Harapan untuk Kawasan Pesisir Pantai

Aktivitas ekonomi manusia dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya seringkali melanggar hak kawasan pesisir pantai. Padahal kawasan ini merupakan penunjang keanekaragaman hayati serta keberlangsungan hidup manusia di bumi. Kebutuhan kawasan lindung sebagai penyangga kegiatan ekonomi manusia harus mengorbankan keberlangsungan biota laut. Alih-alih memperbaiki pesisir yang rusak, sedangkan yang sudah terlanjur rusak mustahil dapat pulih kembali.

Senyampang tingkat kepedulian masyarakat terhadap kawasan pesisir pantai terus-terus menurun; sehingga sulit mendudukkan fungsi pesisir pantai pada porsi yang semestinya. Peningkatan kegiatan ekonomi manusia semakin tinggi memerlukan kawasan lindung dengan meniadakan fungsi pesisir pantai sebagai penyangga kehidupan hayati. Ibaratkan perang, selain kita fokus strategi menyerang lawan, dan kita juga berhadap-hadapan dengan bala tentara kita sendiri. 

Kawasan pesisir pantai merupakan ekosistem biota laut paling lengkap di muka bumi. Di dalamnya terkandung berjuta-juta terumbu karang, rumput laut, padang lamun, tumbuhan bakau, rawa asin, serta lokasi persinggahan air pasang dan surut. Hamparan laut yang terhubung satu dengan lainnya, terkadang menjadi tujuan perpindahan spesies hewan untuk berkembang biak, mencari makan, dan bahkan sebagai tempat persembunyian kapal dari ancaman badai.

Sebagian besar laut memiliki anak laut (sungai). Secara alamiah, sungai-sungai tersebut akan bermuara di pantai yang sekaligus membentuk ekosistem yang menghubungkan nutrient dari hutan bakau ke laut atau sebaliknya. Kawasan pesisir, seringkali manusia manfaatkansebagai tempat pengumpulan kapal-kapal ikan sebelum mencari ikan, dan kondisi ini berdampak pertumbuhan kampung nelayan di sekitarnya. Laut lokasi pertama yang terdampak perubahan iklim, sehingga keberadaan pesisir sebagai penyimpan cadangan karbon sangat penting.

***

Ketika beragam manfaat kawasan pesisir pantai dalam menjaga kesinambungan ekosistem hayati laut, harus punah oleh kepentingan eksplorasi. Kita bisa menyaksikan sendiri beragam kerusakan; seperti penangkapan ikan secara serampangan, penggunaan bahan kimia di laut secara berlebihan, eksplorasi pesisir pantai tidak terkendali, pengiriman barang melalui jalur laut, pengasaman laut, dan semua jenis perusakan di laut. Adapun perusakan dari darat, penimbunan lahan pengerukan tidak sesuai ketentuan, pembangunan infrastruktur darat tanpa Amdal, serta praktek-praktek membuang sampah darat ke laut, dsb.

Hingga saat ini, penilaian wilayah pesisir pada umumnya hanya berfokus pada satu segmen, daratan saja atau lautan saja. Karena sistemnya segmented, sudah pasti kita tidak bisa mendapatkan hasil penilaian secara terintegrasi. Untuk itu, sebaiknya perlu lakukan langkah-langkah penyelamatan sesegera mungkin namun tetap terukur dan sistematis.

Isu lingkungan termasuk agenda internasional, beberapa organisasi pecinta lingkungan melakukan penelitian terkait isu ini, baik secara mandiri maupun biaya perusahaan. Salah satunya, komunitas peneliti dari University of Queenlands Australia, memetakan dampak darat dan laut akibat ulah manusia. Penelitian tersebut mengambil data tahun 2013 dengan melakukan pengukuran spektrum tekanan manusia di seluruh pesisir pantai bumi untuk mengenali kawasan yang rusak parah maupun belum terdampak.

Setelah berbulan-bulan penelitian berlangsung, menghasilkan kesimpulan yang sangat mengagetkan semua pihak. Delapan puluh empat prosen (84%) wilayah pesisir di dunia telah rusak dan sulit pulih kembali, dan hanya enam belas prosen (16%) kawasan yang belum terdampak. Ironinya, kawasan pesisir di Indonesia termasuk ada yang di 84% meskipun juga ada yang di 16%.

Sebagai praktisi di bidang kepelabuhanan, kawasan pesisir pelabuhan direncanakan mengembangkan potensi industri. Di antaranya, industri pengolahan ikan, industri kimia, industri pengolahan kayu, industri perbaikan kapal, industri makanan, industri bordir, dan mebel. Hal ini senada dengan rencana tata ruang wilayah kota setempat.

***

Pelabuhan, sebelum mewujudkan potensi-potensi tersebut tetap meperhitungkan aspek keselamatan lingkungan sebagai prasyarat utamanya. Beberapa hal yaitu, penghijauan lingkungan area pelabuhan, pengelolaan sampah domestik, penanggulangan kebakaran, penanganan air limbah, penanganan limbah B3, serta sistem tanggap darurat. Kemudian tim independen melakukan pemantauan dan pengukuran secara rutin 6 (enam) bulan sekali.     

Pengendalian pemakaian air bawah tanah (ABT) yang secara bertahap dialihkan ke sumber air bersih lainnya. Hal ini dilakukan untuk mepertahankan ketersediaan air dalam waktu panjang, dan pada akhirnya diharapkan dapat menghambat penurunan tanah pelabuhan. Pelarangan perbaikan kapal di pelabuhan yang berpotensi menimbulkan kebakaran dan terjadinya pencemaran laut akibat tumpahan minyak.

Kebijakan Program Nasional perlu didorong secara terus-menerus agar wilayah-wilayah pertemuan daratan dan lautan dapat dikelola secara efektif. Kondisi wilayah pesisir sudah sedemikian parah dan meluas. Sebab, tanpa perubahan mendesak, implikasi terhadap keanekaragaman hayati dan masyarakat pesisir akan semakin memburuk.

Sebagai penutup, untuk mengawal gerakan global selain yang disampaikan sebelumnya, pergerakan wilayah pesisir dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Penambahan kawasan lindung dengan sumber daya memadai, mengurangi alih fungsi lahan untuk mencegah limpasan polusi ke kawasan pesisir, serta penanganan geopolitik dan sosial ekonomi yang berdampak pada kerusakan lingkungan pesisir.