Pentingnya Meningkatkan Perlindungan dan Keadilan bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Indonesia (2)

Bentuk Ketidakadilan yang Terus Berlanjut

Kasus SK adalah salah satu contoh konkret dari ketidakadilan yang masih melanda perempuan di Indonesia, terutama mereka yang berada dalam posisi kerentanan ekonomi dan sosial. Namun, ketidakadilan ini tidak terbatas pada kasus individu seperti yang telah dijelaskan. Ini adalah bagian dari masalah yang lebih besar yang melibatkan ketidaksetaraan gender, diskriminasi, dan kurangnya perlindungan hukum bagi perempuan di berbagai aspek kehidupan.

Pertama, ketidaksetaraan gender masih sangat tampak dalam sektor pekerjaan. Meskipun ada peraturan yang melarang diskriminasi gender di tempat kerja, kenyataannya perempuan sering kali mendapatkan bayaran yang lebih rendah daripada pria untuk pekerjaan yang sama. Mereka juga sering kali tidak memiliki akses yang sama dengan pria terhadap peluang karier, promosi, atau pendidikan lanjutan. Ini menciptakan lingkungan di mana perempuan sulit untuk maju dalam karier mereka.

Ketidakadilan juga tercermin dalam akses perempuan terhadap layanan kesehatan reproduksi. Meskipun ada undang-undang yang melindungi hak perempuan atas layanan kesehatan reproduksi yang aman dan legal, masih ada kendala yang signifikan dalam akses mereka ke layanan tersebut. Faktor-faktor seperti budaya, agama, dan stigma sosial sering kali menjadi hambatan bagi perempuan untuk mendapatkan akses yang mudah dan aman ke layanan ini.

Selain itu, kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan masih terjadi secara luas, dan sering kali tidak ada penegakan hukum yang memadai. Banyak korban kekerasan seksual yang tidak melaporkan kasusnya karena takut stigma atau ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Ini berarti bahwa banyak pelaku kekerasan seksual dapat lolos dari hukuman.

Selanjutnya, ketidaksetaraan dalam pembagian pekerjaan rumah tangga juga masih menjadi masalah besar. Perempuan sering kali memikul beban yang lebih besar dalam pekerjaan rumah tangga, seperti merawat anak-anak, memasak, dan membersihkan rumah. Hal ini dapat menghambat partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan pembangunan karier mereka.

Tantangan terbesar adalah bagaimana mengubah norma-norma sosial dan budaya yang masih mendukung ketidaksetaraan gender. Ini memerlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga pendidikan. Edukasi tentang kesetaraan gender dan hak-hak perempuan harus ditingkatkan di seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah juga harus berkomitmen untuk mengesahkan dan melaksanakan undang-undang yang mendukung hak-hak perempuan, termasuk RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) yang telah lama ditunggu-tunggu. Ini akan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi PRT, yang sebagian besar adalah perempuan.

Lebih lanjut, aparat penegak hukum harus mendapatkan pelatihan yang memadai tentang hak-hak perempuan dan perlindungan hukum yang diperlukan. Mereka harus memahami dan menerapkan mandat CEDAW dengan benar dalam setiap perkara yang melibatkan perempuan.

Pentingnya Mendorong Reformasi Hukum

Kasus SK dan kasus-kasus serupa lainnya adalah panggilan untuk melakukan reformasi hukum yang mendalam di Indonesia. Perlindungan hukum bagi perempuan harus menjadi prioritas utama, dan peraturan-peraturan yang berpotensi merugikan perempuan harus direvisi atau dihapus.

Selain itu, reformasi peradilan juga sangat penting. Sistem peradilan harus menjadi tempat yang aman bagi perempuan untuk mencari keadilan. Ini mencakup memastikan bahwa pengalaman ketidakadilan gender dan sosial perempuan diakomodasi dengan baik dalam proses peradilan. Peraturan dan praktik peradilan harus lebih memahami isu-isu yang dihadapi perempuan dan memberikan perlindungan yang lebih baik.

Kami menghimbau kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dalam mendukung perempuan di Indonesia. Ini termasuk mengesahkan RUU PPRT, mengkaji ulang peraturan-peraturan yang dapat merugikan perempuan, dan melakukan reformasi peradilan yang benar-benar inklusif dan adil.

Ketidakadilan gender dan diskriminasi terhadap perempuan adalah masalah serius yang harus diatasi secara sungguh-sungguh. Negara Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi dan perjanjian internasional yang mengamanatkan perlindungan hak-hak perempuan. Saatnya tindakan nyata diambil untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dihormati dan dilindungi di semua tingkatan masyarakat dan peradilan. Semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin, harus memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Reformasi hukum dan peradilan adalah langkah penting menuju masyarakat yang lebih adil, setara, dan inklusif di Indonesia. Saatnya bagi pemerintah dan DPR untuk mendengarkan tuntutan masyarakat sipil dan melakukan perubahan yang diperlukan. Ini adalah komitmen terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan yang sejati, yang harus menjadi landasan dari semua tindakan kita sebagai bangsa.