Pedagogi : Pendekatan Menolak Normalisasi Korupsi yang Sistematis

Pada proses pembentukan karakter untuk mewujudkan pribadi yang memiliki integritas, tidak lepas dari pengaruh pendidikan seorang anak. Wujud dari sikap dan perilaku merupakan proses akumulasi dari intervensi perbuatan dan perkataan yang anak lihat sejak ia lahir di dunia ini. Baik dari keluarga, lingkungan sekitar, dan tentu saja sekolah. Selain faktor internal, faktor eksternal juga memiliki peran yang sangat besar bagi

Pengaruh Pedagogi pada Negara yang memiliki Bonus Demografi.

Definisi pedagogi sendiri telah tertuang dalam undang-undang No.14 tahun 2005 guru dan dosen tentang “kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik”. Sedangkan Menurut Payong (2011, hlm. 28-20) pedagogi berarti segala usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk membimbing anak muda menjadi manusia yang dewasa dan matang. Terlepas dari pengertian tersebut yang menjadi titik poinnya adalah proses seperti apa untuk menciptakan seorang anak didik yang bermoral, dan berintegritas sesuai pada core value Indonesia yaitu Pancasila.

Mengingat pada tahun 2020-2030 Indonesia mendapatkan bonus demografi (demografic deviden). Bonus Demografi adalah bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya (Tutut Chusniyah,2015). Sehingga pendidikan tentu memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan suatu generasi. Generasi seperti apa yang akan melanjutkan estafet manusia di muka bumi ini. Bagaimana dengan tujuan penciptaan manusia yaitu pada amanah untuk menjadi khalifah.

Manusia sebagai Hamba dan Khalifah Allah (Wakil-Nya) di Muka Bumi

Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, tentang Tuhan yang mengutus umat-Nya di muka bumi ini tuk menjadi wakil-Nya. Manusia memiliki sebuah otak untuk berpikir dan hati untuk memiliki empati dan merasakan apa yang ada di sekitar dan melaksanakan kewajiban untuk taat kepada perintah Tuhan. Penciptaan manusia untuk menjadi hamba dan wakil-Nya di muka bumi. Begitulah akhirnya tercipta makhluk berupa manusia.

Tentu menjadi wakil Tuhan tidak serta merta dapat dilakukan oleh setiap orang. Namun pada dasarnya manusia dapat melakukan untuk dirisendiri terlebih dahulu. Berlaku baik atas diri sendiri kemudian pada sekelilingnya baik keluarga teman dan lingkungan sekitar. Hingga menjadi suatu pemimpin yang memiliki wewenang dalam memutuskan suatu keputusan yang nantinya masayarakat sekitar akan mengikutinya.

Di Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, sehingga tergolong negara hukum. Dalam proses pemilihan pemimpin rakyatnya, akan ada perwakilan dari sebuah partai yang dipilih untuk menjadi pimpinan suatu lembaga baik pada tingkat daerah hingga negara. Lalu muncullah beberapa pertanyaan seperti bagaimana proses tersebut berlangsung; apakah sudah sesuai dengan peraturan atau UU Pemilu yang berlaku; atau adakah hal yang tidak sepatutnya terjadi tetapi tetap terjadi dan berujung pada normalisasi.

Wujud Tindakan Kriminalitas Berupa Korupsi yang Sudah Dinormalisasi

Tindakan kriminalitas seperti itu adalah normalisasi korupsi yang sudah tersistem dengan baik; bahkan menjadi budaya di setiap kepengurusan pada suatu organisasi. Hingga munculnya indikasi terjadinya nepotisme menjadi salah satu wujud pemertahanan regenerasi dalam melanjutkan sistem yang sudah ada oleh pendahulu. Lembaga pendidikan yang pada faktanya menjadi tempat sandaran, dan rujukan pertama dengan memiliki pengaruh yang besar terhadap tumbuh kembang seorang anak, jangan sampai fungsi pendidikan terdikotomi sehingga menciptakan ketidakpercayaan pada suatu lembaga pendidikan.  

Korupsi yang sistematis merupakan wujud dari budaya yang sudah tertanam di suatu tempat dan bahkan benar secara legal oleh pelaku tindakan tersebut. Petty corruption atau korupsi dalam jumlah kecil menjadi salah satu wujud dari kegiatan yang seringkali ditemui oleh beberapa dari kita dalam proses administrasi; seperti pembuatan anggaran pada proposal yang tidak sesuai pada implementasi keuangan. Melebihkan anggaran pada proses pengajuan laporan agar dengan cepat mendapat persetujuan juga merupakan bentuk dari petty corruption.

Gambaran kecil tersebut merupakan tindakan yang diremehkan; namun dari yang hal terkecil itulah kita dapat membayangkan gambaran korupsi yang lebih besar dengan skala yang lebih besar pula. Jika kita mengintip data dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (Databoks, 18/08/21); menunjukkan 53% masyarakat menilai korupsi di Indonesia semakin banyak dari tahun ke tahun.

Negara dengan Sistem Demokrasi apakah menjadi Sistem yang Paling tepat

Korupsi membuat seseorang bertanya-tanya terkait ketepatan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Di mana setiap orang berhak bersuara dan berhak memilih atas dasar kesadaran dan rasional sesuai pada hati dan juga pikiran. Namun pada praktiknya, sangat sulit menggambarkan dengan baik proses demokrasi itu sendiri. Di mana dalam proses pemilu tidak luput dari pendanaan yang cukup besar.

Padahal ada ketentuan pidana mengenai politik uang dalam pasal 187A ayat (1); bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu diancam paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Politik uang kemudian menjadi hal yang lumrah bagi sebagian masyarakat di Indonesia dengan menyimpulkan anggapan hadiah dan pemberian yang cuma-cuma. Dan tentu wujud dari praktiknya sudah melalui sistem yang sangat rapi sehingga sukar menacari pelakunya. Dengan asumsi, penyebar uang politik bukanlah orang yang terdata dalam tim sukses pada proses pelaksanaan pemilu itu; tapi warga lain yang dapat membagikan ke sebagian orang yang ada di lingkungannya.

Tindakan Etis bukan atas Dasar Aturan dan Tindakan

Menciptakan manusia yang berintegritas memiliki proses yang panjang. Semua pihak harus terlibat dalam mendukung proses pembentukan seorang anak yang berintegritas dan bermoral. Guru sebagai pendidik, orang tua sebagai pendidik, dosen sebagai pendidik, hingga diri sendiri sebagai pendidik. Jika Rahmania terlahir sebagai manusia yang memiliki otak setidaknya didik diri sendiri sebelum mendidik orang lain.

Untuk menciptakan rasa disiplin dalam diri, mulailah dari melakukan hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya. Pendidikan yang bersumber pada akhlak akan melahirkan rasa disiplin. Karena pada faktanya, banyak manusia pintar otaknya tetapi minus akhlaknya. Inilah yang harus pendidik perhatikan dalam membentuk karakter seorang anak. Sedangkan sebaik-baik orang yang berilmu adalah yang memiliki akhlak yang baik, sebab tanpa akhlak ilmu yang didapatkan tidak memiliki faedah. “Ushikum wa nafsi bi taqwallah.”