Kelakar New Normal yang Tidak Normal

Oleh : Sandra Dewi *

Rahmania, bagaimana membahasakan keresahan yang dialami banyak orang yang memilih disiplin pada aturan physical distancing. Akan lebih baik jika nanti dibaca sebagai bagian yang perlu dipertimbangkan oleh mereka-mereka yang memandang virus korona ini terlalu positif sebagai virus biasa yang tidak perlu dicemasi, layaknya virus flu biasa.

Bukti banyaknya yang tidak cemas bisa ditarik dari rendahnya kepanikan masyarakat dan lambannya penanganan pandemi oleh pemerintah terutama pada terbitnya putusan presiden soal pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), atau UU corona. Dan yang paling mencerminkan rendahnya rasa solidaritas untuk mewujudkan kedisiplinan anjuran kesehatan adalah munculnya narasi-narasi ambigu yang memicu lahirnya tafsiran konspirasi di balik tingginya nilai suspek dan kematian.

Tingkat kesembuhan Indonesia memang tidak kalah bersaing dengan jumlah kematian, tapi jika dinilai secara epidemologi, angka yang tertera pada kategori tersebut mewakili nyawa pasien dan nyawa keluarganya termasuk hal yang meresahkan. Hal ini tentu menjadi alasan logis mengapa WHO tergesa-gesa memutuskannya sebagai pandemi global walau kini kita beralih pada new pandemi alias “new normal.”

Posisi saintis, akademis, dan ilmuan dapat dilihat persis pada film “The Flu Bird” Amerika atau “The Flu” Korea selatan dalam pandemi, mereka tidak diberikan kesempatan berbicara sebagai bagian dewan penasihat untuk pandemi, dan kenyataannya mereka dibiarkan berkorban menghadapi lonjakan pasien dengan problem suaka. Dan lagi seperti halnya tokoh antagonis di film virus tersebut, ilmuwan ditolak dan dilecehkan karena dianggap tidak kredibel mengatur dan menilai urusan politik pemerintahan, ini bukan saja di Indonesia, hampir seluruh negara yang suspek.

Pada tahun 1820 kita tentu sudah membaca bagaimana wabah kolera menyerang negara Hindia Timur Belanda dengan jumlah korban sekitar seratus ribu. Lalu di tahun lain 1918-1920, tahun panjang yang dikenal pandemi flu Spanyol, dengan tingkat kematian tinggi, menyebar massif ke beberapa negara dan disebut virus kategori 5 yang mematikan atas jumlah kematian menghampiri seratus juta orang. Tapi sejarah tentu bukan bagian dari rujukan ilmuwan untuk diangkat sebagai penasehat presiden saat pandemik ini.

Indonesia ikut merasakan penyebaran Korona virus melalui mutasi yang dilakukan orang ke orang sesuai dengan rute penerbangan luar negeri yang disengaja dibuka. Proses pembahasan virus sars covid-2 ini sudah terbuka, tapi tetap saja tidak cukup untuk membuka pikiran beberapa kategori masyarakat untuk taat pada aturan PSBB.

Dalam artikel Lisa, E. Garlinski dan rekannya dari institusi epidemologi Nort Carolina dan mikrobiologi Galveston, menuliskan sebuah hasil prediksipun analisa dengan judul “Return of The Coronavirus: 2019-nCov”. Hampir seluruh negara memberikan tanggapan yang berbeda antara wabah SARS ataupun MERS-Cov untuk virus Korona pada awal abad ini, hal ini sangat rentan pada penanggulangan virus, mengingat perkembangan tiap virus mampu bersembunyi dan tidak terdeteksi oleh imun tubuh. Dalam kasus virologi, penderita yang terpapar virus akan mengalami gejala yang berbeda-beda, untuk itu diperlukan data dan informasi yang terbarukan secara cepat untuk melihat reaksi.

Perkembangan virus tidak bisa dicapai dalam kurung singkat jika tidak didapatkan data atau kurva untuk tabel epidemologi. Semakin sulit mengumpulkan data, semakin sulit mencari solusi selagi menunggu vaksin dihasilkan. Searah dengan Siti Fadillah yang juga seorang ahli dalam kesehatan mengemukakan bahwa virus covid ini tidak membutuhkan vaksin, selagi Indonesia melakukan tindakan yang tepat untuk memutus rantai penyebaran melalui PSBB atau physical distancing dan memeriksa jumlah infeksi serta menyubsidi berbagai kebutuhan masyarakat dalam memperkuat imunitas.

Ilmuan Indonesia sepakat bahwa apapun nilai konspirasi di balik pandemi ini, tujuan sains dan medis dalam hal ini memaksa masyarakat mengubah pola hidup dan sosialnya menjadi selektif agar proses penanganan tidak menumpuk dan bisa menurun.

Pembatasan wilayah berskala besar seharusnya cukup menjadi keprihatinan siapapun dalam membatasi aktivitas dan sentuhan fisik ke siapapun demi memutus rantai penyebaran virus. Tapi sekali lagi ini adalah rencana jangka pendek sekadar mengikuti aturan WHO dan drama politis untuk kebijakan dengan “unsur” neoliberal.

