Membangun Panggung Politik untuk IMMawati

Sebenarnya saya bingung, model gerakan apa yang ingin dibangun oleh DPP IMMawati pada kepemimpinan periode 2024-2026. IMMawati yang sejak dari pembentukan formatur tidak dilibatkan, hingga pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) berakhir, sepertinya masih belum menunjukkan pola gerakan perempuan yang spesifik.

Dalam kaitannya dengan sejarah, sejauh ini saya hanya menemukan tiga referensi resmi tentang gerakan IMMawati. Yang pertama yaitu kaidah korps IMMawati yang ditanfidzkan pada Tanwir XX IMM tahun 2003. Yang kedua, Pedoman IMMawati yang ditanfidzkan pada tahun dan forum yang sama, dan yang ketiga yaitu Grand Design IMMawati  yang ditanfidzkan pada tahun 2009 pada Tanwir IMM ke-23. Pada Grand Design ini, saya temukan kembali pada lampiran Sistem Perkaderan Ikatan (SPI) 2011.

Dari tiga referensi tersebut mari kita simpulkan bahwa sebenarnya, sebagai sebuah gerakan perkaderan, bidang IMMawati bukanlah sekedar gerakan yang nebeng. Pada pendahuluan Grand Design IMMawati 2009, IMMawati sudah menggunakan terminologi global village, gurita neoliberalisme, the middle structure hingga intelectual popular. Sebagai informasi, dokumen tersebut tersedia bebas dan bisa diunduh oleh siapa saja.

Poin penting dari Grand Design tersebut adalah, dibentuknya bidang IMMawati merupakan respon IMM terhadap kebijakan yang bercorak neolib oleh pemerintah, yang menimbulkan efek samping terhadap kehidupan perempuan. IMM membutuhkan bidang IMMawati untuk turut mengawal isu gender, di mana mayoritas pihak yang dirugikan berasal dari perempuan. Kekerasan, pelecehan, stereotyping hingga diskriminasi sangat rentan dialami oleh perempuan.

Mungkinkah IMMawati (Juga) Terlibat Dalam Aktivitas Politik Praktis?

Assalamualaikum, Mas Kaesang. Sebuah lagu yang didengungkan oleh DPP IMM periode 2024-2026, yang kemudian viral di media sosial. Dengan atribut bendera IMM, lengkap dengan memakai jas kebanggaan IMM, mereka mengantarkan Sang Senior kepada Sang Kaesang sebagai simbol yang menyatakan; ini lho mas, IMM siap melangkah bersama PSI. Sungguh anomali politik yang mungkin tidak pernah dibayangkan terjadi di tubuh IMM.

Berbagai respon dan kritik oleh struktur di bawahnya, ternyata tidak lantas menyadarkan. Mulai dari serangan pedas di kolom komentar, mosi tidak percaya hingga banyak parodi disuguhkan sebagai bentuk kritik atas tindakan anomali tersebut.

Alih-alih meminta maaf dan berjanji untuk mengembalikan muruah IMM, ketua umumnya justru membuat klarifikasi dengan argumen menjalankan amanah tanwir untuk terlibat dalam dinamika politik, dijadikan sebagai pembenaran.

Bagi saya, silakan IMM mengambil peran dalam dinamika politik yang terjadi di Indonesia. Silakan mendiasporakan mantan-mantan pimpinan pusat untuk turut terlibat dalam perumusan kebijakan dari dalam pemerintahan. Syukur-syukur bisa menjadi seperti Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir, yang berhasil mendirikan PNI Baru di tengah kisruh politik yang terjadi pada saat itu.

Namun, niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik pula. Ikatan moral dan etika yang tersimpul pada IMM seharusnya tetap dijaga. Melakukan arak-arakan, mengantarkan mantan ketumnya kepada simbol praktisi nepotisme, dengan membawa atribut IMM saya rasa sangat berlebihan.

Kembali kepada gerakan IMMawati. Di tengah tensi politik Indonesia yang memanas, kira-kira bagaimana IMMawati menempatkan diri? Saya sempat mengamati, setelah forum Muktamar berakhir tidak sedikit kritik ditujukan kepada bidang IMMawati. Mengapa tidak dilibatkan? Apakah suara IMMawati memang se-minor itu? Atau, salah sendiri mengapa IMMawati tidak memiliki gagasan strategis, atau political will.

