Memilih Wakil Perempuan pada Pemilu 2024

Lahirnya keberpihakan dan peraturan tentang keterwakilan perempuan dalam dunia politik menjadi kabar baik bagi perempuan Indonesia. Ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk bisa berekspresi lebih jauh dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara. Terlebih, banyak program-program baik dari pemerintah maupun swasta dalam meningkatkan kapasitas perempuan yang dapat bermanfaat agar mereka bisa maju. Ini semua tidak akan berjalan dengan baik jika perempuan tidak turut berkolaborasi dan bersinergi dalam mencapai tujuan-tujuan program.

Keberadaan perempuan di DPR RI sendiri belum pernah memenuhi angka 30%. Sejauh ini, angka yang tercapai hanya 11% saja yang berhasil duduk di parlemen. Inilah mengapa perlunya dukungan dan kerja sama berbagai pihak dalam peningkatan kapasitas perempuan. Dalam Dialektika TVMu, Siar Anggretta Siagian selaku Wasekjen DPP Nasdem & LHKP PP Muhammadiyah mengungkapkan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses rekrutmen sebetulnya sudah terpenuhi. Hanya saja, proses lanjutannya yang memerlukan strategi agar memenuhi syarat 30%. 

Dari Perempuan untuk Perempuan

Semua pihak tentu berharap tidak ada lagi masyarakat yang tidak menggunakan suaranya. Melihat data ke belakang, pada 2019 sebanyak 19,8% tidak memilih DPD. Oleh karena itu, pendidikan politik bagi masyarakat khususnya perempuan harus terus dilakukan dalam rangka memberikan pencerahan kepada mereka bahwa ada hak pilih yang dapat digunakan secara baik.

Hal ini karena ada sosok-sosok perempuan sebagai calon legislatif yang siap berkontribusi dan melakukan penanganan di berbagai persoalan dalam politik dan bekerja sama dengan masyarakat. Jika para perempuan tidak mau ikut memperjuangkan lewat hak-hak suaranya, maka tidak ada kesamaan dengan harapan para calon legislatif perempuan.

Partisipasi dari perempuan tidak hanya yang memiliki passion saja, tapi juga yang punya kesadaran bahwa kebijakan publik menjadi sorotan bersama. Kebijakan publik yang berhasil disusun dan diimplementasikan tentu akan memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi perempuan itu sendiri. Jika kebijakan publik bisa memberikan pemanfaatan kepada kemajuan perempuan, maka perempuanlah yang harus berpartisipasi.

Aisyiyah sebagai organisasi perempuan sangat mendorong kader-kader terbaiknya untuk terjun dalam bidang politik, baik DPD, legislatif, maupun eksekutif. LHKP milik Muhammadiyah juga sangat baik dalam mendorong perempuan untuk ikut andil agar perempuan terlibat seluas-luasnya dalam rangka memberikan hak suaranya untuk mendukung para kader yang turut serta dalam kancah politik.

Syamsidar Siregar selaku calon legislatif (caleg) DPD RI & Wakil Ketua Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah DKI Jakarta yang turut hadir dalam dialog tersebut mengamini pentingnya keterwakilan perempuan. Ia berbagi kisah pengalamannya terlibat dalam politik. Baginya, sebagai perempuan harus memiliki keinginan untuk maju lewat kemampuannya. Banyak pembahasan dalam politik yang membutuhkan peran dan pandangan seorang perempuan. Misalnya saja terkait kesehatan reproduksi, tidak mungkin laki-laki memperjuangkan hal ini jika tidak ada keterwakilan perempuan yang ikut terlibat.

Dinamika Keterwakilan Perempuan

Caleg PDIP & Staff Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Ulfah Mawardi memaparkan  tiga tantangan dalam keterwakilan perempuan:

Pertama, psikokultural. Kita tahu bahwa budaya patriarki sangat mengakar di masyarakat Indonesia. Ketika seorang perempuan masuk ke dunia politik, secara otomatis ada stigma yang terlihat tidak adil. Melekatnya hal-hal yang menjadi beban ganda kepada perempuan ketika berperan sebagai ibu rumah tangga, pekerja, dan terjun ke dunia politik, menjadi hambatan yang cukup berat. Saat ini, budaya masyarakat belum berperspektif gender dan mendukung perempuan. Ketika ada perempuan dan laki-laki yang ingin masuk ke dunia politik, kebanyakan dari mereka lebih mendukung para laki-laki daripada perempuan.

