Menjaga Kedermawanan, Membangun Kesejahteraan, Mewujudkan Kemerdekaan

Munculnya persoalan kesenjangan sosial dan ekonomi akibat dari pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi negara dalam mengupayakan kesejahteraan rakyatnya. Sebagaimana amanah Pancasila pada sila ke lima; yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan butir aplikasi untuk melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.

Pemerataan hak atas warga negara untuk memperoleh hak hidup, keadilan, rasa aman, kesejahteraan serta hak atas kemerdekaan suatu negara sebagaimana yang telah dijaminkan dalam Undang – Undang merupakan bagian dari apa yang seharusnya pemerintah jaminkan terhadap keberlangsungan kehidupan.

Membaca catatan HS Dillon pada 7 September 2017 dalam Kompas, menegaskan bahwa perjuangan kemerdekaan merupakan perjuangan rakyat semesta. Karenanya, dalam mewujudkan kemerdekaan dari pewarisan kemiskinan dan kesenjangan sosial kita juga perlu mendayagunakan strategi pembangunan rakyat semesta. Strategi ini bisa dilakukan dengan menjalin Public Private People Partnership.

Artinya adalah kemitraan setara antara pemerintah, swasta dan rakyat. Pada aspek People Driven Development hanya dapat dijalankan oleh pemimpin yang memiliki ketulusan dan kecintaan yang besar kepada rakyat. Sehingga dengan demikian, kita dapat dengan kesungguhan mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kemiskinan Untuk Kedermawanan

Kemiskinan merupakan realitas sosial yang tumbuh lestari secara natural dalam peradaban manusia. Di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, yang tidak mampu memberikan kepastian ekonomi; menjadikan situasi semakin tumbuh subur bermunculan masyarakat yang memasuki garis kemiskinan.

Pada kesadaran etik manusia menempatkan kemiskinan sebagai musuh bersama yang harus dihapuskan, atau setidaknya diminimalisir. Dalam kehidupan modern, baik dalam pemerintahan maupun masyarakat sipil, memunculkan gagasan-gagasan untuk melakukan gerakan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya penghapusan kemiskinan. Di antara titik ekstrem antara kemiskinan dan kesejahteraan, muncul sebuah terminologi lain yang biasanya diinspirasi oleh realitas kemiskinan dan kesejahteraan, yaitu kedermawanan (Hilman Latief, 2010).

Dalam konteks ini, maka nilai-nilai filantropi sebagai sebuah kesadaran sosial yang ada di sekeliling kita mampu memberikan ruang aktualisasi ajaran agama yang mengisyaratkan tentang kedermawanan. Sebagaimana nash yang memberikan keterangan bahwa “sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain”.

Lebih lanjut, perintah kedermawanan atau filantropi yang tergambar dalam Al-Qur’an Surat Al-Maun, merupakan landasan teologi pembebasan manusia dari segala bentuk ketertindasan. Mengangkatnya untuk masuk pada fase kesejahteraan adalah bentuk dari sebuah komitmen muslim dalam mengilhamkan ketauhidan.

Membangun Kesejahteraan

Peet dan Hartwick (2009) mengatakan bahwa pembangunan pada prinsipnya menyimpan tujuan untuk meningkatakan kesejahteraan manusia dalam arti yang luas. Pendekatanyapun sangat varian mulai dari paradigma pertumbuhan, pemenuhan kebutuhan dasar hingga pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai sentral pembangunan.

Masyarakat dapat diposisikan sebagai obyek atau menjadi orientasi sebuah pembangunan dan diposisi yang lain masyarakat diperankan sebagai subyek pembangunan. Semua ini tidak serta merta; melainkan dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, sumber daya alam dan dibersamai dengan upaya kreatifitas dan inovasi yang berbasis teknologi.

Semua aspek tersebut tidak lain untuk menempatkan kesejahteraan sebagai variabel yang harus dicapai dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga menjadi sebuah keniscayaan bahwa keberhasilan program pemberdayaan dapat dicapai dengan menitikberatkan pada upaya kemitraan yang terjalin antar stakeholder.

Membangun kesejahteraan tidak lantas berorientasi pada ketersediaan infrastruktur; sehingga memberikan orientasi pada pembangunan yang berkaitan dengan rangkaian penyelenggaraan kegiatan fisik seperti pembangunan jalan, tol, irigasi, dan jembatan. Yang semua itu hanya untuk memenuhi target ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, serapan lapangan kerja dll.

Sasaran kesejahteraan bagi masyarakat yang selama ini mewarnai kehidupan di Indonesia seperti petani, nelayan, dan buruh justru tidak dapat mengakses ketersediaan infrastruktur yang semakin jauh dengan kehidupan mereka. Terlebih pembangunan infrastruktur justru menghapus ketersediaan lahan untuk para petani.

Maka titah pembangunan idiologis dalam rangka memperkuat kapasitas warga dengan jaringan komunitas m;enyusun kedaulatan ekonomi dengan lumbung pangan yang dipelopori oleh masyarakat petani; serta merawat sistem nilai/kebudayaan yang ada di wilayah pedesaan dengan lingkar budaya akan menjadi penting dalam mengupayakan kesejahteraan.

Mewujudkan Kemerdekaan

Perkembangan dunia terus melaju dan ragam pendekatan pembangunan terus diproduksi. Meninjau pembangunan yang sejauh ini kita rasakan memeliki kecendrungan eksekusi massif, serentak, skala besar dan seragam. Sehingga meninggalkan keunikan lokal, mengabaikan karakter sosial serta menghindari proses yang alami.

Pembangunan dengan rupa yang demikian cenderung mengalami kegagalan penerimaan masyarakat dengan kearifan lokal yang kuat; terlebih untuk suatu wilayah yang berada pada pedesaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dengan prinsip kerukunan dan mengedepankan gotong royong.

Masyarakat Indonesia sudah diperdengarkan kalimat kemerdekaan akan penjajahan dari negara asing sejak 75 tahun; namun apakah kemerdekaan tersebut menjadi bagian kehidupan bagi masyarakat Indonesia? Melihat kondisi negara dengan berbagai persoalan yang seharusnya kepentingan rakyat adalah tujuan dari kemerdekaan itu sendiri namun yang terjadi sebaliknya.

Di tengah kondisi yang penuh dengan ketidakpastian dalam menghadapi pandemi, justru pemerintah mengabaikan masyarakat sebagai bagaian dari pembangunan negara. Para pembantu rakyat yang diberi pakaian dengan lipatan di depan dada dan terikat oleh kain di bagain kerah bajunya justru berjalan mengabaikan suara rakyat.

Kenyataan pahit yang dipertontonkan oleh para elit di pemerintahan akan memberikan suatu dampak bagi kemerdekaan yang selama ini hanya akan dimeriahkan dengan rangkaian seremonial. Sedangkan kondisi rakyat tetap akan berlanjut dengan kenyataan bahwa untuk mengupayakan kesejahteraan bukanlah negara yang mengupayakan melainkan diri sendiri dengan segala upaya untuk mencapainya.

Dalam hal tersebut, masyarakat yang merupakan bagian dari suatu negara maka sudah sepatutnya pemerintah mengupayakan kemerdekaan atas kesejahteraan dengan membangun kedermawanan negara terhadap rakyat serta menjamin keberlangsungan kehidupan yang aman, damai dan sentosa.