Cabut Subsidi BBM, Presiden Jahat pada Emak-Emak

Perempuan pantas berada di semua tempat di mana keputusan dibuat. Mereka seharusnya tidak menjadi pengecualian.

RUTH BADER GINSBURG.

Pemerintah mengumumkan secara resmi kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) atau mencabut BBM bersubsidi pada Sabtu 3/09 2022. Alasan presiden, karena anggaran subsidi BBM terus membengkak setiap tahun dan menganggap bahwa 70% subsidi BBM tidak tepat sasaran. Setiap kenaikan BBM terjadi, yang menjadi alasan pemerintah selalu menyangkut beban subsidi yang sangat besar; sehingga sudah saatnya subsidi dibatasi dan selanjutnya dialihkan ke sektor lain. Untuk itu harga BBM harus dinaikan agar beban anggaran negara dapat berkurang.

Pemerintah sebagaimana telah diumumkan kalau tidak lagi mampu menahan kenaikan harga BBM subsidi pun non-subsidi. Akhirnya pilihan terakhir yang dimiliki pemerintah adalah menaikkan harga BBM dan mengalihkan subsidi menjadi bantuan tunai BBM. Menurut Martinez Javier, sejatinya subsidi adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan. Subsidi, karenanya, berfungsi sebagai alat koreksi terhadap ketidaksempurnaan pasar atau market imperfections. Karena itu subsidi dapat menjadi stimulus produksi, sekaligus juga menjamin terwujudnya proses konsumsi.

Subsidi BBM termasuk ke dalam belanja subsidi energi, besarnya subsidi BBM sangat dipengaruhi oleh perkembangan berbagai faktor eksternal; terutama harga minyak mentah di pasar dunia, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kenaikan harga minyak dunia dan merosotnya nilai tukar Rupiah akan mendorong meningkatnya harga keekonomian BBM; yang tentu berimbas terhadap besarnya subsidi yang harus ditanggung.

Jokowi mengungkapkan, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun. Angka ini diprediksi masih akan terus mengalami kenaikan; dengan rincian yang disebutkan oleh bendahara keuangan Sri Mulyani yaitu kenaikan subsidi untuk BBM dan LPG dari Rp77,5 triliun ke Rp149,4 triliun; serta untuk listrik dari Rp56,5 triliun naik ke Rp59,6 triliun. Kemudian, kompensasi untuk BBM dari Rp18,5 triliun menjadi Rp252,5 triliun dan kompensasi untuk listrik dari semula Rp0 menjadi Rp41 triliun.

Kenaikan harga jual BBM bersubsidi ini akan berdampak luas terhadap masyarakat; dengan demikian maka pemerintah membuat kebijakan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT); bantuan tunai BBM dialokasikan sebesar Rp 12,4 triliun untuk 20,65 juta keluarga yang kurang mampu yang akan disalurkan secara bertahap empat bulan; juga dialokasikan anggaran sebesar Rp 9,6 T untuk 16 juta pekerjaan dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp 600.000.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp 2,17 T untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan. Total dari alokasi bantuan tunai BBM tersebut adalah Rp 24,7 triliun. Angka tersebut tentu sangat jauh timpang dibandingkan subsidi BBM yang di klaim pemerintah salah sasaran. Pertanyaan kemudian adalah, apakah dengan kebijakan tersebut persoalan yang ditimbulkan dengan naiknya harga BBM akan selesai; tentu tidak sesederhana konfrensi pers pemerintah.

Siap atau tidak siap, masyarakat harus siap sedia berhadapan dengan dampak yang ditimbulkan; yaitu inflasi karena kenaikan harga-harga bahan pokok dan yang lainnya. Inflasi yang ditimbulkan dari sisi suplai karena bertambahnya biaya produksi, tidak disebabkan oleh naiknya permintaan konsumsi. Karena dari sisi permintaan, daya beli masyarakat belum pulih sejak pandemic melanda. BLT yang dikuucurkan pemerintah tidak sanggup mencegah inflasi harga-harga di pasaran yang bahkan mengalami kenaikan sebelum pengumuman resmi kenaikan BBM oleh pemerintah. Yang terjadi kemudian adalah masyarakat yang menerima BLT BBM mungkin mampu membeli BBM tetapi tidak untuk membeli bahan pokok yang harganya naik; apalagi yang mendapatkan BLT BBM hanya sekian persen dari masyarakat yang terdampak.

