Pergeseran ruang publik dari realita menuju maya berdampak signifikan pada cara beragama netizen. Di antara pergeseran cara beragama tersebut adalah kebebasan berkespresi dan berintearaksi; relatifitas norma; pergeseran otoritas; dan desakralisasi nilai-nilai agama. Perubahan ini memiliki dua fungsi; positif dan negatif. Nilai positif perubahan ini di antaranya mendorong dinamika kontestasi pemahaman dan cara beragama di ruang digital lebih bergairah. Perdebatan terkait sebuah tema mendorong munculnya tulisan dan kajian. Sisi negatifnya adalah perdebatan tersebut berlangsung tanpa kontrol. Meski terkadang perdebatan berlangsung akademis, namun tidak jarang cacian, hujatan dan hinaan mewarnai diskusi di ruang digital.
Perubahan fenomena beragama ini muncul karena beberapa faktor. Di antaranya, pertama, pergeseran identitas. Dalam realita, masing-masing individu memiliki satu identitas. Sementara, di dunia digital, identitas seseorang tak terbatas. Seseorang bisa memiliki lebih dari satu identitas, merubah identitasnya dengan identitas samaran atau bahkan mengelola beberapa identitas untuk kepentingan tertentu.
Identitas virtual memiliki peluang untuk berubah secara dinamis. Perubahan identitas tersebut mendorong seseorang merubah identitasnya, baik secara kultural, sosial atau agama, tanpa perlu melakukan konfirmasi kepada pihak mana pun.
Kedua, pergeseran komunitas virtual. Komunitas virtual dibentuk berbasis kedekatan organisasi, institusi, ideologi, minat, hobi, almamater dan lainnya. Pembentukan komunitas virtual lebih cenderung karena kesepatan semu. Grup dibentuk, kemudian anggotanya diundang satu persatu. Terkadang, anggota grup tidak tahu-menahu, tiba-tiba ia berada di grup baru. Alasan bertahan di grup tertentu antara lain penghargaan, penghormatan kesungkanan, ketidakenakan, dan informasi. Anehnya, dalam satu komunitas, ada beberapa grup tambahan dengan anggota yang sama, namun memiliki arah yang berbeda.
Komunitas virtual memiliki peran penting dalam fragmentasi pemikiran di ruang digital. Diseminasinya dilakukan oleh akun-akun media sosial. Ada kecenderungan akun-akun tersebut memiliki jaringan yang bergerak secara berkelompok. Mereka memiliki grup komunikasi untuk membahas isu-isu terkini dan bagaimana meresponnya secara kolektif. Komunalitas ini mendorong terbentuknya dinamika antar komunitas.
Ketiga, pergeseran otoritas. Dalam dunia digital, masing-masing memiliki kesetaraan semu. Mimbar kebebasan terbuka untuk siapa saja. Meski, bias ruang nyata seringkali tampak, khususnya grup berbasis struktur: pimpinan dan jajarannya. Dunia digital kita baru separuh bermigrasi dari dunia nyata. Sekat sktuktural masih terasa kuat. Perilaku dan respon merepresentasikan sikap dalam dunia nyata. Dalam persoalan otoritas, pergeserannya belum berlaku secara penuh. Hal ini karena ada pertimbangan stuktural dan kode etik fungsional.
Pergeseran otoritas ini, salah satunya, tampak pada peralihan otoritas fatwa. Dalam masyarakat, fatwa menjadi wewenang institusi fatwa. Di Indonesia, institusi fatwa terwakili oleh Majlis Ulama Indonesia, Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama atau Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Lembaga atau institusi fatwa tersebut menjadi rujukan masyarakat dalam merespon persoalan keagamaan dan sosial kontemporer. Namun, dalam dunia virtual, netizen memiliki perubahan arah rujukan sebagai otoritas keagamaan. Beberapa akun dan website memproduksi fatwa dan menjadi rujukan netizen.
Fatwa tidak lagi dikeluarkan oleh institusi, namun oleh individu. Fatwa virtual diantaranya bersifat personal. Masing-masing individu memiliki otoritas merespon persoalan dan diiktui. Otoritas fatwa virtual diukur dengan tingginya akan pengikut. Namun, dari sisi keabsahan dan objektivitasnya bersifat subjektif.
