Progresifitas Puan dalam Lingkaran AUM Bidang Pendidikan

Oleh:
Yusuf Supriyanto, S.PdI, M.Pd*

Amal Usaha Muhammadiyah (AUM)

Berdiri tegak ribuan Amal Usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, mulai dari tingkat pendidikan paling rendah (PAUD-TK) hingga yang paling tinggi (Perguruan Tinggi). Hampir di setiap pelosok negeri yang terdapat anggota Muhammadiyah berdiri sekolah, maka oleh Malik Fadjar dikatakan bahwa warga Muhammadiyah itu memiliki kegemaran mendirikan sekolah (baca: lembaga pendidikan). Doktrin pemikiran Kyai Dahlan begitu kuatnya mengakar dalam sanubari para generasi penerusnya, doktrin tersebut tidak lain bahwa betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia.

Dakwah pertama yang dilakukan oleh Kyai Dahlan pun bermula dari sektor ini (pendidikan) yang kemudian melebar ke bidang lainnya seperti bidang kesehatan (PKO) dan lembaga sosial yang kini dikenal dengan LAZISMU. Bisa dikatakan pendidikan merupakan Amal Usaha tertua yang dimiliki Muhammadiyah.

Namun dalam tulisan ini tidak hendak membahas tentang ribuan Amal Usaha Muhamamdiyah yang berderet mulai dari Sabang hingga Merauke itu. Namun saya akan mencoba memaparkan bagimana keterlibatan kaum Puan dalam suksesi manajerial di sekolah dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah sejauh ini, khususnya di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten/Kota Malang. Apakah selama ini Muhammadiyah sudah memberikan porsi yang ideal bagi para perempuan Muhammadiyah untuk bercampur tangan lebih dalam pengelolaan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Atau sebaliknya, keberadaan mereka justru “tidak terbaca” oleh dinamika persyarikatan, lebih spesifik di bidang pendidikan.

Peluang Perempuan Menjadi Pemimpin di AUM

Secara umum memang tidak ada peraturan dari Dikdasmen PP Muhammadiyah yang mengatur tentang prosentasi perempuan untuk memimpin lembaga pendidikan Muhammadiyah, artinya keduanya dianggap equal dan memiliki peluang yang sama di mata Muhammadiyah. Namun demikian jika dilihat lebih jeli ternyata posisi Kepala Sekolah yang dijabat oleh perempuan tidak lebih dari 50% dari seluruh sekolah Muhammadiyah, di Kabupaten Ngawi dan Malang khususnya. Sebut saja Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Widodaren – Ngawi, dari 9 (sembilan) sekolah Muhammadiyah di sana hanya 1 (satu) sekolah yang dijabat oleh perempuan.

Terlebih lagi untuk jabatan di level SMA/SMK/MA tidak ada satupun Kepala Sekolah perempuan di Kabupaten Ngawi yang dijabat oleh kaum Puan. Agak bernafas lega ketika melihat presentase kepala sekolah perempuan pada jenjang SMP/MTs, dari 7 (tujuh) sekolah tercatat 4 (empat) kepala sekolahnya perempuan (Sumber : Data Dikdasmen PDM Kabupaten Ngawi). Alasannya beragam, Darmanto misalnya, salah satu guru Muhammadiyah di Ngawi mengatakan bahwa kondisi sekolah Muhammadiyah di Ngawi dalam tahap perkembangan maka campur tangan laki-laki masih sangat dibutuhkan untuk memajukan sekolah.

Kondisi yang lebih dramatis terjadi di Kabupaten Malang, dari total 28 sekolah Muhammadiyah (SD-SMA/K) hanya terdapat 3 sekolah saja yang dipimpin oleh perempuan, antara lain: SD Muhamamdiyah 01 (Dra. Maslikah), SD Muhammadiyah 10 (Dra. Yuni Pantiwati, M.Pd) dan SMA Muhammadiyah 2 (Dra. Arsiati Arsyad) (Sumber: malang.muhammadiyah.or.id) Keadaan yang nyaris sama juga terjadi di Kota Malang, tercatat ada 19 sekolah Muhammadiyah dari jenjang SD hingga SMA/K/ MA namun tak lebih dari 7 sekolah yang memiliki kepala sekolah perempuan, artinya hanya sekitar 36% saja dari jumlah keseluruhan (Sumber: http:www//dikdasmenpdmkotamalang). Data di atas menunjukkan betapa masih minim kontribusi perempuan Muhammadiyah dalam menduduki jabatan pada struktur tertinggi di sekolah-sekolah Muhammadiyah.

