Tanggung Jawab Negara, Solusi untuk Kesejahteraan Masyarakat
Tanggung jawab atau fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi tersebut antara lain berkenaan dengan; pertama, penyediaan akan terlaksananya jaminan sosial dalam masyarakat; kedua, berkenaan dengan tercapainya keseimbangan sosial dan ketiga, terkait adannya intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi. Pemikiran al-Sadr tentang perlunya campur tangan negara dalam arusan ekonomi merupakan pendapat mayoritas ulama Islam.
Pemikiran Baqir Al-Sadr jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat saat ini dengan adanya virus Covid-19 yaitu karena adanya pademi Covid-19 seluruh masyarakat harus dikarantina; pemerintah harus bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakatnya dari penyakit menular ini. Serta pemerintah harus bertanggungjawab terhadap ketersediaan bahan pokok yang diperlukan dalam masa karantina tersebut. Pemikiran Baqir Al Sadr ini sangat tepat jika dikaitkan dengan keadaan Indonesia, yaitu tentang tanggung jawab negara dalam bidang ekonomi.
Bukan berarti saat ini negara tidak punya tanggung jawab; justru saat ini negara punya tanggung jawab yang besar terhadap masyarakatnya dengan adanya pandemi Covid-19 ini . Negara harus melindungi kesehatan masyarakatnya dari penyakit menular ini dan memenuhi semua yang dibutuhkan; contohnya seperti bahan pokok makanan, fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya.
Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah Tanggung Jawab Negara,
Dijelaskan pada Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dalam penanganan Covid-19 ini tentu saja masyarakat berhak mendapatkan sebuah perlindungan dalam berbagai aspek; yakni perlindungan untuk tidak terjangkit wabah tersebut.
Misalnya saja seperti petugas kesehatan yang telah berjuang untuk merawat masyarakat yang bahkan rawan terkena penyakit tersebut; maka dari itu sangat dibutuhkan peran pemerintah seperti halnya tentang pengadaan APD untuk tetap menjaga keselamatan para petugas medis. Dan adanya perhatian pula dalam hal ekonomi sangat dibutuhkan karena saat ini banyak warga yang terdampak perekonomiannya. Untuk terus bertahan seperti memenuhi kebutuhan hidup yang layak, maka di sini peran pemerintah juga diperlukan.
Dalam teori tanggung jawab negara (mas’uliyah ad-daulah) al-Sadr menyatakan bahwa hukum Islam menugaskan negara untuk menjamin kebutuhan seluruh individu. Teori ini memiliki tiga konsep dasar. Salah satunya adalah konsep jaminan sosial (adh-dhaman al-ijtima’i). Konsep ini menyebutkan bahwa negara berkewajiban menyediakan jaminan sosial untuk memelihara standar hidup seluruh individu dan masyarakat.
Dalam menunaikan kewajiban ini, negara melakukannya dalam dua bentuk:
- Menyediakan kesempatan yang luas kepada setiap individu untuk melakukan aktivitas produktif (an-nisyath ál-iqtishadi al-mutsmir) sehingga dirinya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil kerja tersebut.
- Menyediakan bantuan tunai (tahi’ah al-mal al-kafi); ketika seoang individu tidak mampu melakukan aktivitas produktif (kerja) dalam memenuhi kebutuhannya sendiri; atau ketika terjadi keadaan khusus sehingga negara tidak bisa menyediakan lapangan kerja kepadanya.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 menempatkan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama. Upaya pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah memutus penyebaran virus agar masyarakat tidak terinfeksi. Bila prioritas utama telah tercapai, maka tugas selanjutnya adalah membangun mekanisme untuk melacak masyarakat yang berpotensi terpapar melalui pelaksanaan tes Covid-19 secara masif. Wapres Ma’ruf menambahkan, pemerintah juga berupaya melaksanakan sejumlah program jaring pengaman sosial untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak. Seperti, refocusing kegiatan dan realokasi anggaran pendapatan dan belanja negara. (merdeka.com, 4 juni 2020)
Langkah yang sudah dilakukan pemerintah sesuai dengan pemikiran Baqir Al Sadr tentang tanggung jawab negara, terkait dengan konsep jaminan sosial sudah dilakukan peningkatan dan perluasan kartu sembako penambahan dan fleksibilitas kartu prakerja serta BLT (Bantuan langsung tunai) jadi pemerintah telah melakukan beberapa usaha, beberapa kebijakan untuk perduli kepada masyarakatnya.
Untuk diketahui, pemegang kartu prakerja akan diberikan intensif 600 ribu selama 3 bulan. Sementara Bansos Tunai, yang belum terdata sebagai penerima bantuan reguler, juga akan diberikan 600 ribu selama 3 bulan. Kemudian ada juga Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa. Bantuan ini dianggarkan dari dana desa sebesar 25 persen hingga 38 persen. Dibagikan kepada masyarakat terdampak Covid-19, yang bukan penerima bantuan reguler atau bantuan lainnya. Sementara Bansos Pemprov dan Pemkab/Pemkot sendiri adalah untuk menanggulangi kebutuhan pokok warga yang dinilai sangat rentan selama pandemi Virus Corona berlangsung. (MC diskominfotikprovbkl)
