Menyoal Penyebab Tingginya Prevalensi Stunting di Kabupaten Tegal

Berdasarkan hasil survei studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, terdapat 28% atau sekitar 21 ribu balita di Kabupaten Tegal mengalami stunting. Ini berarti prevalensi kasus stunting di Kabupaten Tegal menjadi kasus tertinggi kedua di Jawa Tengah setelah Kabupaten Wonosobo. Namun, berdasarkan hasil pencatatan antropometri pada balita yang dilakukan oleh kader se-Kabupaten Tegal melalui aplikasi pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat secara elektronik (e-PPGBM) Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, tercatat sekitar 12, 18% atau sekitar 10 ribu balita terkena stunting. Perbedaan yang cukup signifikan ini tentunya menimbulkan tanda tanya bagi pemerintah dan masyarakat.

Terlepas dari perbedaan itu, angka keduanya memang memperlihatkan tingginya kasus stunting di Kabupaten Tegal. Anggapan tingginya kasus stunting di Kabupaten Tegal ini dipicu oleh adanya kasus Covid-19 sempat dilontarkan oleh Bupati Tegal, Umi Azizah. Hal ini dikaitkan dengan angka peningkatan pengangguran, dampak dari Covid-19 yang mengakibatkan perekonomian masyarakat menurun; sehingga memberikan efek pada kebutuhan gizi anak yang tidak terpenuhi. Sebenarnya, terdapat berbagai faktor pemicu tingginya kasus stunting di Kabupaten Tegal. Misal, faktor pengetahuan dan kesadaran orang tua; peran seluruh stakeholder; serta pembaharuan alat pengukur gizi balita sesuai standar.

Faktor Pengetahuan dan Kesadaran Orang Tua

Pengetahuan dan kesadaran orang tua terutama ibu, merupakan faktor yang tidak bisa lepas dari kasus stunting balita di Kabupaten Tegal. Masih banyak orang tua yang beranggapan; selama kebutuhan konsumsi anak terpenuhi, tanpa melihat komposisi gizi yang terdapat di dalamnya, hal tersebut masih aman. Cara pandang orang tua ke depan juga masih kurang, bahwa sebenarnya asupan gizi akan memengaruhi kesehatan, tumbuh kembang, dan bahkan tingkat kecerdasan anak. Pola pikir dan kesadaran orang tua yang seperti ini perlu mendapatkan perhatian khsus, agar mampu meminimalisir kesenjangan pola pikir masyarakat, terutama terkait kebutuhan gizi pada anak.

Peran Stakeholder

Tingginya kasus stunting menjadi perhatian banyak pihan. Hal ini juga menandakan bahwa stunting menjadi perhatian seluruh stakeholder terkait. Di tataran grassroots terdapat peran dari kader-kader Posyandu atau pihak kesehatan lain yang menjadi inti dari kasus ini, yakni memberikan wacana atau pemahaman tentang kesehatan anak ataupun memberikan pelayanan dan intervensi terkait gizi anak. Pengukuran standar gizi anak melalui alat antropometri juga dilakukan di segmen ini, sehingga kasus ataupun angka stunting dapat diketahui lebih cepat melalui data-data yang diberikan kader. Pemantauan pertumbuhan gizi balita juga perlu diperhatikan melalui Standar Pelayanan Minimal oleh dinas atau pemerintah setempat; sehingga kasus stunting bisa cepat diketahui dan diberikan intervensi yang sesuai.

Semenjak diketahui data terkait tingginya kasus stunting di Kabupaten Tegal tahun 2018, yaitu dari 21.233 balita, sekitar 6.744 balita di antaranya mengalami gizi buruk; Pemerintah Kabupaten Tegal meluncurkan Rencana Aksi Nasional Penanganan Stunting, yang menekankan pada kegiatan konvergensi stunting. Hal ini merupakan bentuk perhatian dan tanggung jawab pemerintah atas hak warganya mendapatkan pelayanan kesehatan, terutama hak setiap anak. Ini sesuai dengan UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Standar Alat Penilaian Status Gizi

Perbedaan hasil survei angka stunting pemerintah pusat dengan data antropometri yang diberikan di Posyandu, salah satunya terkendala pada kecanggihan alat ukur yang mampu menilai secara cepat status gizi balita. Kendala ini menjadi PR bagi pemerintah atau dinas setempat.

Di Kabupaten Tegal, sudah terdapat beberapa aplikasi untuk mempermudah pencatatan dan pelaporan gizi secara elektronik. Namun, apakah aplikasi ini sudah membantu pencatatan data untuk kasus stunting yang ada? Tentunya belum pasti, karena ini akan melibatkan beberapa langkah, seperti pengukuran dan pencatatan status gizi balita melalui kegiatan posyandu, serta  pemantauan secara intens dan langsung dari dinas kesehatan setempat. Data ini nantinya diharapkan mampu menjawab perbedaan angka prevalensi kasus stunting di Kabupaten Tegal dengan pemerintah pusat.