Resolusi Konflik sebagai Keahlian Perempuan

Dewasa ini banyak sekali berita-berita tentang perempuan yang mulai menyuarakan aspirasinya. Beberapa pihak menyatakan dirinya pro, namun tidak banyak juga yang terang-terangan mengatakan dirinya kontra. Alasannya klise, karena perempuan terlahir untuk “melayani” pasangannya. Atau karena perempuan lebih memilih mengikuti kata hatinya ketimbang logika.

Persepsi tentang perempuan dan laki-laki itu tidak akan bisa setara juga cukup tidak masuk ke dalam korelasi bahasa. Bagaimna tidak, “setara” dan “sama” adalah dua kata dengan makna yang yang berbeda. Jika dikembalikan pada hukum alam atau faktor biologis laki-laki dan perempuan, itu pasti berbeda. Namun setara di sini yang dimaksudkan adalah “peran yang setara”.

Jika laki-laki dapat bekerja, maka perempuan bisa. Jika laki-laki bisa sekolah, maka perempuan juga bisa. Kemudian jika laki-laki dapat meluruskan benang yang kusut, perempuan juga bisa. Hanya saja, as long as bumi berevolusi masih saja persepsi tentang perempuan stuck di garis start. Tidak maju, tidak mundur karena mayoritas sebagai puncak pengendali prosesor dunia.

Perempuan bicara, dianggap melawan kodratnya, tidak memiliki harga diri, tidak bisa menghargai orang lain dan bermulut lantang. Sedangkan jika perempuan diam saja, akan dibilang tidak bisa melakukan apa-apa. Lucu, jika tiba-tiba semuanya diputar dan perempuan yang memberikan kalimat yang serupa. Apakah perempuan masih dianggap istimewa di dunia?

Benang Baru untuk Publik dan Benang Kusut untuk Perempuan

19-22 Februari tahun 2000, 450 perempuan mengikuti musyawarah dan mendapat 21 rekomendasi untuk lebih memastikan tentang penyelesaian konflik yang ada di aceh dengan perdamaian. Perundingan diadakan, pencapaian kedamaian didapatkan. Hanya saja perempuan tidak banyak bisa berkontribusi karena terbatas untuk melakukan negosiasi. Dalam kata lain konflik perempuan belum selesai, kedamaian dapat diterima semua pihak namun perempuan terlupakan.

PBB mengemukakan bahwa pada resolusi 1352 perempuan diberikan kesempatan untuk berpartisispasi dalam merumuskan perdamaian serta melindungi hak-hak perempuan pada masa konflik. Tapi, pertemuan perundingan perdamaian di Aceh saat itu tidak memiliki unsur PBB sehingga kesempatan untuk perempuan masih belum ada. Kasus yang serupa, pada tahun 2017 di Labuan Bajo ketika dilakukannya upacara pengambilan keputusan terkait dengan penyelesaian masalah tentang kekerasan pada perempuan. Perempuan hadir pada upacara, tapi mereka duduk di dekat dapur dengan beralaskan tikar. Pada kondisi yang sama ketika akan dilakukannya pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah, perempuan tidak diberikan tempat untuk berbicara.

Menurut “tua golu” semua keputusan ditetapkan oleh ketua adat. tapi ketika ditanyai tentang adanya ketua adat perempuan, jawaban tegas diberikan bahwa tidak ada. Perempuan berpartisipasi dalam upacara hanya sebagai saksi, atau seorang yang menemani saksi. Artinya, tidak ada ruang untuk perempuan bisa memberikan suaranya dalam keputusan yang ditetapnya. Walaupun permasalahan itu jelas-jelas masalah tentang hak yang dimiliki perempuan.

Kasus-kasus serupa masih sering terjadi, bahkan di era di mana perempuan tidak lagi hanya diam. Di media masa, banyak ditemui sosok-sosok perempuan yang berusaha memberikan kritikan dan penyelesaian dalam suatu masalah. Hanya saja, perempuan dianggap sebagai figur ‘sok’ pahlawan yang nilainya masih sulit untuk diterima. Padahal banyak data yang dapat membuktikan peran perempuan dalam resolusi konflik yang ada. Biarkan saja data yang berbicara.

Perempuan Bersama Benang Barunya

Konflik Ahmadiyah di NTB yang terjadi pada tahun 2002, para jamaah harus mengungsi karena rumah mereka rusak. Pada saat para jamaah Ahmadiyah berusaha menyusun strategi agar dapat bertahan hidup, perempuan adalah yang pertama kali dapat bangkit dari permasalahan yang ada. Perempuan mencoba untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan untuk membantu suami dan untuk anak mereka. Mereka melakukan pengelolaan pada lokasi yang cukup terbatas.