Kepercayaan Diri

Setelah melakukan beberapa obrolan dengan beberapa guru perempuan, ternyata tingkat kepercayaan diri dari para puan Muhammadiyah disana tergolong rendah. Ketika saya bertanya kenapa bukan ibu saja yang menjabat Kepala Sekolah? Sambil malu-malu beliau menjawab, “biarkan bapak-bapak saja, mas”. Lho kenapa bu, kan ibu sudah lama menjadi guru di Muhammadiyah? Tanya saya penasaran. Perempuan itu langkahnya berbeda dengan laki-laki mas, terkadang emosinya tidak stabil karena harus memikirkan suami dan anak-anaknya”, terangnya. Hal senada juga sampaikan oleh ibu Tutik Munawaroh, salah satu guru di Kabupaten Ngawi, beliau justru lebih mantap kalau kepala sekolah itu laki-laki karena dianggap lebih bijak dan mengayomi bawahannya.

Obrolan santai tersebut sebetulnya mengandung makna yang mendalam, bahwa para pejuang kesetaraan gender harus berupaya lebih keras untuk membuka dialog dengan semua lapisan warga Muhammadiyah. Rasa inferior semacam itu tidak hanya terjadi di Kabupaten/Kota Malang dan Kabupaten Ngawi saja. Saya berkeyakinan di banyak daerah di Indonesia masih ber-midset demikian. Sejujurnya, secara kuantitas jumlah guru di hampir seluruh sekolah Muhammadiyah adalah kaum Puan tetapi faktanya hanya segelitir saja yang berani (dipercaya) menduduki jabatan puncak, yakni Kepala Sekolah.

Alasan di atas tadi sebetulnya seperti gunung es, artinya yang nampak hanya secuil tetapi jika digali lebih dalam maka akan muncul banyak persoalan yang tidak sempat terurai. Harus diakui tidak banyak kader Aisyiyah setangguh Pimpinan Daerah Aisyiyah Yogyakarta yang bahu membahu dengan PP Aisyiyah dalam mendirikan Universitas Aisyiyah Yogyakarta. Atau setegar ibu-ibu Aisyiyah Surabaya yang konsisten di garda terdepan membina warga Doli dalam persoalan prostitusi. Diakui ataupun tidak saat ini masih terjadi ketergantungan para Puan Muhammadiyah terhadap campur tangan para bapak Muhammadiyah, mestinya keduanya mampu berkolaborasi bukan seperti anggrek pada inangnya tetapi seperti lebah terhadap bunga yang saling menggenapi dan menyempurnakan.

Kesempatan Berperan

Mengapa hubungan ideal itu belum terwujud? Salah satu faktornya adalah minimnya kesempatan terhadap kaum Puan untuk mengambil peran lebih sentral. Salah satu solusinya adalah mendorong mereka untuk menempuh studi lebih tinggi. Mestinya watak pembeda, pembaharu dan pejuang seperti halnya yang Nyai Dahlan harus diwarisi oleh kader perempuan masa sekarang. Meminjam istilah Abdul Munir Mulkhan, api pembaharuan itu harus tetap menyala supaya geliat Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan tetap ada, khususnya di dalam lingkaran Amal Usaha Muhammadiyah bidang pendidikan.

Tentunya tidak bijak jika beranggapan bahwa para perempuan Muhammadiyah hanya mampu untuk mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Taman Kanak-kanak (TK). Banyak wanita Muhammadiyah yang terpelajar dan memiliki kapasitas mengelola amanah di bidang lain bahkan pada level Perguruan Tinggi Muhammadiyah sekalipun. Saya yakin mereka mampu melakukan hal progresif selama diberi kesempatan oleh Muhammadiyah mulai dari Pimpinan Pusat hingga Pimpinan Ranting.

*Penulis adalah Dosen Universitas Muhammadiyah Malang, Konsultan Pendidikan Kota Malang, dan Ketua MPK PDM Kabupaten Ngawi