Memangkas Gaya Komunikasi Birokratis ala Risma dan Susi

Oleh: Achmad Santoso*

Setelah menulis tentang Bahasa Perempuan dalam Dunia Kerja: Agresif atau Kooperatif?, saya merasa perlu menyampaikan ”episode” selanjutnya. Tulisan itu apalagi saya tutup dengan pertanyaan retoris, Apakah naluri perempuan yang kooperatif dan saling mendukung tidak cocok untuk dunia kerja, lebih-lebih di panggung politik?

Baiklah. Pada dasarnya, perempuan memang dibentuk untuk memiliki sikap kooperatif. Bahkan sedari kecil. Kooperatif adalah kebalikan dari agresif, yang sering melekat pada diri laki-laki, sebagaimana saya ulas dalam tulisan di atas berdasarkan kajian dan penelitian. Baik kooperatif maupun agresif, masing-masing memiliki kesan dan warna tersendiri.

Namun, dua sosok perempuan ini ikonik. Keduanya dikenal sebagai tokoh yang menerabas stereotip perempuan yang terbiasa kooperatif, kompromi, ewuh pekewuh. Satunya wali kota yang sudah menjadi ikon Kota Pahlawan, satunya lagi mantan menteri yang dikenal dengan diksi ”tenggelamkan”. Dua srikandi itu: Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan mantan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti.

Risma dan Susi: Agresif, tapi Tak Berjarak

Risma, misalnya, memang dikenal tidak segan-segan menegur siapa pun yang melakukan pelanggaran atau anak buahnya yang bekerja tidak benar. Siapa pun di ibu kota Jawa Timur pasti paham akan karakternya. Kita masih ingat insiden di Taman Bungkul yang membuat Risma marah besar. ”Astagfirullah, rusak parah. Tahu enggak puluhan tahun kami bikin itu? Itu semua uang rakyat,” kata Risma saat itu kepada panitia bagi-bagi es krim yang acaranya merusak sebagian besar tanaman. Bukan hanya marah-marah, Risma juga turun langsung merapikan tanaman yang rusak.

Di kesempatan lain, Risma tak segan-segan menegur pegawainya karena dinilai menyusahkan warga soal e-KTP. Risma kerap terjun langsung mengatasi persoalan fundamental bagi warga, seperti banjir dan masalah air PDAM. Singkatnya, begitu Risma terjun langsung memantau, bahkan memberi contoh, hampir dipastikan problem itu segera teratasi. Dalam berbagai kesempatan, tak jarang Risma menggunakan bahasa Jawa, bahkan Madura, dalam menyampaikan pesan, bergantung situasi dan kondisi.

Susi Pudjiastuti segendang sepenarian. Saat menjabat menteri kelautan, ia dikenal tanpa tedeng aling-aling menyalurkan amarahnya saat mengetahui kapal asing ilegal masuk ke wilayah Indonesia atau yang dikenal dengan illegal fishing. Maka, muncullah kata ”tenggelamkan” yang kemudian jadi trademark itu.

Gaya agresif seperti itu ternyata juga berimplikasi pada pola komunikasi lain: tidak menjaga jarak. Gaya komunikasi Risma dan Susi yang jauh dari kesan birokratis menjadikan mereka disegani banyak pihak, sebagaimana di sisi lain juga tidak disenangi sebagian pihak (yang merasa dirugikan). Bahasa birokratis biasanya kaku dan hierarkis. Mengapa keduanya menanggalkan gaya komunikasi birokratis yang biasanya melekat dalam diri elite-elite politik?

Bahasa Politik di Mata Orwell

Risma maupun Susi tampaknya mengamini betul pandangan George Orwell ihwal bahasa-bahasa politik. Menurut Orwell, dalam bahasa politik, jangan menggunakan istilah asing, istilah ilmiah, atau jargon-jargon apabila ada padanan kata dalam kosakata sehari-hari yang maknanya sama. Jika komunikasi politik itu bertujuan untuk menginformasikan sesuatu secara jelas, diksi sehari-hari seharusnya menjadi pertimbangan utama bagi tokoh. Dengan gaya itu, Risma maupun Susi ingin menjadikan diri mereka sedekat-dekatnya dengan masyarakat.

