Budaya Jawa dalam Isu Gender di Era 4.0

5 menit baca
Teks:
WhatsApp

Kesetaraan gender saat ini menjadi salah satu isu strategis pada ajuan proposal permohonan anggaran dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Saya agak heran karenanya, pasalnya isu ini sudah lama muncul, tapi ternyata masih menjadi salah satu kendala dalam pembangunan masyarakat Indonesia di era 4.0.

Pada masa Orde Lama, pemerintah telah mencoba memberi perlindungan tehadap marginalisasi perempuan dengan terbitnya UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi perempuan dan berbagai kebijakan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia.

Pada pemerintahan selanjutnya, Mahfud MD dalam laporan pertanggungjawaban Komnas Perempuan Periode 2015-2019 menyebutkan bahwa wanita adalah tiang negara, juga Bung Karno pada masanya menyebut bahwa jika wanita dalam suatu negara itu baik maka baiklah suatu negara dan sebaliknya.

Tarik mundur belajar dari sejarah, potret gender masa kolonial yang diangkat oleh para peneliti feminisme seperti Prof. Havelock Elis, Prof Heymas dan Henriete Roland Holst yang dipertajam oleh RA Kartini ternyata sudah mengupayakan hal tentang kesetaraan gender.

Dalam perkembangannya, ternyata tidak sepenuhnya semua upaya feminis tersebut dapat meredam pandangan patriarki pada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Kultur model patriarki sudah mengakar dan membentuk neofasisme undercover bagi masyarakat Jawa.

***

Ada suatu cerita, ketika rekan saya tidak ibunya izinkan mengajukan resign pekerjaan karena kawatir suaminya akan menyepelekannya. Ibunya tahu; anaknya harus menerima perlakuan apapun termasuk berangkat terlambat demi memenuhi perintah ibu mertuanya yaitu menunggu suaminya bangun siang hanya untuk sarapan bersama.

Itulah tata krama seorang istri. Perempuan haruslah meluhurkan laki-laki dengan cara menurut, setia, santun (Wulangreh karya Nyi Hartati). Sayangnya sebagian masyarakat keliru menerjemahkannya, sehingga menjadi bentuk neofasisme undercover yang menjadikan penjajahan atas perempuan.

Contoh lain meluhurkan laki-laki yaitu kejadian orang yang mengalami stres ketika semua anak laki-lakinya meninggal, sementara anak yang hidup hanyalah seorang “perempuan”. Hancur harapannya karena anggapan anak laki-laki adalah penerus garis keturunan keluarga seperti budaya keraton dahulu.

Budaya laki-laki yang dianggap memiliki peran publik (mencari nafkah) sedangkan perempuan memiliki peran domestik (inferior) telah mendorong laki-laki bersikap superior pada perempuan. Pernah dengar kan jargon bahwa tugas perempuan yaitu dapur, sumur dan kasur? Berawal dari jargon itulah seringkali image perempuan sebagai ibu rumah tangga kurang dihargai. Padahal sebuah rumah tangga yang ibunya tidak bekerja di luar rumah, idealnya akan lebih fokus mengasuh serta menata rumah tangga sehingga lebih terpelihara.

Pada sebagian masayarakat patriarki tetap menganggap inferior perempuan, dengan dalih kodrat perempuan. Ingat bukan, ketika Megawati harus menerima kegagalan dalam pemilihan presiden karena isu gender? Meskipun pada akhirnya ia menjadi Presiden RI yang ke-5 setelah presiden Gus Dur diimpeach.

***

Sebenarnya perempuan hanyalah menginginkan kesamaan hak, baik dalam ranah domestic maupun publik. Saat ini perempuan sudah mampu mengambil peran yang sama dengan laki-laki, bahkan sebagian bergeser menjadi pencari nafkah. Sebut saja menjadi pembantu rumah tangga, tukang urut, tukang ojek sampai dengan pekerja kantoran.

Tapi ternyata semua itu belum cukup untuk membeli sebuah ekuitas. Seiring dengan semakin banyaknya perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan, maka demand dan harga seorang laki-laki semakin naik (teorinya).

Hal itu berpengaruh terhadap sikap arogansi seorang laki-laki.  Lebih-lebih pada orang Jawa, meskipun tidak semuanya demikian. Hal itu lebih sering terjadi pada penganut neofasisme, yang seakan mengaburkan peran perempuan dalam sebuah keluarga.

Padahal peran perempuan semakin besar pada masa pandemi terutama bagi keluarga yang terdampak guncangan psikologi akibat penurunan standar ekonomi pasca pandemi Covid-19. Apalah jadinya jika tidak ada peran perempuan untuk menetralkan dan meredam keluarga saay terdampak pandemi.

***

Pada sebuah rumah tangga, erempuan berada pada posisi yang rentan karena harus nerhadapan dengan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Apalagi jika sudah mendapatkan momongan, perannya menjadi maksimal. Hal ini semakin berat ketika sang suami tidak kooperatif.

Saya jadi ingat, setahun yang lalu, saya mengantar kerabat saya ke pengacara. beliau yang notabenenya adalah orang Batak. Kedatangan kami dalam rangka meminta dilakukannya mediasi dengan suami kerabat saya, karena ia menilai suaminya  kurang sayang. Mas pengacara berkata, “Saya heran, mengapa selalu laki-laki Jawa yang kedapatan bersikap malas dan kurang perhatian sama istri,”  waduh…

Entahlah, semoga itu suatu ketidaksengajaan atau kasuistis, tetapi beliau terlihat sangat empati dan perhatian, karena sudah pernah beberapa kali menangani kasus yang sama, oh my God. Pernikahan seperti halnya membeli kucing dalam karung, yang kita tidak tahu seperti apa sejatinya pasangan kita.

Percaya tidak percaya, terbukti di pengadilan agama, lebih banyak kita dapati kaum perempuan yang menggugat cerai, daripada seorang suami yang mentalak isterinya. Menurut BPS, pada tahun 2019, perceraian di Indonesia paling banyak yakni di Provinsi Jawa Tengah (per 10.000 rumah tangga) sebanyak 88,9 %.

Apalagi di masa lonjakan Covid-19, kasus perceraian meningkat sebanyak 5%. Penyebab sebagian besar kasus perceraian ialah tidak adanya tanggung jawab suami kepada istri; kemudian karena faktor ekonomi, orang ketiga, KDRT dan sebab lain.

Coba seandainya budaya patriarki bisa sedikit demi sedikit berkurang, maka kualitas rumah tangga akan lebih meningkat. Perhatian dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas keluarga, perbaikan gizi dan pendekatan psikologi. Terutama pada anak dalam pendampingan pemberian air susu ibu serta mencegah stunting.

Untuk itu perlu dukungan bapak dan keluarga sekitarnya dalam mencapai penurunan angka kematian ibu dan bayi. Tujuan secara makronya bahwa peran seorang ibu dalam rumah tangga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Itulah pentingnya perhatian pada kesetaraan gender. Dari sajian isu strategis pemerintah tersebut menyiratkan bahwa isu gender belum mampu kita hilangkan dari budaya sebagian masyarakat kita sampai saat ini. Jika isu gender sampai sekarang masih tetap menjadi kendala, maka sampai kapan sumber daya manusia Indonesia dapat meningkat kualitasnya?

Leave a Comment