New Normal, Solusi Pemerintah Hindari Ancaman Resesi Ekonomi?

Oleh : Masrurotus Saadah*

Belum lama ini, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan baru, new normal. Menurut Pemerintah Indonesia, new normal adalah pergeseran perilaku untuk tetap melakukan aktifitas secara normal, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 secara masif.

Penerapan kebijakan new normal ini diharapkan mampu untuk memulihkan kondisi ekonomi yang terpukul dari dua sisi, yakni supply side dan demand side. Setelah sebelumya, sempat diterapkan kebijakan PSBB serta imbauan pemerintah untuk tetap di rumah.

Hampir semua sektor terpukul karena pandemi. Tren kinerja supply dan demand semakin memperjelas babak belurnya kondisi perekonomian domestik.

Kondisi Ekonomi Global: Eropa diperkirakan Mengalami Kontraksi 9,1%

Guncangan berskala besar dari pandemi Covid-19 juga memberikan dampak ekonomi secara global. International Monetary Fund (IMF) memprediksi ekonomi global tahun ini akan minus 3% akibat pandemi.

Senada dengan IMF, World bank memprediksi  pertumbuhan ekonomi global -5,2% selama tahun 2020. Hal ini disebabkan pandemi Covid-19 terus menyebar secara masif diberbagai negara dan belum ditemukannya vaksin definitif dengan standar internasional untuk pengobatan Covid-19.

Aktivitas ekonomi di negara maju tahun ini diperkirakan mengalami kontraksi 7% selama 2020. Karena terganggunya supply, demand, perdagangan dan keuangan. Misalnya ekonomi Amerika Serikat (AS) diprediksi mengalami kontraksi sebesar 6,1%, dan eropa diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 9,1%. Sedangkan negara berkembang lainnya seperti jepang diperkirakan mengalami kontrasi 6,1%.

Sementara, pasar dan ekonomi dalam negara berkembang (EMDE’s) diperkirakan mengalami kontraksi 2,5% di tahun 2020. Ini merupakan kontraksi ekstrim pertama semenjak 60 tahun dan diprediksi mengalami penurunan perdapatan riil perkapita sekitar 3,6%. Sehingga akan memicu kenaikan angka kemiskinan.

Kemerosotan Ekonomi Terburuk Sejak Perang Dunia II: Bagaimana dengan Perekonomian Indonesia ?

Prediksi ini dinilai akan menjadi  kemerosotan ekonomi terburuk sejak perang dunia II. Dengan penurunan output per kapita sejak 1870, dan krisis finansial global 2008 – 2009 yang saat itu ekonomi -0,1%.

Seperti penuturan Ayhan Kose, selaku Direktur Prospek Grup Bank Dunia. “Resesi akibat pandemi Covid-19 cenderung menjadi yang terdalam sejak perang dunia kedua dalam enam dekade terakhir”. Jika prediksi itu terjadi, maka akan terjadi resesi ekonomi secara global. Lantas bagaimana dengan kondisi ekonomi Indonesia?

Mengutip dari The Balance, resesi adalah penurunan signifikan kegiatan ekonomi yang berlangsung selama beberapa waktu, umumnya lebih dari tiga bulan. Beberapa indikator yang bisa menandai resesi adalah merosotnya pendapatan riil, terjadi penurunan produk domestik bruto (PDB), penggangguran bertambah, industri manufaktur terpuruk, dan retail mengalami kelesuan penjualan.

Ketika resesi, artinya pertumbuhan ekonomi berada pada titik 0%, bahkan dalam kondisi terburuk bisa mengalami minus. Seperti diketahui indikator utama untuk mengukur  perkembangan  dan kemajuan suatu negara saat ini adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi salah satunya bisa diukur dengan produk domestik bruto (PDB) .

Menurut beberapa ekonom, negara bisa dikatakan resesi ketika pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) negatif selama dua kuartal berturut-turut atau lebih. Hal ini perlu diwaspadai oleh pemerintah mengingat pada kuartal I/2020 periode januari – Maret pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi. Tidak menutup kemungkinan Kuartal II/2020 periode April-Juni (belum finish) mengalami kontraksi yang lebih dalam.

Keterkaitan PDB dan Resesi

Lalu apa itu produk domestik bruto (PDB)? Produk domestik bruto atau dalam bahasa internasional disebut GDP (Gross Domestic Product) adalah nilai pasar semua barang dan jasa dalam suatu negara yang dihasilkan oleh perorangan atau perusahaan baik yang dimiliki oleh lokal ataupun asing yang berada dalam suatu negara pada periode waktu tertentu, umumnya setahun.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2020 tercatat anjlok, meskipun masih positif di level 2,97% realisasi tersebut lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu yaitu 5,02%. Dilihat dari faktual, kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi kuartal II/2020 mengalami kontraksi lebih dalam lantaran terpuruknya industri manufaktur dan anjloknya penjualan ritel akibat pembatasan sosial berskala besar. Hal ini cukup untuk menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengambil langkah konkrit agar bisa meghindari potensi resesi.

Ketua MPR RI Bambang soesatyo ketua MPR RI berpendapat, menerapkan protokol kesehatan secara tertib di era new normal merupakan jalan keluar bersama dari resesi ekonomi. Hal ini adalah upaya yang harus dilakukan bersama untuk menghadapi pendemi yang berkepanjangan. “Kita perlu membangun kesadaran bersama bahwa protokol kesehatan merupakan sebuah inisiatif berani yang menjadi bagian dari upaya dan langkah semua orang untuk mewujudkan kepastian baru ditengah pandemi Covid-19 yang telah merusak segala-galanya”.

Sikap pemerintah memilih berdamai dengan pandemi covid-19 diperjelas melalui terbitnya keputusan menteri kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian Covid-19 ditempat kerja perkantoran dan industri untuk mendukung keberlangsungan dunia usaha dimasa pandemic

Sehingga, menurut hemat penulis, pemberlakuan new normal ini memiliki fokus tujuan untuk memulihkan kondisi ekonomi yang melemah karena pandemi terutama disektor UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah).

Namun penulis menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus pada pemulihan sektor ekonomi saja, namun juga mengedepankan protokol kesehatan bagi masyarakat lewat kerjama dengan semua stakeholder dan shareholder agar penyebaran Covid-19 dapat ditekan.

*) Penulis adalah mahasiswa semester akhir, prodi manajemen di Universitas Muhammadiyah Surabaya.