Covid-19, Kuasa Bahasa dan Kesadaran Kritis

Pandemi Covid-19, tak dipungkiri, menghasilkan banyak ketidakpastian. Ketidakpastian ini sangat berpengaruh pada semua lini kehidupan manusia. Stabilitas kesehatan, stabilitas perekonomian, stabilitas politik, stabilitas keterhubungan sosial satu orang dengan orang lain, menerima efek negatif dari ketidakpastian ini.

Mengakui bahwa negara ini sedang sulit dan butuh kerjasama semua pihak untuk bersama-sama keluar dari krisis multidimensi memang mesti digelorakan. Meski masih banyak yang abai, menurut pemerintah; namun warga negara Indonesia yang baik, punya empati maupun rasa kemanusiaan yang tinggi juga terbilang tidak sedikit.

Charities Aids Foundation (CAF) dalam laporan World Giving Indeks di tahun 2021, menempatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia. Skor indeks keseluruhan adalah 69%, naik dari 59% pada indeks tahunan terakhir yang dikeluarkan lembaga yang sama pada tahun 2018.

Sebuah kebanggaan bagi masyarakat Indonesia memiliki karakter berderma yang sangat tinggi. Hal ini tak lain dan tak bukan karena kehadiran pesan-pesan terkait nilai-nilai agama yang terus bersenandung di tengah-tengah masyarakat. Temuan WIG, bahwa masyarakat Indonesia memperlihatkan etos berderma yang kuat yang berbasis keagamaan seperti Zakat, Infak dan Sedekah.

Kehadiran agama dengan wajah tulus dan pesan-pesan kemanusiaan apa adanya tanpa polesan; terbukti dapat menggerakkan seluruh lapisan masyarakat untuk bergerak memanusiakan manusia dengan berderma. Mirisnya, di saat yang sama, pemerintah justru hadir mencoba meyakinkan masyarakat dengan gula-gula bahasa, gula-gula komunikasi publik untuk meraih empati membangun rasa kemanusiaan di tengah pandemi. Namun jauh dari harapan.

Gaya bahasa, komunikasi publik yang pemerintah gunakan untuk menyampaikan himbauan maupun kebijakan penanganan Covid-19 tidak memberikan pengaruh signifikan. Alhasil, sampai saat ini, masyarakat pun masih banyak yang abai dengan himbauan itu. Efek ancaman kepada masyarakat dari kebijakan yang diatur membuat sebagian rakyat mengantongi rasa acuh yang berlebih. Dan pemerintah belum memberikan solusi yang baik atas kesulitan ekonomi yang masyarakat rasakan.

Kuasa Bahasa

Dalam menjalankan tugas dalam penaganan Covid-19, negara memainkan kuasa bahasa yang tak biasa. Di tengah proses meyakinkan masyarakat bahwa negara ini dapat menang melawan Covid-19. Beberapa kali kata, misalnya, “ikhtiar bersama”, “bergotong royong”, “keperihatinan bersama”, “ingat pesan ibu”, hadir menjadi kata yang telah jutaan kali dipakai pemerintah untuk meraih empati masyarakat; agar serta-merta mengindahkan aturan dan himbauan.

Di samping itu, beberapa tagline maupun pesan agar taat protokol kesehatan pun sudah dimainkan oleh pemerintah, bahkan menghadirkan banyak influencer. Misalnya, 5M (Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas sosial). Sebuah band ternama pun ikut andil dalam sosialisasi ini.

Saat ini, masyarakat diberikan tagline, pesan yang agak menakutkan, seperti, “Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati”. Keren! Itulah yang penulis simpulkan dari pesan ini. Namun, memastikan bahwa pesan ini dapat sampai dengan baik di masyarakat dan berefek positif atas kesadaran masyarakat menjalankan protokol kesehatan harus dibuktikan. Jangan sampai sama halnya dengan pesan sebelumnya, yang efeknya justru jauh dari tujuan.

Komunikasi Publik

Di tengah masih tingginya sifat acuh masyarakat untuk mengikuti aturan dan himbauan, maka komunikasi publik pemerintah harus diperbaiki.