Terkait hal ini, lihatlah bagaimana cara Tri Rismaharini mengimbau masyarakat untuk mencegah Covid-19 dengan membikin vlog. ”Hai, Gaes. Aku ingin menyampaikan pesan. Tolong kita bantu yuk, rame-rame mengelola tempat ibadah. Di masjid, di gereja, di pura, di wihara, untuk memperingan pekerjaan mereka merawat tempat ibadah. Beberapa waktu lalu selalu saya anjurkan, tempat ibadah tidak menggunakan karpet dan peralatan yang bisa mengakibatkan virus Covid-19. Ibuk juga selalu putar ke tempat-tempat ibadah untuk memberikan penjelasan tentang pencegahan virus Covid-19. Kenapa ini harus kita lakukan  ya?” kata Risma di awal-awal vlog itu.

Tidak hanya menggunakan bahasa-bahasa non-birokratis yang mendekatkan, Risma pun menyampaikannya lewat peranti vlog sebagaimana kawula muda lakukan. Dulu, Gus Dur dan Amien Rais di era pasca-Orba juga pernah menggunakan bahasa-bahasa yang jauh dari kesan birokratis. Hal itu tercatat dalam buku Studi Bahasa Kritis karya Anang Santoso. Beberapa diksinya: gombal, mencla-mencle, setel kendo, kancil pilek, dan rembukan.

Ketika Susi Pudjiastuti tidak dipilih lagi oleh Jokowi di Kabinet Indonesia Maju, banyak pihak yang menyayangkan. Sebab, bagi bangsa Indonesia, Susi memiliki dua keunggulan sekaligus. Selain dikenal tegas dan tanpa kompromi, Susi juga mampu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Ia juga membebaskan diri untuk dialog dengan kalangan mana pun.

”Sampean nelayan mosok ra ngerti? Nek ora ngerti berarti sampean duduk nelayan. Balikne bantuane kene. Sampean yang di Jawa Tengah pantura, masih nyari ikan rucah. Liyane wis ning Arafuru sama Natuna. Dapatnya kakap, kuro, senangin…” kata Susi suatu saat kepada warga Semarang, Jawa Tengah.

Kalimat Pendek Lebih Efektif

Dengan menggunakan sebagian bahasa Jawa dalam dialognya, Susi dan mitra dialog serasa dekat, tidak ada jarak, terutama jarak birokrasi antara elite dan rakyat. Bahasa yang disampaikan pun pendek-pendek, lugas, dan mudah diterima. Maka, lanjut Orwell, menggunakan kata-kata pendek memang lebih baik daripada kalimat panjang. Sebab, kata yang panjang memberikan kesan formal dan bermartabat meskipun kedua kata, panjang ataupun pendek, mengandung sedikit perbedaan makna.

Kalau kata Jones dan Wareing, kata-kata panjang itu sering digunakan demagog untuk menunjukkan dua hal. Pertama, autoritas dan superioritas. Kedua, memengaruhi, mengintimidasi, memesonakan, dan membingungkan penerima pesan. Nah, Susi dan Risma dengan bahasa-bahasa pendek dan lugasnya tampaknya ingin menjauhi kesan negatif itu.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil juga bisa menjadi contoh lain bagaimana seorang pemimpin menanggalkan pola pikir dan bahasa birokratis. Salah satunya tergambar dalam nama-nama program yang digagas. Untuk mendorong perempuan lebih mandiri, misalnya, ia menggagas ”Sekoper Cinta”, akronim dari Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita. Program pendampingan finansial bagi masyarakat miskin pun dinamai ”BJB Mesra”, kependekan dari Masyarakat Ekonomi Sejahtera (Mesra).

Tri Rismaharini dan Susi Pudjiastuti telah meneladani kita gaya kepemimpinan yang efektif. Gaya agresif, lugas, ceplas-ceplos, tanda tedeng aling-aling, merakyat, dan non-birokratis ternyata mampu bersatu padu dalam diri keduanya. Sehingga bisa diterima secara jelas, jujur, dan mudah dipahami. Yang tetap berbelit-berbelit dalam berbahasa dan komunikasi mungkin saja sedang menyembunyikan ideologi dan menutup-nutupi kelemahannya.

Penulis adalah Editor Jawa Pos, Pegiat JIMM.