Kemudian jika IMMawati memutuskan untuk berpolitik, panggung seperti apa yang akan dibangun? Apakah akan sami’na wa atho’na dengan model gerakan politik elite ala IMM saat ini? Atau justru memberikan tawaran untuk mengembalikan politik nilai sebagaimana yang dicontohkan oleh para pendiri bangsa? Mumpung masih di awal kepemimpinan, paling tidak ada beberapa rekomendasi yang patut dipertimbangkan.

IMMawati dan Politik Pembebasan Perempuan

Dalam bingkai keindonesiaan, Pengarusutamaan Gender (PUG) mencapai puncaknya sejak ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000. PUG yang saat itu merupakan instruksi pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid memiliki tujuan untuk menyelenggarakan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang berperspektif gender.

Hal ini menandakan bahwa negara sudah memiliki landasan konstitusi sebagai upaya mitigasi kerugian kelompok tertentu. Yang mungkin terjadi akibat proses pembangunan nasional yang tidak berbasis kesetaraan gender. Misalnya, negara menjamin bagi laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama menduduki jabatan umum tanpa diskriminasi. PUG sendiri merupakan strategi, sehingga untuk mengimplementasikannya diperlukan sebuah program agar strategi tersebut tepat terukur dan tepat sasaran.

Menurut saya strategi politik bidang IMMawati DPP IMM bisa dimulai dari sini. Untuk level pimpinan pusat, seharusnya bidang IMMawati DPP IMM sudah selesai dengan pembacaan sejarah gerakan perempuan dan naik tingkat menuju pengkajian konstitusi berbasis gender. Bidang IMMawati harus membangun pusat riset perempuan sekaligus bank data yang dapat dijadikan rujukan bagi semua kader IMM di daerah.

Sampai saat ini saya belum menemukan pemberitaan mengenai bidang IMMawati DPP melakukan kajian konstitusional dan melakukan audiensi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Materi mengenai Inpres  tersebut hanya dikaji pada Trainning IMMawati dan sedikit disinggung di dalam Diksuswati.

Menurut saya, audiensi tersebut bisa diagendakan sebagai bagian dari aktivitas politik dan advokasi, yang sangat memungkinkan untuk dilakukan oleh bidang IMMawati. Terlebih, akses menuju pemerintahan sudah dibuka lebar oleh DPP IMM di kepemimpinan 2024-2026.

Tentu saja, dengan pembentukan pusat riset dan bank data, akan lebih memudahkan bidang IMMawati dalam memberikan kritik dan rekomendasi kepada pemerintah, untuk lebih serius dalam menyelesaikan kasus kekerasan, pelecehan dan diskriminasi perempuan yang sampai hari ini masih marak terjadi.

Bidang IMMawati juga harus mulai lebih aktif beraliansi dengan organisasi gerakan perempuan dan para aktivis perempuan di tingkat nasional. Jejaring merupakan bagian yang integral dengan proses digitalisasi nasional. Dengan merawat jaringan, diharapkan tidak ada keterputusan isu nasional yang menimbulkan gerakan tetap bersinergi.

Gerakan literasi juga merupakan agenda penting yang tidak boleh ditinggalkan, mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat literasi yang rendah. Pembacaan sejarah gerakan perempuan, dan penguasaan teori sosial merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh kader, terutama kader IMMawati dalam asuhan bidang IMMawati DPP IMM.

Jadi kesimpulannya, ketika Bidang IMMawati DPP IMM bermaksud untuk membangun panggung politik, jangan terkungkung dalam pemikiran; IMMawati yang berpolitik ya IMMawati yang nyaleg, atau malah berpikir bagaimana caranya agar banyak IMMawati menjadi progressif yang ditandai dengan masuk parpol, bukan. Masih banyak gerakan politik yang lebih mengedepankan nilai daripada kepentingan akan kekuasaan.

Harapannya, di awal kepemimpinan bidang IMMAwati DPP IMM, mereka tidak terjebak dengan model politik elite yang memiliki kecenderungan berpihak pada penguasa. Melainkan, lebih memilih untuk mendidik kadernya menjadi seorang negarawan yang berorientasi pada perubahan sosial, menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.