Fatwa personal menjadikan kontestasi wacana keagamaan semakin dinamis. Perdebatan antar mufti personal semakin menguat. Tidak jarang, antar mufti saling meninjau fatwa mufti lainnya. Kekhawatirannya adalah kontestasi antar mufti personal tersebut menurun kepada para pengikutnya tanpa landasan keilmuan yang mencukupi. Dampaknya, perdebatan antar netizen berkutat pada persoalan di luar fatwa, seperti ejekan dan hinaan.
Keempat, gagap budaya. Ruang digital menjadi mimbar baru bagi siapa saja untuk menunjukkan eksistensinya. Salah satunya adalah dengan kecepatan berbagi informasi. Kecepatan berbagi menjadi wahana untuk menunjukkan eksistensi seseorang di sebuah grup untuk menegaskan bahwa ia memiliki banyak jejaring dan bank data informasi. Akan tetapi, kecepatan informasi tidak dilengkapi dengan kecakapan sosial dan kesalehan virtual, justru akhirnya berbuntut pada produksi pemberitaan palsu dan kegaduhan.
Bagaimana kita bisa merespon hal tersebut? Salah satunya adalah kesalehan virtual. Kesalehan virtual merupakan wujud kesalehan sosial di era milenial. Perbedaan mendasar antara kesalehan sosial dan virtual adalah pada kecakapan sosial. Dalam dunia sosial, orang cukup menjadi saleh dengan berbuat baik kepada tetangga dekat rumah.
Di dunia digital, tetangga didefinisikan secara luas. Tetangga bukan hanya mereka yang tinggal di sebelah kita atau tinggal dalam satu grup, namun berbuat baik kepada tetangga grup sebelah, yang mungkin secara ideologi dan kesepahaman relatif berseberangan. Ketidaksetujuan dalam grup tertentu tidak lantas dilanjutkan dengan diskusi lanjutan di grup lain. Oleh karena itu, spektrum kesalehan virtual lebih luas dan memiliki tantangan dua dimensi: dimensi sosial sekaligus virtual.
Prinsip Kesalehan Virtual
Ada beberapa prinsip dasar kesalehan virtual. Pertama, keterbukaan dan kejujuran. Hal tersebut menyaratkan adanya adanya kejujuran sikap, yang tercermin dalam status, catatan dan respon. Dalam dunia nyata, kita bisa menilai sikap seseorang dari bagaimana ia bersikap. Sementara dalam dunia virtual, yang lebih dominan menentukan sikap seseorang adalah bagaimana ia menyatakan pendapat dan merespon. Status adalah ekspresi verbal. Emotikon merupakan ekspresi visualnya.
Kedua, validitas data. Informasi atau berita selalu punya dua sisi: benar dan salah. Maka, validasi informasi menjadi penting. Dalam Islam, kita mengenal istilah “tabayyun”, mengkonfirmasi informasi apakah benar atau salah, apakah sesuai dengan fakta atau fiksi? Menunda untuk tidak berbagi informasi menjadi bagian penting agar tidak terjebak pada penyebaran berita palsu dan fiktif.
Produksi informasi berlimpah. Namun, kecakapan memvalidasi informasi lebih penting dari sekedar membaca dan membagikannya. Membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya sama saja membagikan informasi palsu. Tingkat ketersebaran informasi di dunia digital lebih cepat. Kesalehan dalam mengelola informasi dan data menjadi dari bagian keimanan, karena ia tidak tergesa-gesa berbagi dan memvalidasi data yang diterima sampai data tervalidasi dan terkonfirmasi kebenarannya.
Ketiga, tepa selira. Kita perlu juga mempertimbangkan perasaan anggota grup. Ada beragam orang dengan karakter beragam. Kebenaran tidak lantas paripurna ketika pendapat pribadi diunggulkan dan melukai pihak lain. Kelapangan hati menjadi kunci untuk menerima pandangan lain yang berbeda, pilihan yang beda haluan, keputusan yang tidak berpihak. Kebebasan berpendapat memiliki batasan berupa penghargaan atas pihak di luar kita.
Keempat, keterhubungan kesalehan virtual dengan sosial. Segala bentuk simpati dan empati dalam ruang digital tidak lantas menggugurkan hak dan tanggung jawab sosial kita. Bela sungkawa tidak cukup dengan ucapan bela sungkawa di grup tanpa takziyah. Permohonan maaf belum purna jika semata-mata disampaikan lewat gawai, dan lain sebagainya.
