Iduladha: Momentum Konsolidasi Politik Nasional

Perayaan Iduladha tahun ini sedikit mendapat perhatian nasional, utamanya dalam hal penegakan aturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang pemerintah tetapkan sampai tanggal 20 Juli 2021. Salah satu keputusan yang termaktub dalam Surat Edaran Menteri Agama No. 17 Tahun 2021 ialah meniadakan kegiatan Salat Iduladha secara berjamaah di Masjid ataupun lapangan pada daerah penerapan PPKM Darurat.

Menurunnya Angka pada Barometer Kualitas Pemerintah

Pembahasan yang menarik justru bukan pada pelaksanaan Iduladha 2021 secara teknis. Namun, bagaimana kondisi (permasalahan) Indonesia yang cukup kompleks saat ini, dapat kita lihat dari kacamata perayaan Iduladha sebagai sudut pandang solusi untuk menjawab segala macam permasalahan yang bertubi-tubi menimpa negara kita.

Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) melalui risetnya menunjukkan jika kondisi politik, keamanan, dan penegak hukum di Indonesia selama setahun pandemi Covid-19 cenderung memburuk. “Terjadi penurunan terkait kondisi keamanan semenjak Covid-19 yang mulai melanda Indonesia pada Maret 2020 hingga Maret 2021. Responden yang merasa kondisi kemanan Indonesia membaik turun dari 66% menjadi 59%,” jelas Direktur Eksekutif SMRC Sirojuddin Abbas.

Penurunan kualitas politik tergambar melalui gejala yang terlihat belakangan ini. Utamanya pada tingkat kepercayaan masyarakat atas pengambilan kebijakan nasional. Mulai dari inkonsistensi informasi; penanganan pandemi yang kurang optimal; hingga pada hasil kebijakan yang cukup kontroversial seperti disahkannya UU Minerba, UU Cipta Kerja, bahkan ketidakjelasan kabar dari RUU PKS.

Ketika kepercayaan tersebut menurun, akan ada aksi yang sifatnya reaksional dari berbagai elemen masyarakat sebagai bentuk protes dari golongan yang “dipimpin”. Seperti halnya labelling-labelling yang disematkan pada presiden oleh beberapa BEM Universitas, bahkan sampai pada diskursus tentang pemakzulan presiden.

Pola tersebut adalah hal yang wajar seperti yang Jean-Jacques Rousseau kemukakan melalui teori contract socialnya yang melegenda. Dari semua dinamika politik yang terlihat, sudah saatnya bangsa ini butuh sebuah momentum khusus sebagai upaya rekonsiliasi nasional.

Iduladha dan Perayaan Politik

Perayaan Iduladha tidak harus selalu tergambar sebagai perayaan yang sifatnya vertikal, namun juga memiliki dimensi horizontal. Saya cukup tertarik dengan pernyataan Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK). Beliau mengatakan bahwasanya Iduladha bukanlah sekedar berqurban sapi atau kambing. Lebih dari itu, bagaimana kita bisa mendapat pengampunan dan perlindungan untuk kita umat manusia.

“Momentum Iduladha mengajarkan kita cara mengabdi dengan baik pada masyarakat,” ucap JK ketika mengingatkan makna Iduladha kepada para pejabat publik. Narasi yang sederhana tersebut cukup menjelaskan bahwa dalam perayaan Iduladha sebenarnya terdapat segmentasi politik yang dapat pemerintah manfaatkan sebagai agenda politik nasional yang positif.

Tentu tak akan luput dari ingatan kita bagaimana Presiden Soekarno yang melaksanakan Ibadah Haji saat perayaan Iduladha di tahun 1955. Suasana politik dalam negeri saat itu memang sedang tidak dalam suasana yang kondusif. Banyak gerakan bawah tanah dari para oposisi orde lama saat itu, utamanya dari gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia yang memiliki nuasa agamis dalam gerakannya.

*

Sejarawan Mansur Suryanegara bahkan memiliki dugaan terdapat motif politik dalam pelaksanaan haji Soekarno. Dalam bukunya Api Sejarah, ia menuliskan bahwa Hajinya Soekarno memiliki tujuan untuk memenuhi kriteria sebagai seorang presiden dengan gelar wali al amri dharuri bi al syaukah. Gelar tersebut disematkan untuk Soekarno saat Konferensi Ulama di Cipanas, Bogor pada tanggal 7 Maret 1954. Konferensi tersebut memiliki tujuan untuk melawan pengaruh dari Kartosoewirjo dan Daud Beureueh yang tergabung dalam Darul Islam/Tentara Islam Indonesia.