Ilmuwan harusnya menggambarkan peta penyebaran dan kurva epidemologi untuk mensiasati PSBB sejalan dengan dimulainya riset vaksin untuk mengobati virus ini, namun keadaan tidak seindah dalam film. Di saat banyak dokter kehabisan suara menyatakan kekecewaan pada pemerintah atas lambannya suplai penanganan medis pasien, di tempat lain muncul kelompok yang melanggar dan menyebarkan argumen agitasi spritual-politik. Mereka melahab segala fakta saintifik dalam logika sesat serta memaksa seluruh masyarakat untuk menyetujuinya dengan deal berupa fitnah dan ancaman.

Dan plot twist masa PSBB ini adalah suara-suara kritis dibiarkan dan kebijakan kilat seperti UU Minerba, Kenaikan iuran BPJS, ketuk palu meski telah beberapa kali menghadirkan penolakan dan kecaman oleh masyarakat, bahkan pada penundaan Omnibus Law dan RKUHP. Singkatnya, pemerintah secara sigap menggunakan momen pandemi untuk melahirkan kebijakan yang menguntungkan pihak pengusaha dan menelantarkan nasib ribuan tim medis, atau buruh-buruh yang terpapar, dirumahkan, di PHK, tanpa pesangon, atau tanpa THR. Sampai hal ini berlanjut, kemajemukan sikap pemerintah sebagai “new normal” makin dianggap gagal ketika masalah pandemi ini hanya diselesaikan sebatas urusan ekonomi, dan bias di bidang lainnya.

Keresahan seluruh masyarakat yang disiplin pada PSBB pasti besar, mereka menanggung banyak kekhawatiran yang tidak dipikirkan oleh pemerintah. Munculnya kluster-kluster baru dari aktivitas keagamaan hingga aktivitas buruh pada industri kapitalis, telah pasti menambah alasan logis mengapa ilmuwan kukuh menjelaskan bahwa virus ini berbahaya karena mampu menjangkau siapapun meski dalam kondisi yang dirasa sehat dan steril. Lalu mengapa pemerintah terlihat hirau?

Sekali lagi merujuk sejarah dan hasil dokumenter film flu di Amerika dan Korea Selatan, maka indikator praktis terkuat adalah pemerintah memprioritaskan hal lain. Hal itu selain nyawa dari kematian akibat korona, mereka lebih memikirkan nyawa dari kelaparan kelompok tertentu ataupun nyawa beberapa orang yang terpaksa hilang akibat runtuhnya struktur ekonomi, struktur politik bilateral, hingga nyawa lain dengan logo-logo simbiosis mutualis.

Rasa kemanusiaan untuk tim medis dan ilmuwan semestinya dipelihara siapapun, termasuk pemerintah dalam menindaki pandemi secara baik. Kebiasaan mereka menghadapi pertaruhan nyawa siapapun, sudah cukup menjadi pegangan mengapa anjuran kesehatan dan aturan PSBB begitu kaku mereka demonstrasikan. Fungsi negara pada kondisi pandemi, kini hanya kita pahami dalam ruang-ruang perdebatan, dalam tebak semantik diksi-diksi pembelaan, dalam korelasi waralaba, hingga hubungan penting negara sekutu.

Kita telah bercermin arah pemerintahan ini seperti apa, kegagalan dalam pandemi cukup memberikan gambaran seperti apa Indonesia di depan. Selagi hangat diingatan bapak infrastruktur memang selalu mengedepankan proyek-proyek benda mati dibanding menguatkan sektor hidup atau pemberdayaan masyarakat.

Ilmuwan lagi-lagi gigit jari, fakta dan dedikasi mereka selama di lapangan tidak lantas didengarkan dalam rapat paripurna. Mereka di belakang panggung politik menjadi saksi bagaimana setiap orang memperjuangkan hidupnya dalam keadaan kritis dan menangisi perpisahan fisik berminggu-minggu dengan keluarganya dirumah. Kelak cerita penolakan ilmuwan dan saintifik hanya berakhir dilayar kaca, atau dokumen-dokumen kusam yang disebut sejarah. Sedang mata rantai penyebaran virus corona diselesaikan secara paksa dan berakhir dalam pertaruhan herd imunity.

Pertaruhan tidak manusiawi, yang menjadikan masyarakat tersisa dalam ronde-ronde belantara, bertahan dan tidak punya arah serangan. Di babak kekalahan kita, semua menangisinya dengan sendu seolah pandemi ini telah berhasil dilewati, padahal kita telah melepas kesempatan hidup banyak nyawa hanya karena memprioritaskan kelompok lainnya. (s)

*Sandra Dewi : pegiat literasi, murid kelas literasi paradigma institut, , penikmat buku filsafat, dan sedang meniti karir baru sebagai penelaah konteks sosial pandangan perempuan atau pemerhati kesetaraan gender.