Kata Siapa Menjadi Guru Itu Sulit?

Beberapa waktu yang lalu, saya baru saja kedatangan tamu. Kakak kelas saya di pondok, Mas Yudha—yang sekarang menjadi guru PNS SD—membawakan kami sejumlah makanan berat. Katanya, keluarga mereka baru saja menggelar acara keluarga. Tidak heran memang, sebagai tetangga yang rasa keluarga, kecipratan rezeki seperti ini sudah menjadi hal yang biasa.

Bersama istri dan putrinya yang belum genap dua tahun, mereka duduk di sofa coklat lama kami. Kami basa-basi seperti layaknya orang yang sudah lama tidak berjumpa; dari mengenang masa putih abu-abu hingga isu pendidikan yang menjadi concern kami berdua. “Sekarang kerja di mana, Dan?,” mas Yudha mulai mengawali obrolan. Ibu saya masih sibuk menyuguhkan hidangan ringan untuk mereka. Ayah juga ikut bergabung bersama kami. Diikuti setelahnya dua kucing liar yang kebetulan juga ikut bertamu.

 “Sekarang saya ngajar di SD swasta Mas, di anu…,” balas saya. Mendengar jawaban saya, Mas Yudha masih bertanya-tanya; kenapa nggak coba di sini, kenapa gak coba daftar anu aja. Mendengar respons beliau, saya hanya membalasnya dengan senyuman. Kami juga berbicara banyak hal. Mulai dari sistem administrasi yang makin amburadul, kapabilitas anak didik yang makin menurun, hingga wali murid yang banyak protes ini-itu.

Di tengah obrolan, tetiba Mas Yudha bercerita pengalaman mengajarnya. Katanya, sistem pendidikan kita itu makin tidak jelas. Sistem akreditasi yang menyaratkan jumlah kelulusan murid memberikan dampak yang tidak remeh bagi anak didiknya. Sekolah tidak lagi berani menggagalkan muridnya jika kemampuannya tidak mencukupi untuk lanjut kelas. Alhasil, kata Mas Yudha, tidak heran jika ada lima sampai enam orang yang lemah baca tulis dalam satu kelas. “Padahal mereka kelas enam lho, Dan,” tambah beliau.

Saya sekeluarga pun cukup kaget. Seketika saya ngebatin, “masa iya sih, kelas enam tidak bisa baca tulis?”. Padahal, kata ibu saya, kualitas anak didik dulu tidak seburuk sekarang. Sistem pendidikan di zamannya masih menerapkan sistem tinggal kelas. Anak didik yang belum memenuhi kriteria lanjut kelas, harus rela untuk tinggal kelas. Dan orang tua mereka pun, mau-tidak mau, harus lapang dada menerimanya.

Beda halnya dengan yang terjadi saat ini. Sangat jarang ditemukan kebijakan sekolah yang seberani itu. Menggagalkan kenaikan anak didiknya. Alasannya sederhana, yaitu demi menjaga nama baik sekolah atau lembaga. Karena dengan menjaga nama baik sekolah, sama halnya dengan menjaga akreditasi sekolah. Dengan menjaga akreditasi sekolah, maka nilai jual sekolah kepada ayah-bunda calon siswa pun akan tinggi.

Yang tidak kalah mengagetkannya, pernyataan Mas Yudha setelah itu, kalau anak didiknya yang sudah lulus, banyak juga yang tidak melanjutkan pendidikan SMP. Dugaan beliau, kemungkinannya dua. Satu, mereka takut dibullly karena tidak bisa baca tulis. Dua, karena orang tua dan lingkungan tidak mendukung.

Sejauh Apa Keikutsertaan Orang Tua dalam Pendidikan Anak?

Masih dengan topik obrolan yang sama. Saya pun coba menanyakan soal campur tangan orang tua murid. “Mas, kalau di SD Negeri itu, orang tua murid ikut campur gak sih masalah sekolah?  Tentu, tidak perlu bagi saya untuk menjelaskan definisi “ikut campur” secara panjang lebar kepadanya. Sontak dengan nada meyakinkan, iya menggelengkan kepala sambil berucap “engga”.

