Pengarusutamaan Gender dalam Aspek Pendidikan

Kalau saja masih ada anggapan bahwa pendidikan perempuan tidak penting-penting amat, maka ke depannya perempuan akan sulit mendapatkan akses pendidikan yang layak. Rahmania, sebagaimana kita ketahui bahwa pengarusutamaan gender mulai masuk ke Indonesia sejak zaman Gusdur; di mana saat itu Indonesia telah meratifikasi CEDAW hingga memasukkan nilai pengarusutamaan gender ke dalam tubuh UU. Salah satunya ada di UU hak asasi manusia, menyebutkan bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara Indonesia tanpa memandang jenis kelamin.

Secara tidak langsung kita menyadari juga bahwa sebenarnya semakin ke sini, pendidikan perempuan sudah makin progresif. Progresivitas pendidikan perempuan dalam aspek pengarusutamaan gender mulai meningkat. Saya pribadi melihat lebih banyak teman-teman perempuan saya yang banyak mendapatkan beasiswa luar negeri ketimbang teman laki-laki.  Namun dalam kenyataannya, kita juga tidak bisa menutup mata. Ternyata masih banyak problemnya, misal dalam hal pemahaman kesetaraan gender yang belum merata, terutama pada daerah-daerah yang masih belum terjangkau informasi atau sosialisasi terkait kesetaraan gender dengan baik. Juga terkait dengan kultur budaya setempat yang masih menjadi barier dalam kemajuan pendidikan perempuan.

Kiprah Perempuan sebagai Tenaga Pendidik

Kita tidak boleh lalai bahwa persoalan pendidikan terutama untuk kaum perempuan masih menjadi persoalan hingga hari ini. Sebenarnya kalau kita lihat sampai hari ini, pendidikan di Indonesia terutama untuk perempuan sudah mengalami kemajuan yang cukup signifikan, bisa kita lihat dari data Kemendikbud dan laporan tahunan dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak. Banyak beberapa jurnal ataupun literatur seputar ilustrasi perempuan dalam pendidikan. Dibuktikan dengan banyaknya sebaran guru-guru perempuan. Perempuan banyak tersebar di lembaga pencetak tenaga kependidikan. Berprofesi sebagai guru PAUD, SD, SMP, SMA bahkan dosen dari kalangan perempuan. Namun yang menjadi Kepala Sekolah, Kepala Program Studi atau Kepala Jurusan jumlahnya masih sedikit. Hingga saat ini saya pribadi jarang mendengar perempuan mendapat jabatan yang lebih tinggi, seperti Kepala Dinas ataupun Rektor atau bahkan duduk di posisi Kementerian. Perempuan masih belum cukup banyak berada pada posisi penting.

Permendiknas No 84 Tahun 2008

Kemendikbud memiliki Permendiknas Nomor 84 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang pendidikan. Pak Bambang Soedibyo yang saat itu menjadi menteri. Baginya, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan sangat penting dilakukan agar menjamin semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan dapat mengakses pelayanan pendidikan, berpartisipasi aktif, mempunyai kontrol, serta mendapatkan manfaat dari pembangunan pendidikan. Sehingga laki-laki maupun perempuan sama-sama dapat mengembangkan potensinya.

Sekolah Berwawasan Gender

Saat ini juga telah muncul beberapa wacana tentang sekolah berwawasan gender. Untuk menanamkan pemahaman tentang pengarusutamaan gender, sekolah berwawasan gender adalah upaya implementasi kesetaraan dan kemajuan pendidikan perempuan di lingkup sekolah. Mulai dari alokasi anggaran yang berprespektif kebijakan gender hingga implementatif peraturan sekolah.

Sekolah berwawasan gender tidak memisahkan laki-laki dan perempuan. Dalam sekolah berwawasan gender Mereka memiliki akses yang sama, kesempatan yang sama, kepala gurunya pun juga sama. Penganggarannya memperhatikan relasi antara laki-laki dan perempuan bahkan dalam pengaturan tempat duduk siswa juga diatur, tidak ada perempuan duduk di belakang lalu kemudian laki-laki selalu duduk di depan tapi selang seling atau dilakukan rolling. Sehingga memastikan bahwa selama proses pembelajaran laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama. Begitu juga dalam kegiatan ekstrakurikuler. Saat upacara bendera, di sekolah yang berwawasan gender tidak ada pengkultusan gender tertentu, bahwa kalau yang jadi petugas MC mesti perempuan, dirigen mesti perempuan, atau pemimpin upacara harus laki-laki sedangkan perempuan tdak diberi kesempatan menjadi pemimpin upacara. Kesempatan yang sama juga harus diperoleh oleh petugas pembaca. Pembaca doa tidak harus laki-laki. Kalau budaya sekolah ini belum terwujud maka jangan harap pengarusutamaan gender dalam aspek pendidikan berhasil.

Mengajari Anak seperti Melukis di Atas Batu

Selama ini pengarusutamaan gender masih paling efektif pada bidang pendidikan. Paling bisa diterima dan paling mudah dibentuk pola pikirnya adalah anak-anak yang masih berada di lingkungan sekolah. Mudahnya, jikalau kita hendak melihat bagaimana kemajuan perempuan di Indonesia maka lihatlah dari bagaimana sekolah membentuk anak-anak didiknya. Dari siapa gurunya, siapa kepala sekolahnya, siapa orangtuanya. Sekolah masih menjadi tempat yang cukup efektif untuk memberikan edukasi terhadap pengarusutamaan gender dan relasi yang setara. Termasuk contoh, di buku pelajaran ibu-ibu seolah menjadi sosok yang memasak atau mengurus anak saja. Jangan sampai orang tua di determinasikan seperti itu. Ibu selalu berada di dalam rumah dan bapak hanya bekerja. Pepatah menyampaikan, “Mengajari anak-anak seperti melukis di atas batu, sedangkan mengajari orang tua seperti melukis di atas air.” Selama anak-anak berada di sisi kita, kita bisa untuk mengajari, memilihkan bacaan-bacaan atau tontonan yang baik untuk mereka. Selagi sempat. Selagi kita masih bisa melukis di atas batu.

Referensi

Puspitarini, Diyah. “Menuju Satu Tahun Rahma.id : Kemajuan Pendidikan Perempuan”, YouTube., diunggah oleh Rahma.id, https://youtu.be/wPjQyQpjdz. Diakses pada 17 Juli 2022.