Menerawang Debat Terbuka Greenpeace

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan dalam cuitannya yang berbunyi, “Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti, atas nama Emisi karbon atau atas nama Deforestasi.” Seketika cuitan tersebut ramai di banjiri kritik, padahal pembangunan tidak melulu mengorbankan lingkungan.

Deforestasi sendiri adalah upaya penggundulan hutan guna kegiatan nonhutan seperti pertanian, perkebunan, hingga peternakan. Tapi, cuitan Bu Menteri mengarah pada pembangunan infrastruktur Indonesia.

Sebenarnya sudah bisa dilihat, mana yang masuk akal dan mana yang tidak masuk akal. Bukankah setiap hal buruk dan hal- hal baik kadang beriringan? Tpi kita tidak bisa memaksanakan keduanya sebagai hal yang seimbang, terkhusus mengenai lingkungan. Toh, apakah mereka akan bertanggung jawab secara penuh dan mau secara lahir batin untuk bertanggung jawab? Kemudian para aktifis lingkungan berbondong-bondong untuk membedah secara transparan, makna tak kasat mata dari cuitan tersebut. Yaaa, barangkali minta diajari dulu caranya membuang sampah.

Hingga akhirnya aktifis lingkungan besar yakni Green peace Indonesia memutuskan untuk melayangkan kritikan penuh kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Greenpeace Indonesia menolak tegas cuitan tersebut, serta lebih memilih untuk bersuara bahwa data yang di keluarkan adalah tidak benar dan tidak valid. Kemudian dari pihak pemerintah merespon kritik tersebut, dan diketuklah keputusan adanya Debat Terbuka, dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan VS Greenpeace Indonesia.

KLHK vs Greenpeace

Secara definisi saya tentu mendukung penuh victory dari Tim Greenpeace, namanya juga damai, dibawa santai saja, raganya santai isi kepalanya jalan sana-sini. Meski memang benar bahwa pembangunan Indonesia masih jauh dari kemajuan. Hal ini tergambar dari masih kocar-kacirnya dapur infrastruktur Indonesia, yang terjadi di semua bidang baik ekonomi, sosial budaya, dan yang paling memprihatinkan yakni dari bidang pendidikan.

Padahal segala bentuk pemerataan pendidikan harus dilakukan, tapi anehnya sampai sekarang seperti belum ada yang diratakan untuk pendidikan. Semuanya tumpang tindih dan tidak beraturan.

Pada dasarnya manusia tidak bisa serta merta begitu saja mengorbankan lingkungannya, bagaimna nanti nasib generasi selanjutnya ? Planet Mars ? Atau malah Jupiter? Coba kita baca kembali suara Greta Thunberg dalam mengampanyekan perhatian krisis iklim dunia, yang lagi-lagi mengecam keras Perjanjian COP26/Conference of the Parties ke-26 melalui pidato sederhananya yang secara jelas dan lugas, tidak mempercayai kesepakatan usaha memperbaiki iklim tingkat dunia tersebut. Lalu apa kabar Indonesia yang justru tengah seperti menggerogoti diri Ibu Pertiwi sendiri? Pengadaan debat terbuka KLHK dengan Greenpeace adalah untuk membuktikan kebenaran atau kevalidan data dan hasil analisis terkait dengan deforestasi serta Karhutla yang terjadi di Indonesia. Jangan sampai, selama ini kita hanya angguk-anggukan saja menerima data yang tidak bisa kita buktikan kevalidannya.

Data Mana yang Valid?

Seperti yang sudah cukup di ketahui oleh masyarakat Indonesia; bahwa Greenpeace menjadi salah satu Ornop atau organisasi Non-pemerintah yang dengan lantang menyuarakan isu-isu terkini yang berhubungan dengan lingkungan, dengan harapan dan tujuan untuk menjaga kehidupan manusia tetap baik-baik saja, tanpa merusak bumi.

Itulah mengapa, pada setiap isu panas yang bertentangan atau tidak sejalan dengan upaya menghidupkan bumi, aktifis Greenpeace akan mengkritik hasil pemikiran tersebut habis-habisan. Sebagai contoh dalam pidato Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi tingkat tinggi dunia, yakni CO26 di Glasgow, Skotlandia. Bahwa, keberhasilan Bapak Presiden dalam usaha deforestasi di Indonesia adalah hal yang tidak masuk akal dan di anggap omong kosong.

Di sisi lain, dengan kritikan yang serupa Greenpeace  beranggapan bahwa klaim KLHK mengenai deforestasi di Indonesia pun, sama salahnya, bahkan berkebalikan dengan data-data yang ada di lapangan. Akan tetapi, dari KLHK sendiri bersikekeuh bahwa klaim data deforestasi dan reforestasi yang mereka miliki adalah benar dan valid. Mereka beranggapan, bahwa data pemerintah memiliki dasar ilmiah yang kuat, yakni dengan tingkat akurasi mencapai 90-95 persen. Dengan klaim tersebut, lantas pihak KLHK menantang Greenpeace  untuk adu data dan hasil analisis terkait deforestasi. Sudah pasti, Greenpeace akan menerima dengan senang hati undangan tersebut. Karena dari pihak pemerintah masih di Skotlandia, ketentuan debat belum bisa di rilis.

***

Jika di perbolehkan berpihak pada satu kubu. Saya terang-terangan mendukung kemenangan Greenpeace atas debat terbuka tersebut. Bukannya pilih kasih, tapi Greenpeace lebih transparan kevalidan data yang mereka miliki, bahkan bisa diakses di laman Instagram Greenpeace sendiri. Selain itu aktifitas lingkungan yang Greenpeace  galakkan sudah bisa kita acungi jempol, hampir di setiap lini, Greenpeace berperan untuk menjaga lingkungan tersebut.

Dengan satu sikap mulia yang tim Greenpeace miliki adalah berani membuktikan segala bentuk tuduhan tidak beralasan, serta berani menerima kritik apapun itu isinya. Karena mereka sadar, bahwa kritik itu penting dan kritik ada untuk memperbaiki. Bukan dibungkam atau malah dilenyapkan, apalagi dilaporkan ke kepolisian.

Sebenarnya tidak muluk-muluk harapan masyarakat kecil seperti Saya dari debat terbuka nanti; harapan terbesarnya yakni bisa benar-benar memperbaiki kerusakan lingkungan yang ada dan menjaga nafas panjang dari tanah air Indonesia. Bukankah hidup dan mati tidak sejauh bumi dan matahari.