Dapatkah Distribusi Vaksin Lahirkan Solidaritas Global?

Pandemi Covid-19 berdampak luas terhadap krisis kemanusiaan maupun perekonomian global sepanjang tahun 2020 lalu sampai saat ini. Pemerintah negara-negara dunia telah melakukan berbagai langkah mitigasi dan kerjasama untuk menekan laju penyebaran Covid-19 sekaligus mempercepat pemulihan di segala lini kehidupan manusia.

Sejak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan wabah mematikan ini pada 11 Maret 2020, karena telah menyebar ke segala penjuru dunia dan berdampak buruk terhadap kehidupan manusia. Data dari Worldometers, per 6 September 2021 sebanyak 221 negara di dunia telah terpapar Covid-19 dengan jumlah kasus melampaui 220 juta dan korban meninggal dunia sebanyak 4,5 juta jiwa.

Tak hanya berdampak pada krisis kemanusiaan, pandemi Covid-19 juga menggerogoti perekonomian global. Sebagian besar negara bahkan sampai mengalami resesi. Hanya sedikit negara di dunia yang mampu bertahan dan mengalami pertumbuhan positif seperti Taiwan, China, dan Vietnam.

Krisis ekonomi itu tak hanya dialami negara-negara berkembang. Negara-negara maju pun merasakan akibat dari merebaknya Covid-19. Kemiskinan kian menjadi momok menakutkan bagi masyaralat global. Efek pandemi bagi perekonomian terjadi lantaran rantai produksi dunia terputus akibat kebijakan karantina wilayah (lockdown) di berbagai negara untuk menekan laju penyebaran virus.

Dari sisi perdagangan dunia, World Trade Organization (WTO) memperkirakan terjadinya penurunan perdagangan global sebesar 5,3 persen akibat pandemi. Penurunan tersebut menyebabkan terbatasnya mobilitas barang dan jasa serta pembatasan ruang gerak penduduk yang pada akhirnya berdampak pada ekonomi masyarakat global.

Distribusi Vaksin

Pandemi yang tak kunjung selesai tentu saja menghancurkan berbagai lini kehidupan masyarakat global. Karena itu, vaksinasi mau tak mau menjadi opsi terbaik agar kita bisa survive di tengah pandemi Covid-19. Di tengah situasi tersebut, fenomena donasi vaksin menjadi berita yang menggembirakan.

Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu negara yang berkomitmen memberikan bantuan vaksin. Data dari laman resmi The White House (whitehouse.gov, 3/8) menyebutkan bahwa pemerintahan Joe Biden berencana mendonasikan lebih dari 100 juta dosis vaksin ke negara lain. Sebanyak 647.080 ribu dosis di antaranya misalnya telah diberikan ke Uganda sebagai komponen penting untuk memerangi wabah yang sangat mematikan dan menyelamatkan nyawa umat manusia (US Embassy in Uganda, 6/9).

Begitu juga Prancis, 108.000 dosis vaksin Covid-19 disumbangkan ke Somalia. Melalui fasilitas Covax dan bermitra dengan UNICEF, WHO dalam upaya berkelanjutan untuk melindungi penduduk Somalia dari pandemi Covid-19 yang terjadi di sana (africanews.com, 8/8).

Negara-negara besar lain pun sudah berbondong-bodong melakukan kemitraan dengan organisasi kesehatan dunia untuk melakukan distribusi vaksin. Namun, tidak bisa kita pungkiri bahwa masih ada sebagian negara yang belum mendapatkan keadilan bantuan vaksin Covid-19.

Di samping fakta perihal donasi vaksin tersebut, ternyata ketimpangan distribusi vaksin, atau yang biasa disebut dengan fenomena vaksin apartheid, masih terjadi; karena vaksin masih menjadi komoditas untuk mencari keuntungan, sehingga yang menikmati hasil keuntungan dari vaksin tersebut hanya beberapa kalangan.

Sebuah laporan dari Economist Intelligence Unit (EIU) pada akhir Agustus 2021 menunjukkan ketidakadilan distribusi vaksin yang begitu nyata. Dalam laporan itu disebutkan bahwa sekitar 60% warga di negara-negara berpenghasilan tinggi telah menerima setidaknya satu dosis vaksin. Sayangnya, hanya 1% warga dari negara-negara miskin yang sudah divaksin. Sungguh sangat timpang.

***

Dari sini bisa terlihat, terlepas dari upaya masyarakat internasional memproduksi vaksin dalam waktu yang sangat singkat, ternyata masih ada kegagalan moral dan politik dalam menyelesaikan persoalan pandemi, khususnya ketidakadilan distribusi vaksin. Karena itu, kita berharap agar kesenjangan vaksin itu terkikis dan memastikan tidak ada yang tertinggal karena pada prinsipnya distribusi keadilan merupakan tanggung jawab bersama.

Lebih penting lagi, harus ada kemauan politik untuk menjadikan vaksin sebagai barang publik; bukan barang privat yang menjadi lahan bisnis negara-negara maju. Sehingga bisa memberikan manfaat bagi semuanya, bukan segelintir orang. Karena bagaimanapun, vaksin dikembangkan dari uang publik, bukan uang perseorangan.

Tentu saja, kita ingin ada kesadaran dan solidaritas global agar setiap negara sama-sama survive dari pandemi ini. Sebenarnya, World Health Assembly pada 31 Mei 2021 telah membahas persoalan tersebut. Saat itu, 194 organisasi kesehatan dunia telah mengadopsi perjanjian internasional baru tentang pandemi yang memuat pernyataan agar negara maju maupun berkembang harus memiliki solidaritas untuk menyelesaikan wabah Covid-19.

Hasil dari pembahasan tersebut mengakui bahwa kesenjangan yang semakin nyata selama pandemi telah menempatkan umat manusia di persimpangan jalan. Selanjutnya mengakui bahwa masalah akses vaksin Covid-19 adalah masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya.  

Trauma di tengah masyarakat global tentu akan sangat membekas. Apalagi nyawa mereka semua terancam, aktivitas sehari-hari juga sudah berubah dari kebiasaan lama. Saatnya kita semua menyadari bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini, baik negara maupun masyarakat tidak bisa berjalan sendiri.

Pada akhirnya, solidaritas global adalah kunci untuk menyelesaikan berbagai persoalan akibat pandemi. Kita berharap fenomena distribusi dan donasi vaksin bisa menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas global tersebut, tidak justru memperlebar ketimpangan antarnegara. Semoga pandemi menjadi pelajaran bagi kita untuk meningkatkan kepekaan sosial di tengah krisis global ini.