Pada konflik yang terjadi di Maluku antara muslim dan nasrani, perempuan mencoba untuk melakukan penyelesaian konflik yang terjadi dengan kembali pada aktivitas mereka. Berjualan di pasar dan saling berinteraksi seperti biasa. Mereka melakukan peredaman dengan pola penerapan karena merasa bahwa konflik yang terjadi harus segera diselesaikan. Hanya saja problem-nya masih sama, perempuan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan perundingan formal. Padahal pada pemerapannya, perempuan memiliki keberanian yang lebih dalam peredaman konflik yang terjadi.

Kasus yang lain, yang terjadi di Aceh ketika dilakukannya pembangunan saluran air. Tidak diberikan akses jalan khusus untuk truck dan kendaraan besar yang lain, semuanya menggunakan jalanan umun milik warga. Pada saat itu, para laki-laki Aceh mencoba untuk melakukan banding dengan cara formal untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Namun kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang besar. Sehingga perempuan, dalam hal ini ibu-ibu melakukan tindakan yang tidak dilakukan laki-laki. Mereka melakukan penyelesaian konflik dengan menghentikan mobil dan truck yang lewat, meminta para pengemudi untuk menurunkan kecepatan kendaraan mereka. Dalam kasus ini perempuan melakukan pengkondisian untuk melakukan resolusi konflik yang terjadi, untuk meminimalisir bahaya atau dampak yang akan diterima pada kehidupan sehari-hari.

*

Hal seperti ini banyak dilupakan, padahal peran yang dikatakan kecil itu berdampak besar bagi sebagian orang. Contoh kecil lagi, ketika dalam suatu rumah tangga terjadi masalah keuangan yang cukup tidak biasa. Perempuan menjadi salah satu faktor resolusi masalah keluarga tersebut, dengan keterampilan perempuan mengolah uang yang harus dan tidak boleh dipakai. Namun selanjutnya perempuan masih saja tidak diperhitungkan nilai kemampuannya dalam penyelesaian suatu permasalahan.

Lalu, sampai kapan perempuan harus selalu menerima dan dibungkam untuk hal yang menjadi keahliannya? Kemen PPPA dan Kemenko PMK bekerja sama dengan PBB menyelenggarakan “Kenduri Perdamaian” yang bertujuan untuk memberikan sarana untuk perlindungan dan perberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK memberikan himbauan kepada daerah-daerah untuk memberikan ruang keikutsertaan perundingan dan sebagainya pada perempuan. Hal ini diharapkan sebagai jembatan baru untuk perempuan dalam partisipasi penyelesaian konflik yang ada.

Rujukan

Prabowo, Wawan H., “Peran Perempuan dalam Penyelesaian Konflik kurang diakui”, 2010, https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2010/03/24/16383094/peran-perempuan-dalam-penyelesaian-konflik-kurang-diakui.

Octaviana, Sentiela, et.al, “The Roles Of Women In The Conflict Areas: Amongst Victims, Survivors, And Peace Agents”, Jurnal Masyarakat & Budaya, Vol. 16, No. 3, (2014), hal. 383-398.

Nurcahyo, Lidwinga inge. “Partisipasi Perempuan Dalam Proses Pengambilan Keputusan Di Dewan Adat Terkait Dengan Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan: Kisah Dari Atambua, Sumba Timur, Rote Dan Labuan Bajo”, Jurnal Hukum dan Pengembangan, Vol. 50, No.1, (2020), hal. 106-123.

Suherman, H.(2012). The challange of Managing Peace in Aceh: The Quid Pro Quo of Desertion of Women Human Rights in Aceh for Maintaining Peace. Jurnal Hukum Jentera edisi Hukum dan Perempuan, 22, hlm.42-68.

Putri, Anisha Saktian. “Kementrian Indonesia Terhadap Pelibatan Perempuan dalam Proses Penyelesaian Konflik”. (2022) https://m.fimela.com/lifestyle/read/4854175/komitmen-indonesia-terhadap-pelibatan-perempuan-dalam-proses-penyelesaian-konflik?

Penulis : Aunia Shifni Elwardah (Mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Aktif menulis di wattpad dan twitter. Instagram : @melaudii Twitter : @autumngrlxx)