Kedua, sistem politik.  Di wilayah kaderisasi partai, terdapat sistem politik terkait mekanisme rekrutmen kader perempuan. Juga perhatian khusus agar budaya dalam politik dapat terbangun secara baik dan positif. Maka dari itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak mendukung juga revisi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang kita tahu terdapat aspek-aspek kontroversial. PKPU juga harus menjadi perhatian bahwa dukungan bukan hanya dari aktivis perempuan atau ormas perempuan seperti ‘Aisyiyah, tetapi juga komitmen partai politik untuk bersama-sama mendukung affirmation action terkait keterwakilan perempuan.

Ketiga, masalah faktor pendukung. Misalnya ada syarat finansial yang terkait dengan rekomendasi-rekomendasi yang menjadi penghambat di dunia perpolitikan perempuan. Meskipun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah perempuan yang terlibat di DPR RI, tetapi tingginya ketertarikan dan motivasi perempuan masuk dunia politik tetap harus berbanding lurus dengan perjuangan-perjuangan tentang eksistensi dan nasib perempuan dan anak. Permasalahan-permasalahan seputar stunting, perkawinan anak, KDRT, tingginya kematian Ibu saat melahirkan, kekerasan seksual, dan masalah lainnya diharapkan mengalami penurunan ketika angka keterwakilan dan representasi perempuan semakin tinggi.

Membangun Kaderisasi Perempuan yang Siap Berpolitik

Hal utama bagi Siar dalam membangun kaderisasi perempuan yang siap terlibat dalam politik adalah membangun kenyamanan di partai politik. Membangun mainset dan wawasan kepada para perempuan bahwa manusia itu adalah makhluk politik, sehingga memahami bahwa berpolitik itu penting.

Pada dasarnya tanpa sadar semua perempuan telah melakukan langkah-langkah politik dalam kehidupannya, karena politik adalah bagaimana cara berstrategi. Tentu banyak hal yang membutuhkan strategi-strategi. Harapannya, mereka dapat melakukannya juga secara lebih luas sehingga tidak hanya bermanfaat untuk dirinya, tetapi juga untuk masyarakat.

Dalam hal ini, ‘Aisyiyah khususnya bidang pendidikan politik perlu berstrategi dan mengimplementasikan program-programnya untuk menyadarkan dan membangun kaderisasi perempuan agar siap terlibat dalam dunia politik.  Pemahaman tentang politik juga tak hanya berlaku bagi pegiat politik, tapi juga seluruh pengurus ‘Aisyiyah, sehingga dapat mencerminkan identitas sosial politik perempuan berkemajuan dan bisa mengampanyekan politik serta budayanya dengan santun dan baik. Sehingga, para perempuan tertarik terlibat dalam politik.

Melalui tagline perempuan berkemajuan yang mencerdaskan dan mencerahkan, ‘Aisyiyah bersama para kader perempuan harus bisa mencerahkan peradaban bangsa dan menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan.

Syamsidar mengingatkan kepada kaum perempuan untuk tidak takut dalam berpolitik agar mendapatkan fungsi kontrol sebagai perempuan demi kenikmatan yang akan terasa dan mendapatkan hasil yang maksimal untuk kepentingan perempuan. Para perempuan juga perlu mengubah mainset untuk tidak berpikir bahwa politik itu kolot, karena jika ingin memajukan program dalam memperjuangkan aspirasi perempuan, perempuan harus terlibat dalam politik. Ini perlu ada rasa tanggung jawab yang besar kepada bangsa khususnya untuk kepentingan perempuan dan anak.

Ulfah menambahkan, seorang politisi perempuan harus memiliki kompetensi, ini bisa terlihat dari rekam jejak sebelum dan sesudah masuk partai politik. Jika melihat Bapak bangsa Indonesia, Cokroaminoto memberikan tiga pilar. Yaitu, sedalam-dalamnya tauhid, setinggi-tingginya ilmu, dan sekuat-kuatnya siasat. Siasat ini yang perlu diasah bahwa ada yang harus perempuan pahami ketika merumuskan konsep risalah perempuan berkemajuan. Maju berarti mampu menjawab tantangan zaman ke depan dan merekayasa jawaban-jawabannya.

Reporter: Fiah Idznillah