Bangun Gerak Fitrah Partai Politik Santri

Keterkaitan antara pesantren dengan politik dapat dipahami dengan melihat kedudukan pesantren sebagai ‘’trustee’’ masyarakat santri. Di mana para santri ini mengharapkan bimbingan kultural, khususnya dalam hubungannya dengan agama Islam.

Pesantren memiliki peranan dalam mendefinisikan situasi umat Islam. Pendefinisian itu menghasilkan suatu pandangan politik tertentu. Maka wajar, jika pesantren merupakan salah satu tempat dilahirkanya suatu aliran politik tertentu di Indonesia dengan pembelaan yang jelas atas penilaian-penilaian tertentu, baik yang positif maupun yang negatif.

…

Dalam aliran pemikiran Islam, pandangan ini pada umumnya terbagi menjadi beberapa kelompok. Dua di antaranya yang terkenal, yakni kelompok tradisionalis dan kelompok modernis. Kelompok tradisionalis meyakini tradisi sebagai sesuatu yang “kaffah” yang tak perlu dirubah. Mereka memandang bahwa Islam memiliki peninggalan yang subur dan perlu terus dilestarikan.

Di Indonesia, kelompok tradisionalis pada umumnya merujuk kepada madzhab Islam yang menjalankan ritual dan ajaran lama. Sebagai organisasi terbesar Nahdatul Ulama kerap ditunjuk kelompok tradisionalis di Indonesia.

Di sisi lain, kelompok modernis memandang bahwa Islam adalah agama fleksibel terhadap perubahan. Kelompok modernis meyakini dunia modern bukanlah suatu ancaman. Modernisme adalah proses hasil manusia yang harus diterima dengan sikap terbuka.

Di dalam buku Deliar Noer, The Modernist Muslim Movement In Indonesia, gerakan kelompok modernis di negeri kita banyak dipengaruhi oleh tokoh seperti Muhammad Abduh, Al Afghani dan Rashid Ridha. Kelompok modernis mempercayai kemajuan Islam terletak pada kemampuannya beradaptasi dengan perubahan-perubahan dunia.

Founding Father seperti A. Hassan, Natsir, Buya Hamka dan Agus Salim memandang kejayaan peradaban Islam silam bertumpu pada rasionalitas dan ilmu pengetahuan. Kelompok modernis terkenal di Indonesia sampai saat ini masih bertumpu pada Persis dan Muhammadiyah.

…

Secara politik, pada rezim orde lama, kaum modernis banyak bergabung bersama partai Masyumi. Masyumi merupakan partai Islam yang mewadahi aspirasi kalangan Islam, termasuk kelompok tradisionalis seperti NU. Namun, pada tahun 1952 NU memutuskan berpisah dan pergi dari Masyumi membuat partai politiknya sendiri. Kepergian NU dari Masyumi menjadi terlihat jelas jurang dikotomi kelompok modernis dan tradisionalis.

Pada masa Orde baru peralihan dari Presiden Soekarno menuju presiden Soeharto, telah banyak melahirkan perubahan dari segmentasi kebijakan pemerintah termasuk soal partai politik. Pada tahun 1973 terjadi pengelompokan partai besar-besaran. Di antaranya partai Islam yang terdiri dari: Partai Persatuan Pembangunan terdiri dari Nahdatul Ulama (NU); Partai Muslimin Indonesia (Parmusi); Persatuan Tarbiyah Indoesia (Perti); dan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII).

Dan bukan paprtai Islam terdiri dari: Partai Golongan Karya; Partai Demokrasi Indonesia (PDI); terdiri dari Partai Nasional Indonesia (PNI); Partai Kristen Indonesia (Parkindo); Partai Katholik; dan Partai Murba. Dampak dari ini sebagian kaum modernis dan tradisionalis satu selimut kembali di partai Partai Persatuan Pembangunan.

Memasuki era reformasi partai politik kembali subur, Habibie melakukan manufer kebijakan perubahan politik secara signifikan. UU nomor 9/1998 tentang menyampaikan pendapat di Muka Umum; UU nomor 2/1999 tentang Partai Politik menggantikan UU Nomor 3/1975 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3/1985 dan tentang Partai Politik dan Golkar, UU Nomor 3/1999. Dengan adanya undang-undang ini kaum modernis kembali pisah membuat gerakan parpol sendiri.

…

Seperti yang telah disebutkan di atas, pesantren memiliki peranan besar dalam politik. Sejak era reformasi yang ditandai keterbukaan sistem politik dan demokratisasi, sikap politik kaum santri baik dari tradisionalis dan modernis dirasakan semakin menonjol. Meski secara sejarah, fungsi pertama pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Namun demikian, tidak sedikit pesantren melibatkan diri dalam politik.

Tingkat keterlibatan ini bisa dirasakan ketika Pemilihan kepala daerah, Pilpres dan momen-momen politik lainya. Tidak sedikit Kiai dan terlibat masuk menjadi aktor kebijakan dengan semangat membawa perubahan. Sebagai pemimpin keagamaan, sosok kiai dilihat sebagai orang yang bersih dan kepentingan (free from value) terutama dari hal-hal materi, menjadi teladan dalam tindakan dan perilakunya di mata umat serta diyakini sebagai penerus ajaran nabi.

Proses keterlibatan pesantren dalam politik merujuk pada buku The Struggle Of Islam In Modern Indonesia, mengatakan bahwa ketertarikan umat Islam kepada partai politik; bukan saja disebabkan oleh kemampuan partai politik memperjuangkan dan membela kepentingan Islam, tetapi karena adanya tipologi umat Islam dalam memandang relasi politik dengan agama Islam. Salah satunya tipologi idealogis. Umat Islam memposisikan berpolitik sama dengan beragama Islam.

Menurut Miriam Budiharjo, partai politik sendiri merupakan suatu kelompok terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebutkan kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya Sudah saatnya partai berlatar pendiri santri dan kyai, untuk meluruskan kembali kiblat pergerakanya. Baik dari kalangan tradisionalis dan modernis segera menyadari bahwa partai politik sejatinya penyambung aspirasi umat. Mendulang suara dari umat, tapi berpihak kepada kepentingan oligarki sama