Berharap masyarakat dapat mengikuti aturan dan himbauan; namun pada saat yang sama pelanggaran atas aturan-aturan yang telah dibuat justru dilakukan oleh pemangku kebijakan sendiri tentu tidak akan memberikan pengaruh positif bagi masyarakat atas himbauan itu.

Kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali harus dikomunikasikan dengan melibatkan banyak pihak, utamanya kelompok keagamaan, tokoh agama maupun ulama. Pemerintah sudah “kadung” jatuh dalam peran komunikasi publik yang tidak efektif. Rasa percaya itu habis terkikis, yang subur jutru distrust.

Distrust melahirkan krisis legitimasi, tentu legitimasi rakyat. Jurgen Habermas “menguliti” legitimasi, bahwa krisis legitimasi terjadi ketika justifikasi tidak lagi memuaskan dan menghasilkan ketidakpuasan yang menyebar luas. Dengan kata lain, kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah terkait Covid-19, tak lagi ada dasar kuat masyarakat untuk mengikutinya di tengah realitas pemangku kebijakan yang jauh dari harapan masyarakat.

Kehadiran Menko Maritim dan Investasi di segala lini kebijakan yang tak dapat dioptimalkan para pembantu presiden lainnya, justru memperdalam krisis legitimasi itu. Mengapa? Karena komunikasi publik yang pincang dari seorang Menko, yang wajahnya saja, bagi rakyat, penuh ancaman. Apalagi, kalimat-kalimat serta nada yang digunakannya tidak mencerminkan pejabat humanis yang siap menjadi pelayan bagi rakyatnya.

Kesadaran Kritis

Ada benarnya apa yang disampaikan Pierre Bourdieu dalam Language and Symbolic Power, bahwa bahasa itu instrumen simbolik yang erat kaitannya dengan kekuasaan. Bahasa itu satu bagian dari instrumen simbolik yang mewujud sebagai sarana praktik kekuasaan yang memungkinkan terjadi dominasi maupun hegemoni.

Dengan kata lain, elemen masyarakat harus memunculkan kesadaran kritis atas segala kuasa bahasa yang dilakukan pemangku kebijakan dalam mengatur masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Jangan “dininabobokkan” dengan optimisme semu, optimisme hampa, namun di belakang semua itu ada agenda maupun kepentingan tersembunyi kelompok tertentu.

Bukankah kuasa bahasa yang dibangun agar bangsa ini senantiasa berteriak, “Saya Pancasila”, maupun dongeng pengantar tidur awal rezim yang mendengdangkan, “tidak mungkin pemerintah itu punya niat mencelakai masyarakat”, penuh terbantahkan dengan banyaknya kasus korupsi para pejabat negara yang percaya diri “menilap” duit rakyat di tengah penanganan Pandemi!

Mengkapitalisasi Indeks Berderma

Seharusnya munculnya data indeks berderma yang menempatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia memacu pemerintah untuk “mengkapitalisasi” data ini sebagai wujud membangun optimisme substansial (modal sosial).

Sebagian rakyat Indonesia memberikan rasa hormat kepada Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali di saat menyampaikan permohonan maaf atas tidak optimalnya kebijakan PPKM saat ini. Namun, pada saat yang sama, menurut penulis, masih ada yang kurang dari beberapa poin yang disampaikan dalam keterangan persnya.

Akan lebih baik, jika dalam keterangan pers itu ada satu poin tambahan yang disampaikan bahwa di tengah kondisi negara yang tidak stabil; seluruh jajaran pemerintah dan lembaga negara (BUMN, dll) bersedia mendermakan dirinya dengan berjamaah memotong gaji dan tunjangan diperuntukkan kepada masyakat di samping bansos yang akan dibagikan. Dengan itu, masyarakat akan menaruh rasa empati mendalam pada pemerintah; dan dengan kesadaran penuh turut membantu upaya pemerintah menekan peningkatan jumlah positif Covid-19. Bukankah pemerintah itu “pelayan” bagi rakyatnya?