Refleksi 17-an : Menjadi Indonesia Tanpa Tetapi

“Mbak, dirimu nyaman dipanggil apa? Mbak, Kakak, Teteh, Ibu, Cici, atau …”

Sebuah pertanyaan yang kerap ditanyakan, umumnya dalam sesi perkenalan komunitas.

Saya sontak tertawa.

“Apa saja boleh, bahkan nama saja juga nggak apa.”

Semua tatapan, eh nggak juga, sih, beberapa senyuman malah mengarah ke saya.

Ini bukan hal baru. Dulu saya bisa balik memelotot dengan prasangka, bertanya begitu maksudmu apa? Ya, sungguh sensitif hal tersebut dulu. Mungkin sama sensitifnya ketika saya terpantik sebuah peristiwa baru-baru ini.

Ketika berbelanja di sebuah warung dekat rumah, Bapak pedagang tetiba menyergap bungsu saya dengan pertanyaan. “Kamu Cina ya! Pasti kamu Cina karena nggak hitam dan sipit matamu.”

Saya, tentu saja syok. Sekian lama tidak ‘diserang’ kalimat yang mempertanyakan identitas. Tak menduga terjadi kini di tanah kelahiran si bungsu yang orang-orangnya telah terbiasa dengan multikultural termasuk anak-anak dari perkawinan campuran.

Bungsu saya hanya tertawa, tidak menjawab. Saya sendiri, tak cepat menyembunyikan keterkejutan, sesegera mungkin membatalkan untuk berbelanja, lalu angkat kaki dari situ.

Identitas

Sesungguhnya di satu sisi saya justru mendapat banyak pengingat dari kejadian tersebut. Yang utama, saya justru merasa bersyukur, bahwa tak pernah menekankan kepada si bungsu bahwa dia keturunan Tionghoa. Bila demikian, tentu lontaran pertanyaan itu bakal membuatnya tak nyaman atau insecure.

Saya selalu bilang kepadanya, “Kamu itu lahir di Bali sebagai anak Bali. Bahkan brojol di malam Penampahan Kuningan yang mau tak mau meminta para nakes kembali lagi ke RS untuk membantu Mami proses sectio.”

Dia malah pernah menangisi, mengapa kota penulisan tanggal lahirnya Denpasar, dibanding teman-teman sekelasnya yang sebagian besar lahir di Yogyakarta. ‘Kenapa nggak sama? Kenapa lahir di luar Jawa? Dan kenapa nggak lahir di Yogya?’

Saya melihatnya lebih kepada alasan, tak ada hal yang bisa dipersamakan dengan teman-teman, yang saat itu berada dalam fase bangga bila punya persamaan. Kekhawatiran tentang terlahir sebagai Tionghoa untuk dia tangisi, malah tidak terbukti.

Identitas si bungsu meski masih menunjukkan ke-Cina-an memang tak saya gubris, malah sejak kecil saya lekatkan dia sebagai anak Indonesia. Dia juga tak saya wajibkan belajar Bahasa Mandarin hanya karena serta merta lahir sebagai Tionghoa.

Bagi saya dan ayahnya, berbahasa Indonesia yang baik dan benar justru kewajibannya, sebagaj anak gen Alpha yang lekat dengan dunia maya dan dominan menggunakan Bahasa Inggris sebagai percakapan.

Coba, bandingkan dia dengan ibunya.

Identitas Tionghoa sangat melekat pada diri dan tidak bisa saya ingkari. Kulit saya kuning susu, yang bukan khas Indonesia juga. Rambut saya lurus, mata saya punya lipatan tapi tak ‘kuat’ garisnya, hidung saya tak mancung sempurna.

“Cici, Memei, Amoy mau beli apa?”

Panggilan semacam itu sering menggedor gendang telinga sejak kecil.

Dulu, panggilan itu ‘menakutkan’ saya. Mungkin ketegangannya seperti bila seseorang mengalami catcalling. Sebab yang biasa memanggil-manggil Amoy (panggilan untuk anak perempuan), Memei (adik perempuan) atau Cici (kakak perempuan) umumnya berjenis kelamin lelaki. Tentu saja, hal itu membuat saya tak nyaman.

Tambahan lagi, meletuslah peristiwa 98. Panggilan-panggilan itu melebarkan luka yang belum sempat juga diobati atau diringankan. Di mana orang tua, saudara dan keluarga? Apa mereka tidak tahu apa perasaan tersebut?

Dalam keluarga dengan sistem patriarki, saya merasa tak perlu berkisah tentang ketakutan, ketika kondisi keluarga memaksa saya lebih tutup mulut, meski memacu keberanian untuk ke mana-mana sendiri.

Tentang Being Chinese

Bapak Ibu saya sebenarnya tak ‘murni’ datang langsung dari daratan Cina. Keluarga Bapak malah mungkin bisa dibilang Tjhiao Sen. (Cina Peranakan). Nama Bapak malah diberikan seorang Haji kerabat kakek di daerah Kwitang.

Keluarga Bapak tak berbahasa Tionghoa sehari-hari. Saya tumbuh menjadi anak Chinese dengan Bahasa Betawi dan Mandarin pasaran, yang kebanyakan dialek Hokkian, daripada Hakka yang digunakan keluarga ibu.

Keluarga Ibu lebih ‘Cina’ daripada Bapak. Saya dan kakak wajib belajar Bahasa Mandarin, walau kemudian yang lebih menyerap ke dalam ketrampilan bahasa saya malah Indonesia, Inggris dan Prancis.