Selain sebagai bentuk penyelesaian konflik internal bangsa, Iduladha tersebut sekaligus Soekarno jadikan untuk menguatkan peran Indonesia dalam hubungannya dengan beberapa negara lain (di luar dari impact ilahiyah yang ia dapat).

Dalam buku Soekarno Sang Arsitek karya Yuke Ardhiati, ia menjelaskan bahwa Soekarno memberikan dampak pada perubahan-perubahan arsitektur Masjidil Haram. Salah satu yang bisa kita amati dan rasakan hingga saat ini ialah jalur sai yang terbagi menjadi dua dan berdirinya bangunan dua lantai untuk melakukan sai. Usul tersebut Soekarno sampaikan pada Raja Saud bin Abdul Aziz Al-Saud. Selain Arab Saudi, Soekarno juga memperkuat hubungan bilateral pada Singapura, Thailand, India, Uni Emirat Arab, hingga Mesir.

Bagaimana Jokowi Memanfaatkan Iduladha 2021?

Dalam sesi Takbir Akbar Virtual Perayaan Iduladha 1442 H, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa Perayaan Iduladha juga merupakan pengorbanan kemanusiaan dan ia mengharapkan antar sesama warga negara untuk meningkatkan solidaritas.

Itu semua akan memberikan sumbangsih yang besar sebagai solusi dari beberapa masalah yang sedang negara ini hadapi. Terutama pada penekanan angka penyebaran Virus Covid-19 selama pandemi berlangsung. Rasanya gaya komunikasi yang Jokowi lakukan belakangan ini nampak cukup monoton dan mungkin tidak akan berdampak besar bagi permasalahan yang ada.

Pasalnya, Jokowi beserta beberapa pimpinannya kerap kali melakukan blunder dalam pengambilan keputusan yang sifatnya darurat dan langsung menyentuh kalangan masyarakat bawah. Terutama pada kebijakan yang menyangkut persoalan Pandemi Covid-19.

Seperti keputusan perpanjangan PPKM yang bertabrakan antara satu menteri dan menteri lainnya, kebijakan vaksinasi berbayar, hingga penerapan PPKM yang cenderung represif di lapangan. Semua list tersebut menambah daftar panjang amburadulnya penanganan pandemi oleh pemerintah yang kemudian akan mempengaruhi tingkat kepercayaan warga Indonesia terhadap penanganan Virus Covid-19 yang pemerintah lakukan.

Menjadi hal yang wajar apabila perpanjangan PPKM mendapat respon penolakan yang luas. Bagaimana tidak, pelaksanaannya sejauh inipun tidak memberikan perubahan yang begitu berarti pada kasus Covid-19. Ditambah lagi dalam pelaksanaannya sampai mengorbankan masyarakat kelas menengah kebawah pada aspek finansial.

*

Seperti halnya Soekarno, perayaan Iduladha–yang secara kebetulan terjadi–di tengah carut marutnya kondisi perpolitikan dalam negeri harusnya mampu Jokowi jadikan momentum untuk melaksanakan konsolidasi politik nasional. Kemampuan retoris Jokowi bisa menjadi alat untuk meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah. Terutama pada penanganan pandemi. Berikan kejelasan atas berbagai pertanyaan-pertanyaan yang lahir dari masyarakat luas sebagai dampak dari ketidakjelasan kebijakan yang ikut mereka rasakan.

Berikan kepastian progres dari pidato Nawacita Jokowi selama Pilpres. Dengan begitu bukan tidak mungkin dukungan positif dari publik akan sangat meningkat. Sangat masuk akal ketika target 70-75% tingkat vaksinasi di Indonesia bisa tercapai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Di sanalah kolaborasi dan solidaritas antar elemen masyarakat yang Jokowi maksud dalam sambutannya di Takbir Akbar Iduladha Virtual 2021 tersebut akan terwujud.

Perayaan Iduladha ini tidak semata-mata perayaan spiritual saja. Iduladha memiliki spektrum jauh lebih luas untuk tercapainya wujud kemanusiaan yang humanis. Sekali lagi, Iduladha tidak hanya untuk orang Islam, tapi juga untuk orang Kristen, Hindu, Budha, Konghucu dan bahkan untuk kemakmuran Indonesia dalam konteks sosial kemasyarakatan dan usaha mencari solusi atas problem kebangsaan.