Keputusan untuk menikah, seringkali tidak berangkat pada kesadaran penuh atas kesiapan diri dari para pelakunya. Pernyataan ini tentu tidak mengada-ada. Sebab, tidak sedikit faktor di luar diri seseorang yang kadang kala lebih dominan dalam melahirkan keputusan untuk menikah. Apalagi secara faktual kita temukan di beberapa daerah di Indonesia. Anak-anak muda terutama perempuan, kerap kali terjebak oleh tradisi masyarakat setempat yang menghendaki mereka untuk segera menikah di usia yang cenderung sangat belia.
Rembang, Probolinggo sampai Ogan Komering Ilir di Sumatera Selatan adalah di antara beberapa daerah yang sebagian masyarakatnya (setidaknya menurut data yang ada) pernah memiliki tradisi menikahkan anak di bawah usia. Pada kurun umur selepas SMP dan SMA atau bahkan lebih muda lagi, perempuan ‘didorong’ lingkungan dan keluarganya untuk sesegera mungkin menikah demi menghindari stigma sebagai perawan tua. Di sebagian wilayah di Madura bahkan, perempuan telah dijodohkan dan dinikahkan sejak masih usia anak-anak. Masyarakat meyakini hal itu dapat memproteksi mereka dari pergaulan yang menyimpang di kemudian hari.
Hal yang demikian sejatinya telah melimitasi bahkan punya kecenderungan membonsai peran dan hak anak, terutama perempuan sejak dini. Terdapat anggapan bahwa perempuan tidak lagi perlu melanjutkan pendidikan lebih tinggi dan mengembangkan diri. Hal ini akibat adanya pandangan bahwa pada akhirnya perempuan hanya membidangi urusan-urusan domestik rumah tangga saja. Seperti dapur, ‘kasur’ dan mengurus suami serta anak-anaknya. Di luar dari sebagian lainnya yang meyakini langkah tersebut akan menyelamatkan pergaulan anak mereka.
***
Hal ini tentu berbahaya, bukan hanya bagi entitas anak dan perempuan secara umum. Karena ruang lingkup serta kesempatan untuk berkembang terbatasi dan hidup dalam bayang-bayang stigma yang tidak masuk akal sehat, juga bagi institusi perkawinan itu sendiri secara khusus. Meski umur tidak dapat menjadi indikator tunggal keberhasilan pernikahan, tetapi setidaknya dari ketercapaian umur, kematangan berpikir dan emosional seseorang dapat terukur. Apalagi secara medis pula, rahim perempuan baru siap untuk mengandung setelah menginjak usia 20 tahun, lebih tepatnya di rentang usia 21-35 tahun sebagaimana perkataan dr. Dian Indah Purnama, Sp.OG, dari kompas.com.
Sayangnya, kultur di masyarakat semacam tadi bukanlah pemicu tunggal terjadinya pernikahan prematur yang berpotensi melahirkan kasus-kasus perceraian berikutnya. Persuasi untuk segera menikah, secepat dan semuda mungkin, kini bisa datang dari mana saja. Saat ini, pernikahan yang prematur justru menjadi gerakan kampanye secara sadar dan terbuka serta bergaung di ruang-ruang publik tanpa malu-malu oleh sebagian kelompok. Contohnya Aisha Weddings beberapa waktu yang lalu.
Pernikahan prematur sejatinya tidak hanya menyangkut pernikahan di bawah umur saja. Tetapi juga mereka yang menikah dalam kondisi belum sungguh-sungguh siap. Pemahaman terhadap institusi pernikahan dan tanggung jawab pasca menikah yang belum siap. Belum mengenal karakter pasangannya dengan cukup baik. Kematangan secara emosi maupun berpikir yang belum genap serta sederet problem lainnya adalah indikasi lain seseorang belum siap menikah. Mereka yang telah cukup umur, seringkali gagal mengidentifikasinya dan hanya menyandarkan kelayakan menikah pada dua hal saja, yaitu kemauan atau umur.
