PKH Penyebab Munculnya Kecemburuan

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Masyarakat Indonesia pastinya tahu kalimat ini. Kalimat yang sering kita ucapkan, rutin di hari senin saat upacara bendera, dari kita TK hingga kita SMA. Sampai seringnya kita ucapkan, membuat kita  hafal sampai di luar kepala. Pastinya sudah tahu bukan, kalimat apa ini? Ya, benar. Kalimat ini merupakan sila ke lima dari Pancasila. Di sila ke lima ini, mengandung makna mengenai keadilan dan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Berbicara menganai kesejahteraan dan keadilan, negara kita memang masih belum dikatakan negara yang sejahtera, baik dari segi masyarakatnya maupun fasilitasnya. Masalah mengenai kesejahteraaan sosial memang masih menjadi momok bagi negara kita, masalah seperti kemiskinan, pengangguran. perkampungan kumuh, dan masalah sosial lainnya sering kali mondar-mandir di tv.

Hal itu, bisa kita buktikan dengan melihat ke sekitar kita, tentunya masih banyak masyarakat yang belum sejahtera. Di sekitar saya sendiri, dimana masih banyak masyarakat yang berada dalam kelas menengah ke bawah atau bisa dibilang tidak mampu. Bahkan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih kesulitan. Harus hutang sana-sini, yang entah kapan akan dilunasi. Pada akhirnya hutangpun menumpuk. Dan penghasilan berakhir hanya untuk melunasi hutang tersebut. Miris…

Program Bantuan Bagi Masyarakat

Kita tahu bahwa, pemerintah telah berupaya menanggulangi masalah kesejahteraan sosial sejak lama. Salah satu contohnya adalah Program Keluarga Harapan atau PKH. Tahukah Anda mengenai PKH?. Mungkin sebagian masyarakat sudah tahu mengenai program PKH, karena program ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2007. Nah, program ini sebenarnya adalah program untuk menanggulangi kemiskinan, dengan cara pemberian bantuan secara tunai setiap bulannya. Selain itu, keluarga yang mendapatkan PKH dipastikan mendapatkan subsidi BPNT juga 2 buah kartu yaitu KIS dan KIP. Keduanya merupakan kartu ajaib, kok bisa? Kuy , saya jelaskan.

Kartu ajaib pertama adalah KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Para pelajar seperti saya pastinya sudah tahu manfaat dari kartu ini. Dengan memiliki kartu ini maka siswa akan medapatkan bantuan tunai pendidikan. Tinggal tunjukin kartu pada bagian administrasi, kemudian melakukan pendataan, dan wualaa… bantuan akan diberikan.

Pengalaman Mendapat Bantuan

Pengalaman saya saat SMA, teman-teman saya yang mendapatkan KIP. Mereka mendapatkan kiriman uang dari pemerintah setiap bulannya. Tidak kurang dari Rp 750.000 bantuan diberikan. Cukup banyak bukan? Bahkan jika teman saya ini bisa berhemat, uang tersebut bisa ditabung untuk membantu keluarga atau mencukupi kebutuhan pribadinya, apalagi saat itu ada program sekolah gratis. Enaknya…

Kartu ajaib yang kedua adalah KIS atau Kartu Indonesia Sehat. Nah, kartu ini dipergunakan dalam pemeriksaan kesehatan, biasanya di puskesmas. Kalau sudah memiliki kartu ini, maka pemilik kartu tidak perlu membayar pemeriksaan lagi. Karena pemerintah yang akan  membiayainya.Kedua kartu ini ajaib bukan?

Dengan beberapa bantuan ini, bukankah keluarga yang mendapatkan bantuan PKH sungguh bejo?. Apabila mereka bisa memanfaatkan bantuan tersebut dengan benar. Bukan tidak mungkin mereka bisa keluar dari jerat kemiskinan.

Kecemburuan Sosial PKH

Namun, akhir-akhir ini saya menemui permasalahan baru di masyarakat mengenai PKH. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah masalah kecemburuan sosial. Kita tahu kecemburuan ada karena ketidakadilan. Dalam kasus ini maka  masyarakat merasa ada yang tidak adil dalam pemberian PKH. Masalahnya ketidakadilan seperti apakah itu?

