatih merupakan tujuan jangka pendek. Sedangkan tujuan jangka menengah meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan psikologi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, mengaktifkan kader kesehatan jiwa yang telah dibentuk untuk mencegah terjadi gangguan mental emosional di masyarakat. Upaya ini merupakan pencegahan dan diharapkan bisa terwujud desa yang mampu menangani masalah kesehatan jiwa yang berbasis masyarakat.

Kini kami dan 25 tenaga kesehatan dan relawan terpilih terus belajar mengembangkan program kesehatan jiwa bagi wilayah masing-masing, yang difasilitasi Kementerian Kesehatan. Pemerintah seharusnya memperluas program serupa agar menjangkau seluruh Puskesmas di Indonesia karena kesehatan jiwa hak setiap warga negara.

*Dosen UNISA Yogyakarta, Koordinator LDP MCCC PP Muhammadiyah

*Artikel ini pernah dimuat di theconversation.com pada tanggal 11 Juni 2018 dengan judul Layanan psikolog di Puskesmas Yogyakarta, solusi deteksi gangguan jiwa di level bawah.