Saya dan kakak bersekolah di sekolah umum yang masih di daerah Pecinan, walau kemudian kami berkuliah di universitas negeri.  Keluarga Ibu terbiasa cemas bila kami bermain, jalan-jalan atau sekadar eksplorasi area luar Pecinan. Daerah Blok M, Rawamangun dan Senen yang notabene bukan lokasi favorit teman-teman Tionghoa. Lokasi itu seolah terlarang bagi mereka, tetapi kemudian menjadi tempat eksplorasi menarik bagi saya.

Jadi sesungguhnya saya menjadi anak keluarga Tionghoa yang mengalami ambiguitas identitas, yang semakin ambigu ketika mulai aktif berorganisasi malah dikobarkan semangat mencintai Indonesia.

Proses tarik menarik ini makin intens saja ketika peristiwa 1998. Identitas sebagai Chinese di Indonesia, atau mungkin yang telah berusaha keras meng-Indonesia-kan diri bergejolak saat itu.

“Kok salahin Indonesia, itu perbuatan oknum dan permainan politik sehingga kalian-kalian sebagai Chinese merasa gitu!”

Apakah boleh saya bilang, trauma being a Chinese dalam peristiwa 98 membuat banyak anak kehilangan orang tua, banyak orang tua kehilangan anak gadisnya, banyak yang bangkrut mendadak, kehilangan rumah, harta dan benda; yang tak setara dengan mengatakan itu hanya ulah oknum dan permainan politik.

Saya mahfum keputusan-keputusan teman-teman Tionghoa yang memilih migrasi. Ini bukan soal mengapa mereka tak memilih bertahan, tetapi kondisi saat itu sungguh tak bisa dikatakan menjamin keselamatan dan nyawa ‘kami’. 

Pilihannya hanyalah, menjadi korban atau saksi? Memilih bertahan karena tak punya pilihan dan simpanan, atau memilih pergi migrasi untuk menghindari; menjadi pilihan yang sangat personal. Mungkin hal itu dulu yang sebaiknya dipahami, sebelum memperdebatkan siapa ‘oknum’ yang berada di belakangnya.

Peristiwa itu ibarat bukti menjadi Cina di Indonesia seolah adalah sebuah kesalahan, bahkan kesialan. Bahkan sejak masa kolonial kaum Tionghoalah yang jadi sasaran politik adu domba Belanda. 

Peristiwa berdarah Kali Angke di Batavia saat itu (angke berarti sungai kecil berwarna merah) adalah bukti pembantaian kaum Tionghoa berdasar fitnah hendak menguasai seluruh perekonomian termasuk milik pribumi, sebutan untuk masyarakat asli Indonesia ketika itu.

Pemberian label dan stigma bahwa Tionghoa, yang lebih sering disebut Cina saat itu, pasti kaya, tentu berniaga, bermodal banyak, sekaligus rakus, licik, termasuk eksklusif dan rasis, menjadi sesuatu yang tak bisa dihindari. Tak usah menampik, ada saja prasangka tentang Cina, apalagi jelang tahun politik saat ini, bukan?Memberi umpan untuk menggemakan politik identitas, mungkin saja jadi agenda yang banyak orang telah perkirakan.

Faktanya memang ada saja pengusaha yang main politik dengan orang pemerintah atau partai untuk melindungi usahanya. Pengusaha yang zalim kepada pegawai dan pekerja atau menggelapkan pajak juga ada.

Namun, kenyataan yang berkebalikan dari hal tersebut tak kalah banyaknya. Bahwa ada orang-orang Tionghoa yang tak punya toko, harus bekerja siang dan malam untuk melalui hari itu. Kelas pekerja yang berebut naik transportasi publik, bukan naik turun mobil, atau pamer koleksi motor mewah, mungkin adalah pemandangan sehari-hari di kota besar.

Bahwa ada yang tinggal di rumah petak, dengan banyak anggota keluarga, ada yang seumur hidup mengontrak, ada yang kesulitan mendaftar kuliah dan mengalami masalah administrasi semasa belum pemerintahan Gus Dur, plus ada yang mau tak mau mendapat status anak luar nikah di akte kelahiran, agar tak sulit mengurus administrasi di masa yang akan datang.

Bukankah sekarang sudah banyak perubahan? Bahkan para Chindo (China Indonesia, istilah kekinian) sudah banyak juga yang bisa menempati peran di berbagai bidang termasuk pemerintahan. Tokoh masyarakat, atlit, figur publik, artis, yang semuanya berkiprah dan sukses banyak juga, bukan?

Ya, saya tak menampik dan sungguh mensyukuri semua kemajuan yang terjadi karena kerja keras banyak orang dan dorongan para pihak  untuk lebih menghargai keberagaman ini.

Pada akhirnya menjadi Indonesia tanpa tetapi adalah proses mendewasa untuk mengapresiasi setiap manusia. Bukan sikap kekanak-kanakan yang berharap setiap orang harus atau melulu beridentitas sama.

Bukankah ketika keberadaan seorang manusia memberikan manfaat kepada orang atau masyarakat banyak, yang seharusnya dilihat adalah kiprah dan hasil kerjanya, bukan darimana dia berasal atau diamati unsur SARA-nya?

Ketika memperjuangkan isu perempuan dalam komunitas, atau pengasuhan yang lebih berpihak kepada anak, tak terpikir oleh saya bahwa hanya orang Tionghoa di Indonesia saja yang harus belajar hal ini.

Kiprah saya lintas identitas, tulisan saya tak berkebangsaan Tionghoa. Tiada pernah bermaksud lain, selain untuk Indonesia, tempat kami lahir, tumbuh, bernapas dan berkarya, untuk kehidupan yang lebih baik. Semoga spirit ini bukan milik saya sendiri, tetapi juga anak dan keluarga saya, termasuk teman-teman dan lingkungan.

Dirgahayu ke-78 Indonesia!

Selamat Menua dengan Bijak, Negeriku!