Usut punya usut di daerah saya sendiri, kecemburuan ini timbul karena masyarakat memandang bahwa si penerima bantuan PKH itu sudah berkecukupan, namun masih diberikan bantuan. Saya mencontohkan di daerah saya, ada beberapa penerima PKH yang sudah bertahun-tahun menerima bantuan tunai. Saya melihat bantuan tersebut sudah membantu dalam mencukupi kebutuhan mereka.

Namun, pemerintah masih memberikan bantuaan PKH. Sehingga. keluarga penerima bantuan malah memanfaatkan bantuan yang diberikan untuk membeli kebutuhan tersier atau mewah, bahkan untuk bersenang-senang.

Konkretnya, ada keluarga yang setelah menerima batuan, kemudian digunakan untuk membeli perhiasan lalu memamerkannya pada tetangganya. Yang tentu saja membuat tetangga sekitar meradang. Apalagi untuk ibu-ibunya, yang pastinya langsung gercep gosip sana-sini. Akibatnya kecemburuanpun semakin menyebar.

Program yang Keenakan

Saya juga menemui permasalahan lain mengenai PKH yaitu gejala kemalasan bekerja yang timbul pada penerima PKH. “Bu A, padahal suaminya nggak kerja, tapi dapet duit terus” atau “Keluarga Pak B, enak banget ya? Sawah dianggurin, kerjanya cuma wira-wiri doang, duit sudah ada ditangan!”

Kurang lebih seperti itulah yang sering saya dengarkan terutama dari keluhan ibu-ibu sekitar. Saya yang hanya mengandalkan pengamatan di kehidupan nyata, memang merasa ada kejanggalan. Ada yang tidak beres dalam pemberian PKH.

Bisa dibilang saya merasa, program ini kok keenakan bagi keluarga penerima? Keluarganya bisa mendapatkan sejumlah uang bahkan tanpa harus bekerja.” Toh, saya nggak kerja bantuan sudah datang”. Seperti itulah, mungkin yang mereka pikirkan.

Selain itu, mereka juga tidak beusaha memanfaatkan bantuan tunai yang telah diberikan, seperti menyisihkan bantuan yang diterima untuk dijadikan modal usaha sehingga kedepannya bisa dijadikan sebagai pekerjaan. Mungkin mereka merasa sudah nyaman dan keenakan.

Memberantas Kemiskinan

Padahal bantuan diberikan agar  keluarga penerima PKH bisa segera keluar dari kemiskinan. Bukan digunakan untuk sarana pamer dan bermalas-malasan. Apa mereka tidak memikirkan ada keluarga lain yang harus berjuang dan bekerja keras mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Menyedihkan…

Inilah kenyataannya di lapangan, bantuan yang diberikan memang tepat sasaran tetapi apakah benar? Nyatanya , malah menimbulkan kemalasan bekerja pada keluarga penerima, karena merasa sudah diberi jatah perbulannya. Sedangkan jangka waktu pemberian bantuan ini bisa bertahun-tahun lamanya.

Pertanyaannya adakah batasan jangka waktu pemberian bantuan PKH? Takutnya, kalau bantuan jadi keterusan dikhawatirkan si penerima jadi keenakan, yang bisa menimbulkan kecemburuan dan ketidakadilan. Hal inilah yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Karena jika timbul kecemburuan di dalam masyarakat, akan menimbulkan suasana masyarakat yang tidak kondusif. Yang berujung pada perselisihan, yang terjadi hanya karena bantuan yang tak tahu tujuan.

Bantuan yang Tepat

Pemerintah harusnya sudah merencanakan bantuan ini kedepannya mau dibawa ke mana? Apa diberikan pada keluarga yang sama? Tentu tidak bisa.

Ini tidak adil bagi keluarga lainnya. Jika bantuan ini bertujuan untuk membantu menanggulangi kemiskinan, tentu waktu lima tahun sudah cukup untuk membantu sebuah keluarga. Namun, jika dalam  proses pengontrolan, penerima PKH masih dalam jerat kemiskinan, tentunya ada upaya perpanjangan bantuan PKH, yang pasti, waktunya jangan seenaknya.

Maka dari itu dalam merencanakan bantuan harus diperhatikan waktu, mekanisne pelaksanaan, dan pendistribusian dengan tepat dan akurat. Serta, memperhatikan apakah bantuan yang diberikan sudah tepat dan benar. Selain itu, dalam pendistribusian bantuan, jangan hanya pendataan, tetapi juga pengontrolan. Dilakukan pengamatan, masih pantaskah keluarga tersebut menerima bantuan yang diberikan?