Perpustakaan Desa : Manfaat dan Keberlanjutannya

Konotasi kuno, tertinggal, dan terbelakang selalu beririsan dengan desa dan manusianya. Kenapa? Ya, karena desa dan manusianya diabaikan selama puluhan tahun. Memang, desa adalah unit terkecil dalam struktur pemerintahan di negara kesatuan. Tapi, desalah yang paling dekat dengan manusia di negara kesatuan tersebut.

Puluhan tahun negeri ini menyatakan diri memiliki otoritas mengatur hajat hidup manusianya. Tapi selama puluhan tahun itu pulalah, arus sungai pembangunan infrastruktur dan suprasrtruktur (manusia) terbendung di kota (sentralistik), hilirisasi ke desa (desentralisasi) tersendat, karena air pembangunan itu sudah masuk ke bendungan lalu ditangggul sekokoh – kokohnya.

Indonesia adalah Negara dengan persamuhan desa – desa. 80% luas negeri ini adalah wilayah pedesaan, sedangkan luas perkotaan hanya 20% saja. Sekitar 44% manusia Indonesia menempati desa, sisanya menyambung hidup di kota. Sebenarnya, bukan tanpa perhatian. Negeri ini punya kebijakan yang bijaksana untuk pembangunan manusia desa. Ada banyak intitusi dan ordonansi yang dibentuk oleh pemerintah untuk membuka bendungan itu. Membangun Indonesia dari Pinggiran. Ya, ini adalah frasa nawacita Pak Jokowi sejak periode pertamanya bareng Pak Jusuf Kalla untuk memperkuat daerah – daerah dan desa dalam bingkai negara kesatuan.

Dana Desa Jangan Hanya untuk Pengerasan Jalan Saja

Data dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) bahwa secara kuantitas, semua provinsi di Indonesia memiliki Dinas Peprustakaan dan Kearsipan. Dari 514 kabupaten/kota, baru terdapat 33 kabupaten/kota yang memiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, karena ada yang digabung dengan dinas lain. Dari 7.094 kecamatan, hanya 1.658 kecamatan di antaranya yang memiliki perpustakaan (sekitar 23%), dan dari 83.451 desa di Indonesia, hanya 33.929 desa yang memiliki perpustakaan.

Ini artinya, ada 49.522 desa yang tidak memiliki ruang baca publik. Dengan demikian himbauan pemerintah ihwal ­dana desa bisa digunakan bagi pembangunan perpustakaan desa belum dioptimalisasi oleh perangkat desa. Selama ini, perangkat desa membulatkan fokusnya pada pembangunan secara material, semisal pengerasan jalan dan drainase di pinggiran jalan. Padahal, perangkat desa bisa menyalurkan sekian persen dari dana desa untuk ruang baca publik, tentunya dengan mekanisme musyawarah desa.

Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI mendorong agar perangkat desa membangun perpustakaan desa dengan dana desa. Kemendagri menghimbau perangkat desa menyisakan space anggaran juga untuk perpustakaan desa. Ditambah, angin segar datang dari Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) yang mengalokasikan sebesar Rp 72 triliun untuk Dana Desa di 2021. Ini meningkat 1,1% dari tahun sebelumnya. Apalagi Kemendes PDTT juga menyarankan agar perpustakaan desa jadi salah satu prioritas pembangunan desa.

Utilitas Perpustakaan Desa

Yang saya temui di lapangan. Perangkat desa belum begitu memprioritaskan prihal ini. Alasannya sebab bukan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk sekarang. Masyarakat desapun sehari – harinya menghabiskan waktu untuk bekerja. Tak sempat untuk membaca. Sehingga utilitas dari ruang baca publik atau perpustakaan desa itu belum bisa dipetik manfaatnya oleh masyarakat desa. Sepenting apa sih perpustakaan bagi desa?

Ini adalah tantangan bagi pengelola perpustakaan desa untuk memasyarakatkan kebermanfaatannya. Perpustakaan desa bisa menjadi pusat informasi dan pengetahuan bagi masyarakat desa, tentunya untuk meningkatkan standarisasi derajat sosial dan ekonomi masyarakat desa. Anggapan membaca buku hanya untuk kalangan terpelajar masih melekat dalam ingatan masyarakat desa, ini juga tantangan yang lain yang mesti digeser pemaknaannya.

Stimulan dana desa dari pemerintah harus dimaksimalisasi. Ya, kita sepakat kemiskinan dan kelaparan adalah prioritas utamanya, tentu juga kita harus sepakat dengan perpustakaan desa untuk masuk skala prioritas. Agar taraf kehidupan desa bisa beranjak menahan derasnya urbanisasi yang menjadi masalah perkotaan. Perpustakaan desa bisa hadir di sana menjadi jembatan edukasi pemecahan masalah.

Keberadaan perpustakaan desa sangatlah penting, sebagai gerbong pembawa lokomotif informasi untuk membangun manusia desa yang mandiri dan berdaya. Maka dari itu, stimulasi dari pemerintah berupa anggaran fiskal dan ordonansi yang mengikat harus disambut dengan gegap gempita. 

Sustainabilty Perpustakaan Desa

Literasi itu definisnya luas. Tidak terbatas pada baca dan tulis semata. Literasi adalah bagaimana cakap dalam memanfaatkan hasil bacaan tersebut. Perpustakaan desa tidak serta merta menyediakan ratusan eksemplar buku tanpa ada upaya pengembangan keterampilan bagi masyarakat.

Pada level tertentu, perpustakaan desa bisa menaikan gairah kegersangan yang terdapat pada manusia desa berupa sematan kuno, terbelakang dan ketertinggalan. Sehingga bisa menggaransikan kesiapan manusia desa menghadapi modernitas zaman.

Tentu, pekerjaan rumahnya bukan hanya pada membangun perpustakaan saja lalu memasang papan nama di depannya, setalah itu selesai. Bukan itu, bukan. PR selanjutnya adalah bagaimana mengelolanya sehingga dapat membawa masyarakat desa yang literat. Sustainability (keberlanjutan) perpustakaan desa harus sudah dipastikan. Sebab, banyak yang sudah berdiri lalu setelah itu mengalami kevakuman. Alasannya? Masih sama terbentur anggaran dan kekreatifan pengelola. Butuh keberanian memang untuk menjadi pengelolanya.