Perekonomian global tidak pernah luput dari permasalahan ekonomi seperti kesenjangan, ketidakstabilan keuangan, ketidakadilan sosial dan sebagainya. Dalam menghadapi berbagai permasalahan ekonomi tersebut, ekonomi Islam menawarkan pandangan serta gambaran yang positif untuk menangani atau mengantisipasi permasalahan tersebut. Buah pemikiran cendekiawan terdahulu serta para fuqaha memberikan alternatif yang berlandaskan pada prinsip Islam yang mengandung nilai-nilai keadilan, kesejahteraan umum, dan keberlanjutan. Sehingga hasil para pemikir ekonomi Islam memiliki relevansi yang besar dalam konteks ekonomi global saat ini.
Prinsip keadilan berperan dalam mengurangi permasalahan ekonomi seperti perihal keadilan dalam pendistribusian zakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana prinsip yang ditekankan oleh salah satu tokoh pemikir ekonomi Islam yaitu Abu Ubaid.
Abu Ubaid merupakan salah satu cendekiawan muslim yang ahli di bidang ekonomi Islam. Beliau menuangkan buah pemikirannya ke dalam sebuah kitab yang saat ini populer dikenal dengan kitab al-Amwal. Dalam kitab tersebut dapat kita ketahui bahwa dari berbagai pemikirannya Abu Ubaid selalu meletakkan dasar filosofi yang mendalam di setiap penjelasan mengenai seluk beluk permasalahan ekonomi. Hal ini menjadikan penjelasan tersebut mendapat acuan yang kokoh sesuai dengan tujuan setiap pemerintahan negara khususnya Indonesia. Untuk itu, perlu diketahui apa saja yang menjadi isi pembahasan kitab al-Amwal serta hasil pemikiran Abu Ubaid terkait permasalahan ekonomi.
Biografi Abu Ubaid
Abu Ubaid memiliki nama lengkap al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid al-Harawi al-Azadi al-Baghdadi. Ia lahir pada tahun 150 H di Kota Harrah, Khurasan sebelah barat laut Afghanistan. Selama hidupnya, beliau pernah menjabat menjadi seorang hakim di Tarsus dengan spesialisasi kasus yang ditanganinya yaitu tentang masalah tanah dan perpajakan. Atas kegigihan dan gairah keilmuan yang tinggi, beliau mencurahkan buah pemikirannya pada sebuah kitab yang kini populer disebut dengan kitab al-Amwal. Kitab al-Amwal ini disusun berlandaskan al-Qur’an, hadis, atsar, serta pendapat para ulama salaf pakar fiqh seperti An-Nakho’i, Al-Laits, Abu Hanifah, Imam Malik dan Al-Tsauri. Secara menyeluruh, kitab al-Amwal membahas sistem keuangan publik Islam, terutama dalam bagian administrasi negara.
Kitab al-Amwal
Dalam kitab al-Amwal mengenai pembahasan administrasi negara, beliau menitik beratkan perihal memberikan kewenangan penuh kepada khalifah untuk membuat atau memutuskan berbagai kebijakan selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan syar’i dan selalu mengutamakan kepentingan maupun kemaslahatan umat. Kitab al-Amwal jika kita lihat dari sisi filsuf hukum menunjukkan bahwa Abu Ubaid menekankan prinsip keadilan. Yang mana jika diimplementasikan akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Beliau memiliki pendekatan yang berimbang terhadap hak-hak individu, publik, dan negara. Jadi jika kepentingan individu berlawanan dengan kepentingan publik, maka beliau lebih berpihak kepada kepentingan publik.
Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid
Pemikiran populer Abu Ubaid mengenai ekonomi Islam dapat dikategorikan sebagai berikut:
1. Pendistribusian Zakat
Abu Ubaid menyatakan bahwa zakat tabungan dapat diberikan kepada negara ataupun langsung kepada penerimanya. Namun zakat komoditas, harus diberikan langsung kepada pemerintah dan jika tidak maka kewajiban agama tidak dianggap terpenuhi. Hal ini disebabkan Abu Ubaid menitikberatkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan hak khalifah ketika mengambil suatu kebijakan atau wewenangnya dalam memutuskan suatu perkara selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan kepentingan umat muslim.
Abu Ubaid juga menegaskan kepada petugas pengumpul kharaj, jizyah, ushr, atau zakat untuk tidak menyiksa masyarakatnya dan bagi masyarakat agar memenuhi kewajiban finansialnya secara teratur dan sepantasnya. Dengan kata lain, Abu Ubaid berusaha untuk menghentikan terjadinya diskriminasi atau favoritisme, penindasan dalam perpajakan serta upaya penghindaran pajak. Abu Ubaid mengadopsi kaidah fiqh “la yunharu taghayyiru al-fatwa bi taghayyuril azminati” atau yang berarti keberagaman aturan atau hukum karena perbedaan waktu atau periode tidak dapat dielakkan sehingga Abu Ubaid tidak merujuk pada tingkat kharaj yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Namun baginya keberagaman tersebut hanya sah apabila aturan atau hukum tersebut diputuskan melalui suatu ijtihad.
