Memaklumi Pernyataan Mahfud MD Soal Korupsi di Indonesia

Beberapa hari yang lalu, Mahfud MD memberikan statement yang cukup menggelitik soal korupsi di Indonesia.

Menurutnya, masyarakat tak perlu kecewa terus, hanya karena sering terjadi korupsi. Alih-alih kecewa, Mahfud MD justru meminta masyarakat melihat kemajuan yang telah pemerintah capai hingga saat ini. Katanya, meski dikelola secara koruptif, manfaatnya tetap banyak kepada rakyat, apalagi jika dikelolanya nanti secara bersih dari korupsi.

Statement ini mendadak viral hingga akhirnya Mahfud MD, mungkin tak enak hati, memberikan klarifikasi soal itu yang sebenarnya tidak ada bedanya dari sebelumnya, yakni memaklumi adanya korupsi titik.

Menjadi Rakyat Harap Maklum

Perihal memaklumi korupsi, masyarakat harusnya memaklumi juga pernyataan Mahfud. Masyarakat harusnya berterima kasih karena sudah diberitahu bahwa selama ini dalam setiap pengambilan kebijakan hukum maupun politik, dilakukan dengan cara cara yang koruptif.

Masyarakat jangan hanya kecewa, tetapi juga bersyukur setidaknya masyarakat masih bisa mendapatkan manfaat yang banyak meskipun pejabat negaranya melakukan korupsi. Seharusnya paham, bahwa memaklumi korupsi justru adalah tindakan yang sangat baik.

Tidak hanya di situ, harusnya masyarakat berpikir jauh ke depan, bahwa pejabat negara yang melakukan korupsi, bukan karena kemauan tapi tuntutan kebutuhan. Sebagai pejabat negara hingga anggota dewan, kebutuhan mereka untuk menjalankan amanahnya itu sangat banyak, mulai dari pakaian mewah, mobil mewah, hingga jam tangan mewah.

Belum lagi ketika masa-masa sidang, mereka pasti sangat kelelahan, letih, capek, dan butuh liburan mewah ke luar negeri yang tidak sedikit biayanya. Mereka harus korupsi, agar kelak kembali ke Indonesia, mereka bisa kembali fit dan mampu bekerja dengan baik. Ini tidak bisa tidak, masyarakat harus memaklumi.

Masyarakat harusnya juga paham, bahwa pekerjaan menjadi pejabat negara itu tidaklah mudah. Bagaimana tidak, tidak semua orang mempunyai koneksi kuat; tidak semua keluarga mendapatkan backingan partai politik; tidak semua orang punya uang untuk membeli suara; juga tidak semua orang terlahir sebagai anak pejabat negara hingga menjadi anak presiden.

Untuk mendapatkan itu semua sangatlah susah, hanya orang-orang khsusus yang mempunyai perangkat khusus yang dapat mengambil pekerjaan itu.

Soal Korupsi Harap Maklum

Berdasarkan laporan trend penindakan Indonesia Corruption Watch (ICW) dari tahun 2015 hingga tahun 2020; dari data yang dirilis, terdapat 2.777 kasus korupsi di Indonesia dengan total kerugian negara senilai 43,7 Triliun. Kerugian ini tentu sangat baik buat kemunduran penyelenggaraan negara di Indonesia.

Kerugian negara senilai 43,7 Triliun tentu digunakan sangat bijak oleh koruptor untuk kesejahteraan diri dan koleganya.

Dari sekian banyak kekayaan sumber daya alam Indonesia, pejabat negara ternyata masih terbilang sangat baik untuk mendapat labeling sebagai penjahat. Hanya senilai 43,7 Trilun saja yang diambil, selebihnya tentu buat kesejahteraan masyarakat, hingga masyarakat mendapatkan banyak manfaat persis yang diucapkan Mahfud MD.

Belum lagi tatkala Menteri Sosial waktu itu terjerat kasus korupsi dana bansos. Seharusnya masyarakat memahami bahwa orang yang paling terdampak dari pandemi adalah Menteri Sosial itu sendiri.

Masyarakat harusnya mengalah di situasi seperti sekarang, ekonominya masih kuat, masih mampu bersolidaritas antar sesama, masih mampu untuk bekerja di masa pandemi, masih hebat mengayuh becak di tengah terik matahari. Bayangkan roda ekonomi Menteri Sosial waktu itu, terluntah-luntah, terpuruk hingga satu-satunya cara ialah menggunakan dana bansos buat mempertahankan kehidupannya selama masa pandemi. Ini tidak bisa tidak, masyarakat harusnya maklum.

Memaklumi Mahfud MD

Terakhir untuk Mahfud MD, jangan segang-segan minta pemakluman dari masyarakat terkait kinerja pemerintah. Masyarakat pasti paham bahwa pemerintah sudah sangat bekerja maksimal, meskipun minim hasil.

Lagian masyarakat memaklumi Mahfud yang sekarang, tidaklah seperti yang dulu. Barangkali masyarakat juga sudah lupa, kalau dulu, Mahfud sangat getol menyuarakan pemberantasan korupsi, bahkan sempat menginisiasi adanya Kebun Koruptor. Mahfud pernah berujar sendiri, Malaikat pun bisa menjadi Iblis kalau masuk ke dalam sistem pemerintahan.

Sebagai Menkopolhukam hari ini, cobalah lain kali jangan cuman soal korupsi yang diminta pemakluman, soal pelanggaran HAM juga diminta saja sekalian, soal kebebasan berpendapat, kebebasan akademik, hingga represifitas aparat. Pasti masyarakat akan memaklumi Mahfud.