Di satu sisi, katanya, memang ia merasakan kemudahan untuk mengatur ini-itu kepada murid. Tapi, di sisi lain, ia juga merasa pangling karena kualitas intelektualitas mereka masih jauh dari yang diharapkan—seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya. Nampaknya, mereka tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua di rumah, atau sekadar diikutsertakan les tambahan. Padahal waktu bersih belajar di sekolah sangat terbatas. Artinya, beberapa orang tua melempar tugas mengajar sepenuhnya kepada guru di sekolah.

Berbanding terbalik dengan yang saya alami sekarang. Di tempat saya mengajar, SD swasta, memang memiliki waktu belajar yang lebih panjang ketimbang SD negeri. Pendalaman untuk beberapa materi juga sering diadakan oleh guru yang bersangkutan. Tentu program ini sangat bagus. Yang tidak saya tahan justru wali muridnya. Tidak sedikit dari mereka, yang pada titik tertentu, tidak segan untuk protes. Walaupun untuk masalah yang terbilang sepele.

Satu waktu, misalnya, saya pernah mendapat cerita dari teman saya kalau wali murid anu kerjaannya protes terus. Yang bersangkutan protes sebab foto anaknya tidak ditampilkan di laman media sosial resmi sekolah. Ia menganggap setiap anak punya hak yang sama, begitu juga anaknya. Karena itulah, foto anaknya juga harus dipejeng sebagaimana yang sudah-sudah. “wah, repot juga kalau begini caranya,” batin saya ketika mendengar cerita itu.

Terlepas dari itu semua, segera saya terkenang nasib saya waktu pendidikan sekolah dasar belasan tahun silam. Tidak pernah orang tua saya meributkan hal-hal receh seperti itu. Dan dalam konteks pemahaman materi, saya pun harus menambah jam untuk ikut les sana-sini. Les dari wali kelas sendiri, les bahasa Inggris dan Matematika sendiri. Hal ini tidak lain adalah upaya orang tua saya agar saya dapat mengikuti pelajaran dengan baik.

Pada saat yang sama, sejak itu pula orang tua saya menaruh kepercayaann kepada guru dalam hal pendidikan. Tidak pernah mereka ikut campur apalagi menuntut ini-itu kepada guru sebagai bentuk protes. Yang mereka tahu hanyalah guru sudah mengupayakan semaksimal mungkin apa yang harus dilakukan. Masalah saya bisa paham atau tidak, tentu yang di atas memiliki hak penuh atas itu.  

Harapan Besar kepada Wali Murid

Besar harapan saya kepada para orang tua agar dapat membangun kerja sama yang baik. Bukan hanya untuk kepentingan nama baik guru atau orang tua semata. Tapi juga untuk perkembangan mental anak didik. Tidak semua keinginan orang tua selaras dengan kebijakan dan peraturan sekolah. Dan hal itu perlu maklum adanya. Membayar SPP anak bukan berarti mengabulkan kemauan anak, apalagi orang tua, bukan?

Serahkanlah proses pendidikan di sekolah kepada guru yang bertugas. Biarkan para guru memberikan pendidikan sesuai dengan apa yang diyakininya. Jika ada kebijakan ataupun hal yang kurang berkenan, wali murid bisa mempertanyakan kepada Kepsek atau guru yang bersangkutan secara langsung. Tentu, tanpa gibah di grup WA wali murid baik dalam bentuk protes ataupun sindiran yang tidak mengenakkan. Karena pendidikan di sekolah dikontrol oleh guru, maka pendidikan di rumah dikontrol oleh orang tua. Sesering mungkin anak harus ditanyai apa yang telah mereka dapat di kelas. Tidak lupa juga untuk mengingatkan mereka mengerjakan tugas jika dari gurunya. Jangan biarkan mereka melewati harinya di rumah tanpa bimbingan belajar. Kalau harmonisasi ini yang terjadi, saya yakin kalau mitos “jadi guru SD sulit” bisa hilang.