***
Lebih-lebih sejak hadirnya media sosial, keputusan menikah berasal dari pengaruh oleh apa yang terjadi di sekitar kita. Melalui unggahan teman, idola, figur publik maupun figur agama, orang menjadi mudah terpengaruh untuk sesegera mungkin menikah. Mengikuti apa yang ia tonton dan dengar tanpa menelaah ke dalam diri secara sungguh-sungguh. Apakah kesiapan itu benar ada atau hanya mengikuti tren belaka. Dalam titik tertentu, ketidaktepatan itu akan mengaburkan esensi dari perkawinan itu sendiri. Dampak paling parahnya adalah perceraian, KDRT dan lain sebagainya.
Belakangan, topik pernikahan juga terbangun tidak sebagaimana narasi wajarnya. Kita hari ini seolah hanya berfokus pada pelaksanaannya saja. Menjadikan hubungan sepasang manusia menjadi halal satu sama lain dan terhindar dari zina, tetapi lupa pada hal-hal prinsipil lainnya. Seperti bagaimana institusi perkawinan tersebut terbangun dan dapat bertahan serta memahami formula yang tepat guna memastikan perjalanannya kian hari kian berkualitas.
Nabi SAW sendiri ketika menganjurkan kepada anak-anak muda untuk segera menikah, mendahului dengan frasa “apabila kalian telah siap”. Dalam hadis yang masyhur tersebut, Mufasir asal Indonesia Prof. Quraish Shihab, memaknai frasa man istathā’a minkum al-bā’ah fal yatazawwaj sebagai kesiapan dalam dua aspek. Yaitu kesiapan material dan non-material (fisik, mental dan ekonomi). Meski ada juga yang memaknainya secara khusus sebagai kesiapan harta untuk menyelenggarakan perkawinan. Sementara mereka yang merasa belum memiliki kesiapan untuk menikah, dalam hadis yang sama kita mendapat perintah untuk menahan diri dengan cara berpuasa.
***
Di antara ayat dan hadis yang menyitir tentang keutamaan dan manfaat menikah, ada hadis dari Ibnu Mas’ud di atas yang memberikan sinyal bahwa kesiapan untuk menikah tetap harus menjadi variabel penting yang sepatutnya menjadi perhatian. Sebagai catatan tambahan, di banyak nash yang lain, Allah dan RasulNya juga kerap menerangkan mengenai kewajiban dan tugas dari suami maupun istri. Serta peran keduanya sebagai orang tua dalam keluarga. Mengingat kedudukannya sebagai sebuah mītṡaqan ghaliẓa dan tanggung jawabnya setelah akad nikah yang besar. Pelaksanaannya pantang dilakukan dengan persiapan yang sekenanya.
Data dari penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Advokasi dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) bersama UNICEF, Bappenas dan BPS pada tahun 2020 lalu yang menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-10 negara dengan perkawinan anak tertinggi di dunia dapat menjadi refleksi kita bersama. Dalam proyek kolaborasi tersebut salah satu bagian paling penting dalam laporannya adalah lima butir poin rekomendasi langkah penanganan. Hal tersebut memuat aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, penguatan hukum sampai dengan perubahan pola pikir. Sebuah komitmen yang menjadi angin segar penanganan pernikahan anak secara proporsional.
Hanya saja, isu soal praktik pernikahan yang dilakukan sebelum seseorang benar-benar siap masih kurang mendapatkan perhatian. Padahal, sudah sewajarnya kasus pernikahan prematur mendapatkan perhatian dalam porsi yang serupa dengan isu pernikahan anak. Keduanya punya problem mendasar yang serupa, yaitu pada optimalisasi pendidikan pra-nikah, baik kepada anak maupun orang tua. Karenanya pemahaman dan kesadaran bahwa menikah tidak hanya sebatas akad dan resepsi. Tetapi juga perjuangan membina keluarga sepanjang hayat menjadi salah satu kunci.
***
Segenap pihak sudah sepatutnya memandang persoalan ini sebagai sebuah agenda bersama. Setiap orang tua, anggota masyarakat sampai dengan tokoh agama dan institusi pemerintah seperti KUA dan Pengadilan Agama harus memiliki komitmen yang sama. Ketika semua pihak bersinergi, bukan tidak mungkin di kemudian hari, kesadaran akan pendidikan pra nikah terus meningkat dan kasus KDRT serta perceraian sebagai dampak dari pernikahan prematur dapat benar-benar tertangani.