Kenaikan harga BBM berefek domino pada komoditas lainnya, sebagaimana disebutkan di atas; salah satu yang paling merasakan dampaknya adalah perempuan atau emak-emak. Dibanding lelaki, perempuan yang paling merasakan dampak kenaikan BBM, Pasalnya adalah karena perempuan berhadap-hadapan langsung dengan persoalan kebutuhan pokok itu. Konstruksi sosial yang patriarkis, yang menempatkan perempuan sebagai pengurus rumah tangga, membuat perempuan merasakan langsung gejolak harga sembako. Tidak sampai di situ, tekanan psikis berlibat ganda pada perempuan, dalam situasi ini potensi kekerasan rumah tangga akan meningkat dengan perempuan sebagai korban; karena tekanan yang dihadapi laki-laki akibat kenaikan BBM bisa saja dilampiaskan dalam rumah tangga.

Dalam keadaan seperti ini, para emak-emak perlu mengingat beberapa momentum penting, beberapa revolusi social yang pernah terjadi perempuanlah yang menjadi pemantik revolusi tersebut; revolusi sosial paling dikenang di awal abad ke-20 adalah Revolusi Rusia 1917, revolusi itu pecah bersamaan dengan peringatan Hari Perempuan Sedunia. Perang dan kelangkaan roti menyebabkan jutaan rakyat miskin mengalami kelaparan mereka mengusung roti dan perdamaian sebagai gerakan perjuangan. Di waktu yang lebih jauh Revolusi Perancis 1789 juga dipicu oleh masalah monarki absolut dan kelangkaan roti. Masyarakat miskin, yaitu pekerja dan petani, melahirkan apa yang disebut “perang tepung”. Kedua revolusi ini disebabkan kelangkaan kebutuhan pokok, dan perempuan mengambil garis terdepan.

Di Indonesia sendiri gerakan perempuan bukan sesuatu yang baru, sejarah panjang bangsa ini perempuan selalu memberikan peran yang strategis; dalam beberapa tahun terakhir ada gerakan emak-emak yang sangat populer; belakangan politik emak-emak banyak mendapat perhatian publik. Emak-emak yang umumnya dipandang tidak begitu peduli dengan kebijakan-kebijakan politik, justru aktif melancarkan aksi politiknya. Emak-emak yang sering mengidentifikasi diri sebagai BEM (Barisan Emak-Emak Militan) bahkan beberapa kali melakukan demonstrasi terkait dengan harga kebutuhan bahan pokok.

Dicabutnya subsidi BBM mengindikasikan pemerintah tidak peduli terhadap kehidupan emak-emak; alasan apapun yang disampaikan oleh pemerintah soal pencabutan subsidi BBM tidak akan mengurangi resiko yang akan dihadapi emak-emak. Rasionalisasi kebijakan itu tidak dapat menghentikan gerakan emak-emak, gerakan yang tulus dan murni. Jika pemerintah tidak ingin berhadapan dengan emak-emak sebaiknya batalkan kenaikan BBM dengan tetap melakukan subsidi dan mengatur jalur distribusi sehingga tepat sasaran, presiden memiliki banyak pilihan untuk mengurangi beban keuangan negara; seperti mengurangi alokasi anggaran-anggaran proyek yang bukan prioritas atau menunda belanja pemerintah. Termasuk menghentikan ambisi membangun IKN baru yang sudah pasti tidak akan berdampak bagi kehidupan mayoritas emak-emak.

Karena naiknya harga BBM jelas akan menambah kelompok masyarakat miskin, dan itu berbahaya bagi kelangsungan kekuasaan, emak-emak akan membangun koalisi dengan mahasiswa dan buruh; apabila gerakan itu terkosolidasi dengan baik, peringatan bagi kekuasaaan bahaya besar mengancam, Social Unrest !!!

Kita membutuhkan wanita di mana saja, termasuk di tingkat paling atas untuk mengubah dinamika, membentuk dialog, serta memastikan bahwa semua suara wanita didengar dan diperhatikan. Bukan untuk dilewati dan diabaikan.

SHERYL SANDBERG­