Abu Ubaid memiliki pendekatan yang mengklasifikasikan masyarakat menjadi 3 golongan atau kelompok sosio-ekonomi sebagai berikut: Kalangan kaya, yaitu terkena wajib zakat; Kalangan menengah, yaitu tidak wajib memberikan zakat dan tidak pula menerima zakat; Kalangan bawah, yaitu penerima zakat.
2. Dikotomi Kaum Badui dan Kaum Urban
Abu Ubaid memainkan peran keadilan pada tatanan administrasi negara dimana pada kasus kaum Badui (masyarakat desa) tidak mendapat bagian dari manfaat pendapatan fa’i seperti kaum Urban (masyarakat kota) disebabkan tidak adanya keikutsertaan mereka dalam melaksanakan kewajiban pemerintahan. Kaum Badui hanya dapat mengklaim sementara pendapatan fa’i ketika waktu tertentu saja. Sehingga, kaum urban memiliki kelebihan tertentu, seperti: Pertama, kaum urban dapat ikut serta mengelola pemerintahan yang berkaitan dengan administrasi negara. Kedua, menjaga dan memperkokoh persatuan dan kesatuan pertahanan sipil negara melalui pengorbanan jiwa dan raga bahkan harta mereka sekalipun. Ketiga, menyelenggarakan sistem pendidikan al-Qur’an dan sunnah serta menyebarkan keunggulan kualitas isinya. Keempat, mengedepankan nilai partisipasi demi terwujudnya keselarasan sosial melalui pemberlakuan hudud. Kelima, menjadi suri teladan dalam hal universalisme umat melalui pelaksanaan sholat Jum’at dan sholat Ied.
3. Fungsi Uang
Abu Ubaid menyatakan bahwa terdapat dua fungsi uang yaitu sebagai standar dari nilai (standard of exchange value) dan uang sebagai media pertukaran
(medium of exchange). Oleh karenanya, Abu Ubaid mendukung teori ekonomi tentang kedudukan uang logam yang merujuk kepada nilai emas dan perak yang telah menjadi ketentuan umum dengan komoditas yang lain. Selain itu, Abu Ubaid juga secara tidak langsung mengakui adanya fungsi uang sebagai penyimpan nilai (store of value) ketika adanya wajib zakat pada jumlah tabungan minimal.
4. Kepemilikan Kebijakan Pertanian
Abu Ubaid mengakui dengan penting keberadaan untuk kepemilikan individu maupun kepemilikan umum. Pendapat Abu Ubaid mengenai hubungan antar kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian yaitu:
a. Iqtha’, yaitu lahan yang diamanahkan oleh kepala negara untuk dikuasai serta dikelola masyarakat dengan mengindahkan kepemilikan masyarakat yang lain. Kebijakannya ialah mengambil kembali tanah yang diberikan akibat ditinggalkan pemiliknya.
b. Ihya al-Mawat, yaitu mengembalikan fungsi tanah yang tidak dikelola, tidak diberikan pengairan, dan tidak menghasilkan manfaat. Maka dari itu, negara
diperbolehkan mengambil alih tanah tersebut dengan tujuan agar dapat digunakan untuk kepentingan umum dalam rangka memberikan kemaslahatan masyarakat.
c. Hima (perlindungan), yaitu lahan kosong yang digunakan untuk tempat menggembala ternak dan dilindungi oleh negara serta digunakan untuk
kemaslahatan masyarakat.
5. Ekspor dan Impor
Abu Ubaid membagi perihal ekspor dan impor ke dalam 3 bagian yaitu:
– Tidak ada nol tarif pada perdagangan Internasional. Hal ini didukung oleh surat-surat pada masa Rasulullah Saw. yang pernah dikirim kepada penduduk penjuru negeri seperti Tsaqif, Bahrain, Dawmatul Jandal, dan lainnya yang telah memeluk Islam. Surat tersebut berisi “Binatang ternak dan barang dagang impor mereka tidak boleh diambil cukai atasnya”.
– Cukai bahan makanan pokok. Abu Ubaid menyatakan bahwa cukai minyak dan gandum yaitu sebesar 5% sehingga barang impor berupa makanan banyak tersedia di Madinah dimana sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan.
– Batas tertentu untuk cukai. Abu Ubaid menyatakan bahwa tidak semua barang dagangan dipungut cukai. Terdapat batasan tertentu yang dimana jika kurang maka cukai tidak dipungut melainkan dicatat. Apabila sudah memenuhi batasan tersebut, maka barang dagangan harus dikenakan cukai.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa Abu Ubaid sangat mengedepankan prinsip keadilan. Beliau sangat memperhatikan kemaslahatan serta kesejahteraan umat sehingga dapat tercipta keselarasan sosial. Beliau juga mengakui adanya otoritas pemimpin dengan memberikan kewenangan penuh pada khalifah untuk membuat kebijakan selama kebijakan tersebut tidak menyimpang dari prinsip Islam.
Dari beberapa hasil pemikiran Abu Ubaid tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki permasalahan ekonomi yang terjadi sehingga nantinya dapat tercipta keadilan sosial dan keselarasan kesejahteraan umat. Tentunya, hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua khususnya sebagai warga negara Indonesia baik pemerintah maupun masyarakat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil serta keselarasan sosial. Tidak lupa juga, untuk mewujudkan cita-cita negara sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.
