PP Tunas sebagai Instrumen, Pengasuhan sebagai Jantung Perlindungan Anak

Transformasi digital telah mengubah wajah pengasuhan secara fundamental. Saat ini, anak-anak tidak hanya tumbuh di ruang fisik, tetapi juga menghabiskan sebagian besar waktu mereka di ruang siber. Data menunjukkan bahwa hampir separuh pengguna internet di Indonesia adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Bahkan, lebih dari 80 persen anak mengakses internet setiap hari dengan durasi rata-rata tujuh jam.

Di tengah arus informasi yang tak terbendung ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau yang lebih dikenal sebagai PP Tunas. Regulasi ini menjadi instrumen hukum yang vital, namun jantung dari seluruh upaya pelindungan ini tetap berada pada kualitas pengasuhan di unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga.

PP Tunas: Benteng Hukum di Ruang Digital

Negara hadir melalui PP Tunas untuk memastikan bahwa ruang digital menjadi lingkungan yang aman dan sehat bagi tumbuh kembang anak. PP ini berfungsi sebagai perangkat teknis yang mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), seperti platform media sosial dan pengembang gim daring, untuk bertanggung jawab secara sistemik. Salah satu poin krusial dalam instrumen ini adalah kewajiban verifikasi usia pengguna.

Pembatasan akses secara eksplisit terbagi ke dalam kategori usia yang ketat. Anak di bawah 13 tahun hanya diperbolehkan memiliki akun pada layanan digital berisiko rendah yang dirancang khusus untuk anak, itu pun wajib disertai izin orang tua. Sementara itu, anak usia 13 hingga 15 tahun dapat mengakses layanan risiko sedang dengan persetujuan orang tua. Untuk usia 16 hingga 17 tahun, akses layanan risiko tinggi seperti media sosial umum baru diizinkan dengan tetap memerlukan pengawasan dan konfirmasi wali.

Selain pembatasan usia, PP Tunas mewajibkan PSE untuk mengonfigurasi pengaturan privasi tinggi secara baku (default high privacy) pada produk yang diakses anak. Langkah ini sangat krusial untuk mencegah pemrofilan data anak demi kepentingan komersial yang eksploitatif. Dengan adanya ancaman sanksi administratif hingga pemutusan akses bagi platform yang melanggar, pemerintah memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi anak-anak Indonesia.

Fikih Perlindungan Anak: Landasan Teologis Pengasuhan

Jika PP Tunas adalah instrumen teknis, maka Fikih Perlindungan Anak Muhammadiyah memberikan landasan filosofis dan moral yang dalam. Dalam pandangan fikih, perlindungan anak berakar pada nilai dasar tauhid. Anak bukanlah milik orang tua sepenuhnya, melainkan amanah dari Allah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan. Mengabaikan anak di ruang digital, yang penuh dengan risiko pornografi, kekerasan, dan adiksi, sama saja dengan mengkhianati amanah Tuhan.

Fikih Muhammadiyah menekankan prinsip Maslahat, yaitu upaya mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan (mafsadah) bagi anak. Perlindungan terhadap akal (hifz al-’aql) dan jiwa (hifz al-nafs) menjadi landasan utama mengapa gawai dan konten digital harus dibatasi. Tanpa batasan yang jelas, teknologi dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan spiritual anak.

Islam sangat menekankan agar umat manusia tidak meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka (dzurriyyah dhi’afan). Di era siber, kelemahan ini dapat berupa ketergantungan patologis pada gawai dan paparan konten yang merusak moral. Oleh karena itu, pengasuhan atau hadhanah merupakan kewajiban agama yang tidak bisa ditawar. Orang tua berperan sebagai pemimpin (ra’in) yang akan dimintai pertanggungjawaban atas keselamatan “rakyatnya”, yaitu anak-anak mereka.

Sinergi Instrumen dan Jantung Perlindungan

PP Tunas menyediakan alat, namun pengasuhan adalah penggeraknya. Sebagai contoh, PP Tunas mewajibkan PSE menyediakan fitur pengawasan orang tua (parental control) dan pengaturan waktu layar (screen time). Namun, alat ini tidak akan berfungsi jika orang tua tidak memiliki kesadaran untuk memanfaatkannya secara aktif. Di sinilah letak peran pengasuhan sebagai jantung perlindungan.

Orang tua wajib membimbing anak dalam memilih produk dan layanan digital yang sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Persetujuan yang diberikan orang tua kepada platform digital sebelum anak membuat akun tidak boleh hanya sekadar klik formalitas, melainkan harus didasari pada penilaian terhadap risiko konten. Fikih Perlindungan Anak mendorong adanya hubungan kesetaraan yang dialogis dalam keluarga. Artinya, pembatasan gawai bukan dilakukan dengan kekerasan atau otoriter, melainkan melalui edukasi dan pemahaman tentang manfaat serta dampak negatif teknologi.

Implementasi PP Tunas juga mendukung hak anak untuk beristirahat dan bermain secara sehat. Dengan membatasi waktu layar melalui fitur pengawasan, orang tua sebenarnya sedang memenuhi hak fisik anak untuk bergerak dan berolahraga, serta hak psikis untuk berinteraksi sosial secara nyata di dunia fisik. Sinergi ini memastikan bahwa anak tidak hanya terlindungi dari konten berbahaya, tetapi juga berkembang menjadi individu yang tangguh secara mental dan jasmani.

Mewujudkan Rahmah di Ruang Digital

PP Tunas dan Fikih Perlindungan Anak merupakan dua sisi mata uang yang saling melengkapi. PP Tunas bekerja pada wilayah regulasi dan infrastruktur sistem elektronik untuk meminimalkan risiko eksternal. Sementara itu, pengasuhan yang berlandaskan nilai-nilai agama bekerja di wilayah internal keluarga untuk membangun imunitas mental dan moral anak.

Melalui kolaborasi antara instrumen negara yang tegas dan pengasuhan keluarga yang penuh kasih sayang (al-mawaddah wa ar-rahmah), kita dapat mewujudkan ekosistem digital yang bersih, produktif, dan bermartabat. Perlindungan terhadap “tunas-tunas” bangsa saat ini adalah investasi terbesar untuk tegaknya peradaban Indonesia yang berkemajuan di masa depan. Rahmania, mari jadikan regulasi sebagai pedoman, dan jadikan pengasuhan sebagai energi utama dalam menjaga setiap anak dari segala bentuk kemudaratan di ruang siber.